Jayapura, Jubi – Penanganan HIV bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, tapi segala sektor harus mengambil peran. Demikian disampaikan Kordinator Lapangan Yayasan Pelangi Maluku atau YPM Kota Jayapura Daud P Iwanggin kepada Jubi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (23/1/2024).
Yayasan Pelangi Maluku mengadakan kegiatan penangulangan HIV di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura pada Selasa (23/1/2024). Sebelumnya, kegiatan serupa diadakan di Kota Jayapura. Kedua kegiatan bertujuan menjangkau setiap sektor pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam kegiatan penangulangan HIV.
“Khususnya untuk penanggulangan HIV di Kabupaten Jayapura diharapkan lebih komprehensif lagi, karena selama ini hanya Dinas Kesehatan saja yang aktif, sebagai sektor yang memang membidangi pelayanan kesehatan secara umum,” kata Iwanggin.
Menurutnya pelayanan-pelayanan kampanye di sektor lain tidak berjalan, pasca tidak aktifnya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kabupaten. Kemudian ditambah OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak lagi mengangarkan dana untuk penanggulangan HIV.
“Padahal mereka punya peran penting, misalnya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Tenaga Kerja, itu sangat penting sekali,” ujarnya.
Menurut Iwanggin penanggulangan HIV tidak harus dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja. Semua pihak harus terlibat. Ketika KPA masih ada, katanya, semua berjalan dengan baik. Masyarakat mendapat informasih dengan baik. Namun belakangan masyarakat tidak mendapat informasi yang benar.
“Ditambah lagi waktu itu ada Covid-19 sehingga mereka mengabaikan HIV. Bahkan stigma masyarakat tinggi saat ini kita lihat orang masih takut untuk datang periksa, ketika datang periksa HIV mereka [ODHA] dicap melakukan perbuatan yang negatif sehingga dia kena HIV, padahal belum tentu,” katanya.
Sebenarnya, jelas Iwanggin, HIV kalau dilihat dia sama saja dengan penyakit pada umumnya. Cuma penularannya melalui beberapa faktor, yaitu melalui darah, hubungan seks, dan lewat alat-alat yang tidak steril.
“Kami YPA berterima kasih sekali, tadi ada dari kampus dan sekolah yang hadir dan mereka juga peduli dan mau melakukan penanggulangan HIV di sektor mereka [kampus dan sekolah], tadi saya lihat SMA Penerbangan itu mereka sangat peduli dan kepala sekolahnya sendiri yang hadir,” katanya.
Ke depan, kata Iwanggin, ia berharap bisa menghadirkan OPD-OPD terkait agar terlibat dalam penanggulangan HIV dan bisa mengganggarkannya.
“Yah, paling tidak di kalangan mereka bisa membuat spanduk, supaya informasi mengenai HIV bisa dibaca terus, karena informasi yang terus-menerus itu merupakan vaksin yang sangat baik sekali untuk setiap orang untuk tidak tertular HIV,” ujarnya.
Menurutnya informasi yang baik, benar, dan tepat sangat bagus dalam memahami dan menanggulangi HIV.
“Kami Yayasan Pelangi Maluku pun punya keterbatasan dalam menangani HIV, kami yang hadir saat ini hanya korlap (coordinator lapangan), sedangkan kantornya di Maluku. Sebenarnya juga kami lebih khusus menangani laki-laki suka laki-laki atau LSL, dan kami pun alami kendala, yaitu tidak ada laki-laki yang mau mengaku kalau dia LSL,” katanya.
Karena itu, tambah Iwanggin, YPM masuk ke kalangan siswa dan mahasiswa. Bahkan menurutnya jika bisa kantor-kantor pemerintah dan swasta, seperti bank-bank, atau supermarket-supermarket terlibat, sangat membantu sekali.
Saat kegiatan di Kota Jayapura ia berpikir untuk mengundang semuanya, supaya mereka bisa berperan. Misalnya supermarket-supermarket besar karyawan mereka dites akan sangat bagus.
“Misalnya ada yang positif tetap kerja dan minum obat dengan baik, dan status kerahasiaan dia pasti terjaga dengan baik, sampai dia sendiri yang membuka diri baru bisa orang lain tahu. Itu prosedur penanganan HIV di tingkat layanan begitu. Mereka tidak akan buka ke publik bahwa perusahaan ini ada ODHA, karena mereka menjaga hak asasi manusia juga,” katanya.
Iwanggin berharap dalam tongak kepemimpinan yang baru nanti, pemilihan bupati dan anggota legislatif mau memperhatikan masalah HIV lagi. Paling tidak menghidupkan kembali sektor-sektor yang selama ini sudah berperan baik.
“Kami Yayasan Pelangi Maluku juga tidak selamanya berada di Kabupaten Jayapura atau kabupaten lain, jadi ketika program ini berhenti itu bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya. (*)
Discussion about this post