Jayapura, Jubi – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyerukan agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pemerintah Indonesia hentikan konflik kekerasan bersenjata.
Pihaknya meminta Pemerintah Indonesia dapat menempuh jalan penyelesaian sengketa politik West Papua melalui mekanisme referendum yang damai dan demokratis bagi bangsa Papua.
“Kami meminta agar Pemerintah Indonesia dan Pejuang Kemerdekaan West Papua memerintahkan TPNPB dan TNI/Polri hentikan gencatan senjata dan mendorong proses-proses negosiasi damai antara Pemerintah Indonesia dan para pejuang kemerdekaan Papua,” kata Ones Shuniap kepada Jubi, saat di temui di Abepura, Selasa (14/2/2022).
Suhuniap mengatakan, pihaknya menawarkan referendum, karena Pemerintah Indonesia telah menetapkan Papua Darurat Sipil dan pasca penyanderaan pilot Philips Mark Methrtens oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) . TPNPB harus melindungi hak-hak Pilot Mark sebagaimana yang diatur di dalam konvensi Jenewa.
“TNI/Polri mengadakan operasi militer besar-besaran, lengkap dengan alutsista modern di Tanah Papua hal itu justru akan meningkatkan konflik dan pengungsian yang besar masyarakat nduga yang tidak tahu apa apa,”katanya.
Lanjut Suhuniap, dari tahun ke tahun rakyat sipil, anggota TNI/Polri dan TPNPB menjadi korban akibat keengganan Jakarta dalam mencari solusi politik atas konflik West Papua. Eskalasi konKNPB, Konflik TNI/Polri-TPNPB/OPM, Referendum, Dialog Damaiflik bersenjata yang meningkat adalah akibat Jakarta yang memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai.
“Upaya jeda kemanusiaan menuju perundingan dibuat dengan setengah hati antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP. Namun Komisioner Komnas HAM yang baru tidak melanjutkan misi jeda kemanusiaan yang dibuat. Panglima TNI sendiri menolak akan jeda kemanusiaan. Menunjukkan Indonesia tidak memiliki niat mendamaikan Papua lewat solusi dialogis,”katanya.
Suhuniap mengatakan, Indonesia selalu mengabaikan tawaran tawaran penyelesaian masalah Papua baik yang telah dirumuskan oleh LIPI baik konflik politik, marginalisasi OAP, Sejarah Papua, Pelanggaran HAM.
“Kami juga menyarankan semua pihak baik di West Papua, Indonesia dan seluruh dunia untuk mendesak Indonesia menempuh jalur negosiasi damai dalam menyelamatkan rakyat bangsa west Papua dari ancaman kepunahan,” katanya.(*)
