Jayapura, Jubi – Majelis Nasional Prancis pada Rabu (20/5/2026), menyatakan mengizinkan pemilih “pribumi” ikut dalam pemilihan provinsi lokal yang dijadwalkan bulan depan.
Namun, Majelis Rendah Parlemen Prancis juga menolak untuk menyertakan “pasangan” mereka, sama seperti yang dilakukan Senat dua hari sebelumnya, seperti dikutip jubi.id dari laman internet, RNZ Pasifik, Jumat (22/5/2026)
Di tengah perdebatan di Paris pada Rabu (20/5/20256) malam atau (Kamis(21/5/2026) (waktu Selandia Baru), pemungutan suara untuk memasukkan orang-orang yang lahir di Kaledonia Baru sejak 1998 menghasilkan mayoritas absolut 386 suara mendukung dan 127 suara menentang.
Namun, pemungutan suara atas “rancangan undang-undang organik” ini, hanya beberapa minggu sebelum pemilihan penting yang akan diadakan di wilayah Pasifik Prancis, masih bergantung pada keputusan Dewan Konstitusi Prancis.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu, yang ikut serta dalam debat yang sengit tersebut, mengatakan bahwa tujuan utama dari “pencairan” sebagian pembatasan pemilu di Kaledonia Baru adalah untuk memperbaiki “distorsi yang semakin meningkat” dalam daftar pemilih Kaledonia Baru.
Dia mengatakan pembatasan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari implementasi Kesepakatan Otonomi Nouméa yang ditandatangani pada tahun 1998 (yang kemudian disebut sebagai daftar pemilih “beku”).
Namun sejak 1998, karena perubahan demografis, proporsi penduduk “pribumi” (dari semua kelompok etnis) telah meningkat dari tujuh persen menjadi 17 persen – diperkirakan sekitar 10.500 orang.
Lecornu menanggapi pemungutan suara untuk memasukkan “penduduk asli”, dengan mengatakan bahwa meskipun hal itu dapat dianggap sebagai “langkah kecil”, itu adalah “langkah maju yang besar” dan “kemenangan bagi akal sehat”.
Namun, pemungutan suara di Majelis Rendah Prancis gagal mengesahkan amandemen lain mengenai “pasangan” dari pemilih yang memenuhi syarat dan apakah mereka juga dapat dimasukkan dalam “daftar pemilih khusus” (yang dirancang khusus untuk pemilihan provinsi).
Pemungutan suara untuk topik khusus ini kekurangan satu suara (164 menentang dan 163 mendukung).
Kategori “pasangan suami istri” mencakup sekitar 1700 orang yang menikah dengan pemilih yang memenuhi syarat – baik melalui pernikahan sah atau melalui pakta persatuan sipil [yang dalam catatan sipil Prancis disebut PACS] untuk jangka waktu minimal lima tahun.
Anggota parlemen Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) yang pro-kemerdekaan, Emmanuel Tjibaou, selama debat, mengulangi bahwa daftar pemilih Kaledonia Baru tidak dapat diubah “tanpa persetujuan dari masyarakat yang dijajah” (penduduk asli Kanak) dan bahwa “konsensus tentang perjanjian komprehensif” sebelumnya diperlukan.
Pembicaraan untuk mencapai kesepakatan komprehensif tersebut diusulkan oleh Lecornu, setelah pemilihan penting yang akan diadakan pada 28 Juni 2026.
Perdana Menteri Prancis juga berjanji bahwa kesepakatan komprehensif tentang masa depan politik Kaledonia Baru akan diselesaikan “pada akhir tahun ini”.
Selama debat, Tjibaou memastikan bahwa kubu pro-kemerdekaan tetap terlibat dalam diskusi pasca-pemilu yang diumumkan, yang akan diadakan sekitar bulan Juli.
Namun di pihak pro-Prancis (partai-partai yang menginginkan Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis), dimasukkannya penduduk asli tetapi tidak termasuk “pasangan” mereka sebagian besar dianggap “mengecewakan” dan “tidak memadai”.
Nicolas Metzdorf (Les Loyalistes), anggota parlemen pro-Prancis dari Kaledonia Baru yang emosional, selama debat pada hari Rabu, mengatakan meskipun dia “sangat senang untuk penduduk asli Kaledonia Baru”, “bagi kami, ini masih jauh dari cukup”.
“Kalian adalah aib Republik, kalian adalah aib Kaledonia Baru,” serunya kepada anggota parlemen Prancis.
Dia memperingatkan bahwa karena “pasangan suami istri” masih ditolak haknya untuk memilih dalam pemilihan lokal tersebut, partainya tidak akan ikut serta dalam pembicaraan yang diumumkan setelah pemilu (dengan pemerintah Prancis) dan bahwa mereka akan menunggu hingga pemilihan Presiden Prancis berikutnya (pada tahun 2027).
“Kita tidak punya harapan lagi dari pemerintah ini,” katanya kepada parlemen.
Reaksi lokal Senator Georges Naturel (Les Républicains, sayap kanan) dari Kaledonia Baru, yang merupakan pengusul mosi di parlemen Prancis, memuji pemungutan suara para anggota parlemen (baik di Senat maupun Majelis Nasional), dengan mengatakan bahwa dimasukkannya “penduduk asli” adalah “sebuah isyarat keadilan dan konsistensi demokratis”.
Namun demikian, ia tetap berhati-hati terhadap putusan yang akan datang dari Dewan Konstitusi Prancis, dengan mengatakan bahwa kerangka hukumnya “sempit”.
Salah satu pemimpin kelompok pro-kemerdekaan moderat “UNI” (Union Nationale pour l’Indépendance, yang berpisah dari FLNKS pada tahun 2024), Victor Tutugoro, mengatakan bahwa ini adalah “keputusan bijak” dari anggota parlemen Prancis, karena sesuai dengan semangat Kesepakatan Nouméa 1998.
Berbicara atas nama partai Éveil Océanien yang moderat yang berbasis di Wallis, Milakulo Tukumuli mengatakan bahwa ia cukup puas dengan hasil pemungutan suara tersebut, karena “hasilnya sepenuhnya sesuai dengan posisi kami”.
Isu perubahan persyaratan pemilih di Kaledonia Baru dianggap sebagai salah satu faktor pemicu utama yang menyebabkan kerusuhan pemberontakan pada Mei 2024, yang mengakibatkan 14 kematian dan kerugian materiil lebih dari €2 miliar, penurunan sekitar 13,5 persen dalam PDB lokal, serta ribuan orang kehilangan pekerjaan akibat hancurnya ratusan bisnis.
Akibat kerusuhan, pemilihan provinsi Kaledonia Baru ditunda tiga kali sejak 2024.
Pemilihan tersebut sangat penting karena akan memilih anggota baru untuk tiga majelis provinsi Kaledonia Baru (Utara, Selatan, dan pulau-pulau terluar Loyalty) dan kemudian, secara proporsional, akan menentukan susunan Kongres teritorial dan pemerintahan “kolegial”-nya, serta Presidennya.(*)
Discussion about this post