Jayapura, Jubi – Ekosistem mangrov merupakan bagian dari penyangga kehidupan masyarakat pesisir di Provinsi Papua Tengah. Mangrove disebut merupakan salah satu kekuatan utama wilayah pesisir Papua Tengah.
Ini dikatakan Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) pada Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun, S.Sos., M.Si saat mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H membuka rapat koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove dalam kelompok kerja mangrove dalam kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire, Kamis (21/5/2026).
Katanya, mangrove memiliki fungsi yang sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut, juga sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Mangrove juga berperan dalam menjaga kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap karbon dalam jumlah besar,” kata Victor Fun.
Menurutny, meski wilayah pesisir di Papua Tengah memiliki potensi sangat besar, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan, dan perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita harus menyadari bahwa tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat. Aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap beberapa wilayah menyebabkan sebagian kawasan mangrove mengalami kerusakan,” ucapnya.
Menurutnya, jika kondisi ini tidak segera ditangani secara bersama maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar.
Karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, maupun masyarakat pesisir sendiri.
“Hari ini merupakan momentum dengan dibentuknya Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Wadah ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Victor Fun mengatakan, melalui KKMDpemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, LSM, dan masyarakat pesisir diminta dapat duduk bersama untuk bersinergi menyusun kebijakan terpadu, dengan menghadirkan satu peta dan satu perencanaan yang jelas dalam pengelolaan mangrove di Papua Tengah.
Mempercepat rehabilitasi dengan aksi nyata penanaman kembali pada kawasan-kawasan mangrove yang telah rusak.
Mendorong ekonomi berkelanjutan, dengan memastikan bahwa kelestarian lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui ekowisata maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Diharapkan, setelah sosialisasi dan pembentukan selesai, seluruh anggota KKMD dapat segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sendiri memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, juga memastikan bahwa kualitas lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.
“Ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan,” kata Victor Fun. (*)
Discussion about this post