Jayapura, Jubi-Pemimpin oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah terkait kebijakan pembebasan pajak bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai sarat favoritisme, tidak transparan, dan merugikan publik.
“Harus jelas, Anda tidak ‘secara tidak sengaja’ melepaskan jutaan pendapatan pajak BBM. Ini bukan kesalahan. Ini adalah keputusan politik,” kata Wale sebagaimana dilansir jubi.id dari indepthsolomons.com.sb Senin (27/4/2026)
Ia mengatakan klaim Menteri Keuangan Rex Ramofafia di surat kabar Island Sun bahwa pembebasan tersebut “dicabut keesokan harinya” justru membuktikan satu hal.
“Mereka bertindak lebih dulu dan membalikkan keputusan setelah terbongkar. Tidak akan mengejutkan jika surat pencabutan dibuat mundur tanggalnya untuk menutupi jejak,” kata anggota parlemen Aoke-Langalanga itu.
Pemimpin Oposisi tersebut mengatakan bahwa fakta bahwa kebijakan ini dilakukan secara diam-diam kepada satu pengecer BBM yang merupakan penyandang dana GNUT seperti dilaporkan media bukanlah hal mengejutkan.
“Tidak ada transparansi, tidak ada justifikasi, dan tidak ada manfaat bagi publik. Saat rakyat Kepulauan Solomon kesulitan membeli bahan bakar, pemerintah justru sibuk membuat kesepakatan untuk pihak yang memiliki koneksi politik,” ujarnya.
“Ketika pemain yang punya koneksi politik diberi konsesi besar di tengah krisis bahan bakar, publik tidak bodoh,mereka tahu persis seperti apa ini.”
Wale juga mengecam fakta bahwa pembebasan diberikan kepada nama bisnis, bahkan bukan struktur perusahaan yang sah, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang keterlaluan dan tidak dapat dibenarkan.
“Jutaan uang publik diberikan kepada sebuah nama bisnis? Itu adalah kelalaian besar atau manipulasi yang disengaja. Tidak ada jalan tengah,” katanya.
Ia menilai tindakan pemerintah telah merusak pasar dan merugikan pemasok BBM lain yang sah.
Wale mengatakan semua importir bahan bakar seharusnya dibebaskan dari cukai dan GST mengingat lonjakan harga akibat perang Iran.
“Hentikan favoritisme terhadap kroni politik. Bisnis jujur membayar pajak penuh sementara satu pemain ‘pilihan’ mendapat keuntungan bebas. Itu bukan kebijakan, itu patronase,” katanya.
Pemimpin Oposisi memperingatkan bahwa masalah terbesar bukanlah pembatalan, melainkan niat di baliknya.
“Jika ini tidak terungkap, kebijakan itu akan tetap berjalan. Itu kenyataannya,” ujarnya.
Wale menilai GNUT telah menunjukkan kesediaan mengorbankan keadilan, transparansi, dan pendapatan publik demi kepentingan segelintir pihak.
Ia juga menyebut praktik pembebasan seperti ini bukan hal baru di pemerintahan GNUT.
Terakhir kali pembebasan oleh mantan menteri keuangan Manasseh Sogavare bocor ke publik oleh menteri keuangan saat ini, hal itu disebut sebagai strategi politik untuk meraih jabatan tertinggi.
“Publik juga berhak tahu pembebasan mencurigakan lain apa yang dikeluarkan secara diam-diam oleh Menteri Keuangan Ramofafia,” kata Wale.
Sementara itu, Menteri Keuangan Rex Ramofafia menepis tuduhan favoritisme dan menjelaskan bahwa pemerintah sedang menjalankan rencana luas untuk melindungi seluruh warga dari kenaikan biaya BBM.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ramofafia menegaskan bahwa kesepakatan khusus untuk perusahaan BH Pacific dibatalkan hampir seketika karena pemerintah beralih ke kebijakan nasional.
“Terkait pembebasan bahan bakar untuk BH Pacific, itu dicabut keesokan harinya,” katanya kepada In-depth Solomons.
“Saya memutuskan untuk mencabutnya setelah pertimbangan lebih lanjut.”
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini telah memutuskan untuk menghapus pajak BBM bagi semua pihak sehingga kesepakatan khusus tidak lagi diperlukan.
“Saat ini, bahan bakar impor dibebaskan 100%. Ini bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar saat ini. Semua bahan bakar impor dibebaskan, jadi tidak perlu memberikan pembebasan kepada satu perusahaan saja,” tambahnya. (*)
Discussion about this post