Pemprov Papua Selatan turunkan angka stunting dari 28 menjadi 19 persen

Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Selatan berupaya menurunkan angka stunting di empat kabupaten dalam provinsi baru tersebut dengan melakukan intervensi sensitif dan spesifik lintas sektor.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina Rahangiar kepada wartawan di Merauke, Kamis (25/1/2024), mengklaim bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi itu cukup membuahkan hasil. Pada 2023 lalu, angka stunting 28 persen dapat diturunkan menjadi 19,2 persen.

“Angka stunting di empat kabupaten di Papua Selatan tadinya sekitar 20 persen secara keseluruhan, itu mengalami penurunan. Terakhir di triwulan ke empat angka stunting Papua Selatan 19,2 persen. Sebelumnya malah 28 persen, cukup tinggi. Tapi sudah dapat kita turunkan,” kata Rahangiar.

Kendati sudah turun ke 19 persen, kata Rahangiar, Pemprov Papua Selatan tetap menggenjot program dan kegiatan penanganan stunting di sana. Sebab pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat terkait target nasional penurunan angka stunting.

“Target nasional itu 14 persen, dan kita berharap untuk di Papua Selatan bisa dibawah itu. Penanganannya kita lakukan secara intensif. Kita intervensi sensitif dan intervensi spesifik lintas sektor, lintas instansi juga,” ujarnya.

Rahangiar mengatakan dalam penanganan stunting Pemprov Papua Selatan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan satgas percepatan penurunan angka stunting di empat kabupaten.

“Kami selalu monitoring dan melakukan evaluasi kinerja. Kalau di kabupaten secara keseluruhan teman-teman memprogramkan pemberian makanan tambahan secara rutin untuk 90 hari sesuai dg standar yang sudah ditentukan,” kata dia.

“Ada suport dari provinsi. Dana stunting kita it seluruhnya untuk pemberian untuk makanan tambahan, dan juga pendukung lainnya seperti vitamin dan bantuan alat kesehatan untuk pemantauan anemia pada anak-anak dan ibu-ibu hamil,” sambungnya.

Rahangiar menambahkan Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo pada 2023 lalu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang alokasi dana Otonomi Khusus – Otsus Papua Selatan. Untuk sektor kesehatan alokasinya lebih besar dari sektor lainnya.

“Jadi kami (sektor kesehatan) lebih tinggi presentasinya. Itu untuk upaya pelayanan kesehatan. Kalau tidak salah untuk upaya pelayanan kesehatan di atas 50 persen,” tutup dia. (*)