Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu menegaskan pelaksanaan asesmen tersebut, bukan sekadar tahapan administrasi maupun formalitas pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berbasis kompetensi.
Menurut Kainakaimu, sebagai daerah otonom baru dalam kerangka percepatan pembangunan di Tanah Papua, Papua Selatan membutuhkan fondasi pemerintahan yang kuat sejak awal.
“Kita tidak boleh membangun birokrasi dengan pola lama yang mengedepankan kedekatan, pertimbangan tidak obyektif, ataupun kepentingan sesaat,” kata Ferdinandus Kainakaimu, Rabu (20/5/2026).
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen membangun tata pemerintahan yang bertumpu pada Sistem Merit atau Merit System dalam penempatan pejabat birokrasi.
Menurutnya, sistem merit bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan pemerintahan berjalan secara profesional dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Papua Selatan.
Ferdinandus menegaskan, jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghargaan, melainkan amanah besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui sistem merit, kita memastikan setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas,” ujarnya.
Ia menyebut Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat adat.
Karena itu menurut Kainakaimu, pemerintah membutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki visi, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan membangun kolaborasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.
Kainakaimu juga menegaskan bahwa dalam konteks kekhususan Papua melalui otonomi khusus, penguatan sistem merit harus tetap dijalankan secara profesional, termasuk memberi ruang kompetisi yang sehat bagi Orang Asli Papua.
“Orang asli Papua juga harus berkompetisi, jangan kita selalu dianggap sebagai orang yang lemah,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan seleksi dapat berjalan profesional dengan tetap menjaga independensi dan etika dalam proses penilaian.
“Jabatan boleh diperebutkan secara sehat, tetapi persaudaraan, loyalitas kepada institusi, dan pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus tetap dijaga,” ujarnya. (*)
Discussion about this post