Wamena, Jubi – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Ludia E. Logo mengatakan program prioritas nasional seperti kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi telah sinkron dengan apa yang telah dilakukan di daerah.
Menurutnya, terkait dengan sinkronisasi program kegiatan yang ada di daerah dan pusat, sebenarnya telah tertuang dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dimana telah tertuang dalam penganggaran di masing-masing OPD.
“Semua sudah sinkron di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik,” kata Ludia Logo kepada wartawan di Kantor Bupati, Jumat (19/1/2024).
Menurutnya, di anggaran 2024 sumber dana untuk penurunan stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi lebih dominan menggunakan sumber dana dari Otsus yang sasarannya langsung ke Orang Asli Papua (OAP).
“Misalkan pembangunan sarana prasarana di Dinas Pendidikan dan Dinas Jesehatan itu ada di DAK, tinggal digeser saja dananya jika memang dibutuhkan sinkronisasi. Namun jika dilihat dari tim TAPD, sesuai arahan Pj Bupati, kita lihat kembali rincian belanjanya,” katanya.
Ia mencontohkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dimana di anggaran 2024 program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
“Sebenarnya dari sisi perencanaan dan penganggaran hingga sub kegiatan sudah ada, tinggal kita kolaborasi dan kerja sama lintas OPD dan distrik,” katanya.
Untuk penanganan prioritas nasional tersebut diakui Logo, lokusnya sudah ada tinggal nantinya dilakukan penyesuaian. Contoh untuk kemiskinan ekstrem, dari 40 distrik ada 11 distrik yang masuk prioritasnya seperti Popukoba, Itlay Hisage, dan Tagime, serta dari sisi kemiskinan ekstrem indikator ketersediaan pangannya rendah.
Sebelumnya Pj Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo mengatakan dalam upaya mendorong pelaksanaan program keberpihakan kepada masyarakat di Jayawijaya, terutama penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, pemerintah daerah akan memastikan alokasi anggaran keberpihakan kepada persoalan tersebut.
Ia mengatakan dalam rapat bersama seluruh OPD, kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas akan dialihkan di dalam pemenuhan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Termasuk dalam sinkronisasi memastikan alokasi anggaran untuk mendukung penyelesaian kemiskinan ekstrem dan stunting, nantinya disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka transparansi informasi atau keterbukaan pengelolaan APBD supaya nanti siapa melaksanakan apa, siapa bertanggungjawab apa di lapangan nanti akan kita kawal bersama, sampai betul-betul tuntas,” kata Sumule Tumbo usai rapat di kantor Bupati, Rabu (17/1/2024). (*)
Discussion about this post