Jayapura, Jubi – Masyarakat adat pemilik tanah Welesi meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memediasikan pihak-pihak pro dan kontra pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Mereka juga mengantisipasi kunjungan Wapres RI, Ma’ruf Amin, ke Wamena besok, Rabu (5/6/2024) untuk tidak lakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor di wilayah sengketa tersebut.
Permintaan itu disampaikan masyarakat yang didampingi kuasa hukum, pada konferensi pers masyarakat pemilik tanah Welesi yang menolak pembangunan di lahan produktif perkebunan masyarakat, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Kota Jayapura, Papua, Selasa (4/6/2024).
Pemilik tanah adat wilayah Welesi, Bonny Lanny, mengatakan pihak yang menolak pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan itu menginginkan pemerintah mempertemukan mereka dengan sebagian masyarakat yang menerima rencana pembangunan itu. Pihaknya ingin mendapat penjelasan dalam forum mediasi perihal status tanah yang hingga kini bermasalah hingga menjadi pro dan kontra.
“Sampai saat ini yang kami inginkan itu bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang memfasilitasi atau membuka ruang bagi kami, pihak yang menolak, dengan pihak yang pro pembangunan agar kami duduk sama-sama baru mau bicara saja untuk pastikan tempat ini milik siapa?” kata Bonny Lanny.
Menurutnya selama ini, hampir tiga tahun berjalan, pihaknya telah meminta pertemuan mediasi terkait tanah Welesi yang bersengketa itu. Tetapi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menurutnya tidak kunjung lakukan mediasi atau upaya untuk mempersatukan. Malah membiarkan pihak pro dan kontra ini terus bersinggungan.
“Meskipun kemarin kami sudah bertemu dengan Pj gubernur, tapi kami belum disatukan untuk bicara soal tanah Welesi yang bermasalah ini. Hal ini yang kami kejar sampai saat ini,” kata Lanny.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Jayapura Jasman Yaleget, yang juga bagian pemilik hak ulayat tanah bersengketa itu, berharap polemik ini mesti diselesaikan dengan permufakatan bersama antara kedua belah pihak yang saling klaim sebagai pemilik tanah.
Siapa pemilik tanah dan ulayat yang sebenarnya, akan menjadi jelas apabila ada forum mediasi untuk membahas dan menelusuri kepemilikan ulayat antara pihak pro dan kontra.
“Kami harap pada pemerintah untuk mengindahkan apa yang diminta oleh semua unsur masyarakat, baik itu yang pro maupun kontra. Tapi kami melihat sudah tiga tahun lebih ini, pemerintah hanya mengutamakan kelompok pro saja sedangkan kelompok kontra tidak ada,” ujar Jasman.
Rumor peletakan batu pertama kantor gubernur
Menurut Bonny Lanny ada rumor yang berkembang belakangan ini di Papua Pegunungan bahwa kedatangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 5 Juni 2024 bersama dengan agenda peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Menyikapi rumor tersebut, dirinya menegaskan bahwa selagi pihak pro dan kontra belum punya kesepakatan bersama terkait lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan, maka tidak boleh ada pihak-pihak yang memaksakan. Serta tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi tersebut, termasuk kunjungan Wapres ke lokasi, tegas Lanny.
“Karena kami masih ada pro dan kontra antara sesama masyarakat Welesi dan sesama masyarakat Wouma. Sehingga kalau dipaksakan [semisal] peletakan batu pertama akan menimbulkan konflik antara kami, masyarakat pro dan kontra, atau masyarakat sipil dengan aparat keamanan,” kata Bonny.
Melansir laman situs wapresri.go.id disebutkan bahwa pada Rabu (5/6/2024), Wapres akan beranjak ke Wamena, Papua Pegunungan, setelah berkunjung ke Merauke, Papua Selatan. Agenda kunjungan ke Wamena disebutkan meliputi peninjauan papan informasi dan maket rencana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta peninjauan pameran UMKM Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan. (*)
Discussion about this post