Jayapura, Jubi – Kepolisian memperketat pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura, Provinsi Papua saat Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menggelar aksi memperingati 64 tahun Perjanjian New York Agreement, Sabtu (15/8/2026).
Berdasarkan pemantauan, massa berkumpul dan melakukan aksi di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) Kampus Bawa, serta Lingkaran Abepura. Tujuan aksi adalah kantor Gubernur Papua atau kantor DPR Papua.
Aksi itu mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah personel polisi terlihat berjaga di beberapa titik, termasuk di perempatan Mega Waena, gapura Uncen bawa dan kawasan USTJ, dan lingkaran Abepura
Selain personel kepolisian, sejumlah kendaraan kepolisian juga terlihat berada di sekitar lokasi pengamanan, seperti kendaraan Dalmas, kendaraan taktis atau kendaraan water cannon.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah pamflet dan poster. Beberapa di antaranya bertuliskan “Tolak New York Agreement 15 Agustus 1962”, “Darurat Militerisme Krisis Kemanusiaan”, “Hancurkan Militerisme”, dan “Papua Bukan Tanah Kosong.”
Salah satu peserta aksi, Insoraki Kurni dalam orasinya mengatakan, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi berulang kali di Tanah Papua, tetapi tidak pernah diselesaikan negara.
Ia menyebut berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di TanahbPapua merupakan bagian dari persoalan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
“Biak 1974 sampai 1975, pertumpahan darah yang terjadi di Biak belum ada penyelesaian sampai sekarang,” kata Insoraki Kurni dalam orasinya.
Ia juga menyinggung berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua, termasuk di daerah pegunungan. Yang mengakibatkan pengungsi dimana-mana.
Menurutnya, persoalan kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi dan berdampak terhadap masyarakat Papua.
Kurni pun menyoroti kekerasan terhadap perempuan Papua. Ia menyebut perempuan di wilayah konflik turut menjadi korban kekerasan.
“Perempuan jadi korban-korban kekerasan militer, pemerkosaan,” ujarnya.
Ia mengatakan, situasi yang terjadi di daerah pegunungan Papua perlu mendapat perhatian lebih serius. Ia mengatakan, berbagai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa penyelesaian.
“Hidup perempuan yang melawan dan hidup perempuan Papua!” serunya dalam akhir orasinya.
Penanggung jawab aksi dari Mahasiswa Kamus Bayage mengatakan, negosiasi terus dilakukan dengan pihak keamanan untuk bagaimana masa aksi yang ada di USTJ, perumnas 3 dan Uncen bawa untuk bisa bergabung dengan masa aksi di Lingkaran Abepura. Untuk ke kantor gubernur atau DPRP tidak diizinkan.
“ Kami sudah berusaha negosiasi dengan pihak keamanan tapi tidak diizinkan jadi kami ada berusaha untuk masa yang bergabung dengan kami,” katanya. (*)
Discussion about this post