Jayapura, Jubi — Saat mayoritas dunia menyerukan solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina, sejumlah negara Pasifik memilih menentang arus. Seorang pakar politik internasional menilai posisi itu berisiko merusak prinsip penentuan nasib sendiri yang selama ini mereka bela.
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina. Dari 164 negara anggota, 142 mendukung, 10 menolak — termasuk Israel — dan 12 abstain. Demikian dikutip jubi.id dari RNZ Pasifik, Kamis (2/10/2025).
Lima negara Pasifik memilih menolak resolusi tersebut: Palau, Papua Nugini, Mikronesia, Nauru, dan Tonga.
Ironisnya, pidato Presiden Palau Surangel Whipps Jr. di sidang PBB seolah memberi sinyal sebaliknya.
“Kami percaya solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai, bermartabat, dan aman dengan batas yang diakui bersama sangat penting bagi perdamaian abadi,” ujarnya.
Namun, Palau tetap memilih menolak.
Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka — yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel — justru tidak memilih. Ia menyebut hak Israel untuk hidup damai harus dijamin demi tercapainya perdamaian.
“Biaya membangun perdamaian memang tinggi, tetapi ketiadaannya jauh lebih mahal,” katanya.
Fiji akhirnya abstain.
Sementara itu, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall memilih mendukung resolusi bersama Australia dan Selandia Baru. Perdana Menteri Solomon Jeremiah Manele menyoroti tren global menuju militerisasi.
“Dunia saat ini memiliki persenjataan berlebihan, menghabiskan lebih sedikit untuk pembangunan, dan semakin mengadopsi sikap militeristik,” ujarnya.
Evangelikalisme dan Dukungan untuk Israel
Dosen senior Universitas Sunshine Coast, Dr Shannon Brincat, menilai pilihan politik negara-negara Pasifik terkait isu ini dipengaruhi faktor sejarah, agama, dan hak asasi manusia.
Menurutnya, posisi yang diambil justru bertolak belakang dengan sejarah panjang kawasan ini yang menentang kolonialisme dan mendukung hak penentuan nasib sendiri.
“Negara-negara Pasifik secara historis menegaskan posisi kuat pada isu penentuan nasib sendiri, kolonialisme, dan hak masyarakat adat. Seharusnya mereka mendukung Palestina. Namun, 10–15 tahun terakhir dukungan itu menurun signifikan. Ini agak bertentangan dengan akal sehat,” kata Brincat.
Ia menilai pergeseran ini tak lepas dari pengaruh gereja-gereja evangelis yang membawa teologi Zionisme Kristen ke kawasan Pasifik.
Brincat juga mencontohkan perubahan sikap luar negeri Kepulauan Solomon, yang belakangan mengambil langkah-langkah independen, termasuk kerja sama keamanan dengan Tiongkok.
“Negara-negara Pasifik harus berpikir matang tentang implikasi jangka panjang dari penolakan terhadap solusi dua negara, terutama mengingat kesamaan tantangan yang dihadapi rakyat Palestina dan masyarakat Pasifik,” ujarnya. (*)
Discussion about this post