Sorong, Jubi – Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme, menggelar demonstrasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Mereka menolak Proyek Strategis Nasional atau PSN ekspansi perkebunan kelapa sawit, tambang, militerisme, dan berbagai proyek yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat Papua.
Demonstrasi yang diikuti ribuan massa aksi itu mengusung seruan “BERSATU, BERJUANG, DAN MENANG!” berlangsung sejak pagi hingga sore, Kamis (21/5/2026).
Massa aksi datang dari empat titik berbeda, yakni Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), Jalan Baru, Yohan, dan pusat Kota Sorong.
Ribuan massa berkumpul di depan Elin Kota Sorong, sebelum menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menyerahkan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.
Sepanjang jalan menuju kantor Gubernur Papua Barat Daya massa aksi meneriakkan “Usir Para Babi Jakarta dari Tanah Papua.”
Ketua Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme, Musell M Safkaur menyatakan Tanah Papua sedang menghadapi ancaman besar akibat ekspansi perkebunan sawit, tambang, proyek pangan, dan pengerahan militer yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Katanya, pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di Denmark. Luas wilayahnya mencapai 785.753 kilometer persegi.
Akan tetapi sejak Indonesia masuk ke Tanah Papua pada 1963, eksploitasi dimulai 1967. Kekayaan alam Tanah Papua terus dijarah secara massif demi kepentingan kapitalis dan oligarki.
“Masuknya [PT] Freeport, program transmigrasi, industri kayu, perkebunan sawit, hingga tambang mineral menyebabkan laju deforestasi yang semakin mengkhawatirkan di seluruh Tanah Papua,” kata Musell M Safkaur.
Menurutnya, kini lebih dari 72 juta hektare tanah di Tanah Papua dijadikan areal perkebunan dan tambang. Hutan di Tanah Papua yang merupakan salah satu hutan hujan terbesar di dunia, terus dihancurkan atas nama pembangunan nasional.
“Mereka bilang demi swasembada pangan dan energi, tapi faktanya ini hanya proyek bagi-bagi keuntungan elit korporasi Jakarta,” ucapnya.
Musell juga menyoroti proyek pembukaan 2,5 juta hektare hutan baru di Merauke, Papua Selatan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional atau PSN, yang dinilai hanya menjadi ladang bisnis keluarga oligarki di Indonesia.
“Di Merauke ada seratus anak perusahaan beroperasi dan semuanya hanya dimiliki satu keluarga, yaitu keluarga Fangiono. Haji Isam, bersama Jonlin Group menguasai pengiriman ribuan alat berat. Ini bukan pembangunan [untuk] rakyat, ini perampokan tanah adat secara besar-besaran,” ujarnya.
Rakyat Papua lanjut Safkaur, hanya menjadi korban dari skema ekonomi kapitalistik yang memperkaya segelintir elite. Masyarakat adat Papua hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Ia juga mengkritisi rencana ekspansi besar-besaran perkebunan sawit di Papua Barat Daya oleh PT Fajar Inti Persada. Katanya, pihak perusahaan mendatangi kantor Gubernur Papua Barat Daya pada 27 Maret 2025 lalu.
Mereka meminta dukungan pembangunan industri pangan terpadu berbasis kelapa sawit seluas hampir 98 ribu hektare, dengan nilai investasi mencapai Rp24 triliun. Lahan yang mereka incar membentang dari Kabupaten Sorong sampai Kabupaten Tambrauw.
Padahal katanya, laporan Yayasan Pusaka pada 2026, menunjukkan ada 373 ribu hektare lahan di Papua Barat Daya sudah dijadikan perkebunan sawit.
“Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Kabupaten Sorong semuanya sedang dibidik perusahaan-perusahaan besar,” katanya.
Front Rakyat Domberai juga mengecam meningkatnya militerisme di Papua. Pengerahan aparat keamanan dinilai bukan untuk menjaga rakyat, namun mengamankan investasi dan kepentingan korporasi.
Musell M Safkaur mengatakan, kini ada lebih dari 65 ribu pasukan militer di seluruh Tanah Papua, dengan alasan untuk melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.
Jumlah pasukan militer itu disebut tidak sebanding dengan anggota TPNPB-OPM yang katanya hanya berkisar 1.300 orang. “Pertanyaannya, untuk siapa militer sebanyak ini didatangkan.”
Safkaur menilai, kehadiran puluhan ribu pasukan militer di berbagai daerah di Tanah Papua, untuk mengamankan bisnis kapitalis. Menjaga perusahaan, bukan menjaga rakyat.
Salah satu demonstran, Filip Imbir dalam orasinya menyatakan, rakyat Papua tidak anti pembangunan. Akan tetapi menolak pembangunan yang hanya menjadi alat perampasan ruang hidup mereka.
“Yang rakyat [Papua] tolak adalah pembangunan palsu yang hanya memperkaya elite. Menghancurkan hutan adat untuk sawit, tebu, nikel dan proyek PSN, yang merupakan proyek bagi-bagi kekayaan,” kata Filip Imbir.
Ia menegaskan, musuh rakyat Papua bukan rakyat Indonesia atau masyarakat non Papua. Melainkan sistem yang menindas rakyat kecil demi kepentingan oligarki.
“Musuh kita adalah sistem yang merampas tanah rakyat demi kekayaan segelintir elit. Karena itu rakyat Papua dan rakyat Indonesia harus bersatu melawan penindasan ini,” ucapnya.
Filip juga menyerukan agar masyarakat tidak terjebak dalam konflik horizontal, maupun propaganda politik yang memecah belah. Namun mesti bersatu melawan musuh bersama. Sebab, persatuan rakyat adalah kekuatan melawan oligarki.
Dalam aksi ini, Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme menyampaikan 13 tuntutan, di antaranya menolak tegas seluruh Proyek Strategis Nasional berupa pembukaan perkebunan kelapa sawit, tebu, tambang nikel, dan seluruh proyek eksploitasi yang merusak alam di Provinsi Papua Barat Daya maupun seluruh Tanah Papua.
Mendesak Gubernur Papua Barat Daya tidak mendukung rencana pembangunan industri pangan terpadu berbasis kelapa sawit seluas 98.000 hektare di wilayah Papua Barat Daya.
Mendesak penghentian pembukaan lahan sawit di wilayah Inananwatan, Metemani, dan Kokoda seluas 90.000 hektare, juga menuntut penutupan seluruh perkebunan sawit seluas 373.000 hektare di Provinsi Papua Barat Daya.
Mendesak penarikan seluruh pasukan militer dan alat berat ekskavator yang telah dikirim ke wilayah Imeko untuk membuka lahan sawit. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerbitkan moratorium sawit di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Menolak pembangunan Bendungan Warsamson yang dinilai hanya demi kepentingan oligarki dan berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat adat di sekitar wilayah tersebut.
Menolak status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Papua Barat Daya yang dianggap memberi karpet merah bagi para oligarki dan investor untuk menguasai tanah Papua.
Mendesak Negara Republik Indonesia menarik mundur pasukan militer yang dinilai berlebihan di seluruh wilayah Papua Barat Daya dan Tanah Papua. (*)
Discussion about this post