Jayapura, Jubi – Pertemuan Pra Konferensi Tingkat Tinggi atau Pra KTT II United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP telah terlaksana sejak 19 hingga 22 Desember 2022. Pertemuan itu digelar sebagai ruang tambahan guna memastikan semua kelompok yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan ULMWP, maupun sejumlah orang perorangan, dapat menyampaikan secara terbuka pandangan mereka terhadap ULMWP.
Pra KTT II ULMWP juga digelar demi mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan yang lebih luas. Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Panitia KTT II ULMWP, Delius Tabuni saat menggelar keterangan pers di Kota Jayapura, Senin (23/1/2023).
Tabuni mengatakan forum itu terlaksana dengan dukungan dan kehadiran pimpinan ULMWP, Dewan Gereja Papua, Dewan Adat Papua, serta sejumlah organisasi gerakan yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan ULMWP. “Sebagian peserta yang bertempat tinggal di luar Papua dan luar negeri berpartisipasi melalui [pertemuan daring],” kata Delius Tabuni.
Tabuni menjelaskan dalam pertemuan iu pimpinan ULMWP dan perwakilan tiga organisasi pendiri menyampaikan pandangan dan catatan perjalanan ULMWP sejak didirikan. Paparan itu memberi pencerahan dan menjadi panduan bagi sebagian besar perserta, terutama mereka yang berasal dari organisasi yang tidak terafiliasi dengan ULMWP.
“Pada akhir proses [pertemuan Pra KTT] selama tiga hari, para peserta menuangkan komitmen mereka dalam nota kesepahaman dan komunike bersama yang ditandatangani perwakilan organisasi masing-masing,” katanya.
Dia menjelaskan output pertemuan Pra KTT II ULMWP itu dirangkum oleh tim perumus, lalu diserahkan sebagai laporan panitia pelaksana KTT kepada pimpinan ULMWP. Laporan itu akan dibahas sebagai draft agenda KTT.
“Panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua unsur pimpinan ULMWP, Dewan Gereja Papua, Dewan Adat Papua, pimpinan organisasi terafiliasi [ULMWP], pimpinan organisasi yang tidak terafiliasi ULMWP, Tuan Ralph Regenvanu, serta para pejuang dan simpatisan perjuangan Papua di Indonesia, Papua Nugini, Amerika Serikat, Australia, dan Belanda yang telah memberikan catatan kritis dan pemikiran yang progresif. Juga perorangan atas dukungan dan partisipasinya selama pertemuan Pra KTT II berlangsung,” kata Tabuni.
Ia berharap saran dan pemikiran yang mengalir dan terangkum selama pertemuan Pra KTT II itu dapat diterima dan berguna untuk penguatan kelembagaan ULMWP. [Berbagai saran dan masukan itu akan] memboboti Konferensi Tingkat Tinggi II ULMWP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” tambahnya.
Sekretaris Panitia KTT II ULMWP, Willem Rumaseb mengatakan pelaksanaan Pra KTT II ULMWP itu menindaklanjuti amanat Konstitusi ULMWP tahun 2017 yang memandatkan pelaksanaan reorganisasi secara periodik. Pelaksanaan Pra KTT II bertujuan untuk menghimpun pandangan politik, pendapat, saran dan kritik terhadap kinerja ULMWP periode berjalan, untuk menjadi agenda pelaksanaan KTT II Periodik ULMWP.
“Melalui forum Pra KTT II ULMWP yang dihadiri oleh 24 organisasi terafiliasi dan tidak afiliasi ULMWP, serta sejumlah organisasi, individu dan para pemimpin yang berpartisipasi secara daring dan luring, [kami] menyepakati beberapa pokok penting yang perlu dijadikan sebagai agenda pembahasan dalam pelaksanaan KTT II periodik ULMWP,” kata Rumaseb.
Pokok pikiran yang disampaikan dalam Pra KTT II itu antara lain ULMWP harus diposisikan kembali dalam semangat persatuan yang menjadi jiwa dari deklarasi Saralana 6 Desember 2014 di Port Vila, Vanuatu. ULMWP harus menjadi wadah koordinatif yang menghimpun semua organisasi gerakan pembebasan Papua yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan politik.
Oleh karena itu, ULMWP harus membuka diri untuk mengakomodir semua organisasi perlawanan. ULMWP juga perlu mempersiapkan format organisasi yang mampu memberikan tugas, peran, dan fungsi kepada semua organisasi perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat, sehingga memberdayakan semua potensi yang dimiliki oleh setiap organisasi perjuangan.
Sebagai wadah koordinatif, ULMWP wajib menerima berbagai perbedaan pendapat di antara organisasi perlawanan untuk dikelola menjadi sinergi yang dapat mendorong tercapainya cita-cita pembebasan nasional Bangsa Papua Barat. Perdebatan tentang berbagai format organisasi ULMWP wajib dipersiapkan secara bersama dan ditetapkan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi ULMWP, sesuai konstitusi ULMWP tahun 2017.
ULMWP secara konsisten terus membuka diri untuk merangkul seluruh kekuatan perlawanan orang Papua Barat yang tersebar di Tanah Air Papua Barat, diaspora dan pertahanan, sehingga menjadi entitas perjuangan pembebasan nasional Bangsa Papua Barat. [ULMWP] membentuk tim perumus bersama panitia KTT II untuk mempersiapkan hal-hal terkait pelaksanaan KTT II ULMWP.
Selain itu, ULMWP berkomitmen untuk mendorong keinginan bangsa Papua Barat untuk memperoleh status keanggotaan penuh dalam forum Melanesian Spearhead Group atau MSG. Aplikasi keanggotaan penuh MSG itu telah diajukan pada 2015.
“Untuk pelaksanaan KTT II nanti akan dilakukan di Vanuatu sebagai tempat pendirian ULMWP. Sedangkan untuk waktunya, akan dikomunikasikan lagi setelah berkomunikasi dengan panitia lokal di Vanuatu,” kata Rumaseb.
KTT II ULMWP akan dihadiri puluhan orang dari perwakilan 24 organisasi yang telah ikut dalam proses Pra KTT tersebut. KTT II ULMWP diharapkan bisa memastikan persatuan dan rekonsiliasi semua faksi gerakan pembebasan Papua.
Ketua I Legislatif ULMWP dan Interim Ketua WPNCL, Menase Tabuni menambahkan KTT ULMWP nanti akan menjadi forum mekanisme keputusan tertinggi dari organasasi. “Mestinya harus terjadi di 2020, namun karena pandemi [Covid-19] sehingga harus mundur. Sedangkan tujuan dari Pra KTT nanti adalah inisiasi panitia untuk melaksanakan keputusan KLB 27 November 2020 tentang rekonsiliasi yang lebih luas,” kata Menase Tabuni.(*)
