Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah kini sedang mendesain ulang ketahanan kesehatan di wilayah pemerintahannya melalui program ‘Ko Harus Sehat’.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes, Sp.KKLP mengatakan program “Ko Harus Sehat’ ini dibangun di atas tiga pilar prioritas yang kokoh. Pilar itu adalah pilar hulu (prioritas 1), yaitu transformasi preventif, promotif dan integrasi layanan primer (ILP).
Pilar tengah (prioritas 2) adalah optimalisasi Jamkesda yang Terintegrasi dengan UHC BPJS. Pilar hilir (prioritas 3), yakni jaring pengaman (safety net), pembiayaan komplementer dan kedaruratan Khusus.
“Kami tidak ingin Dana Otsus hanya habis untuk mengobati orang sakit. Pilar pertama akan bekerja keras mencegah penyakit melalui Integrasi Layanan primer (ILP),” kata dr. Agus.
Pernyataan itu disampaikan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes, Sp.KKLP saat pembukaan Workshop Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Kabupaten Nabire, Rabu (20/5/2026).
Namun katanya, ILP tidak boleh berhenti di dinding puskesmas. Akan tetapi mustahil terwujud tanpa terpenuhinya kekurangan 447 tenaga kesehatan atau nakes.
Lebih dari itu, pemenuhan nakes ini harus menjadi daya ungkit bagi penguatan kader posyandu sebagai garda terdepan kesehatan komunitas.
Menurutnya, sinergi ini akan diwujudkan melalui pendekatan biopsikososiokultural yang sudah dirintis, seperti inisiatif PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS) untuk mengedukasi masyarakat, dan semangat jemput bola melalui layanan Mobile Clinic.
“Inilah mesin penggerak utama untuk memantau, mengedukasi, dan pada akhirnya mendongkrak capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di seluruh pelosok Papua Tengah,” ucapnya.
Selanjutnya, pilar kedua memastikan masyarakat memiliki akses layanan yang terlindungi melalui UHC, dan pilar ketiga adalah afirmasi mutlak dari Pemprov Papua Tengah untuk menanggung kedaruratan yang dieksklusi oleh BPJS.
Katanya, untuk menutup defisit 27 dokter spesialis secara cepat, yang mesti dilakukan adalah proaktif mengawal program PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) dari Kemenkes agar layanan KJSU-KIA bisa segera beroperasi optimal.
“Untuk kerangka jangka panjangnya, kita wajib mengawal dan memaksimalkan beasiswa serta afirmasi kuota pendidikan spesialis yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua termasuk melalui pemanfaatan skema hospital-based dan program fellowship spesialis,” ujarnya.
Ia menegaskan, ini adalah komitmen mutlak agar kemandirian layanan medis di Papua Tengah kelak dapat dibangun dan dijaga oleh anak-anak daerahnya sendiri.
Sementara itu, untuk menutup kebutuhan 447 tenaga kesehatan di Puskesmas, Pemprov Papua Tengah akan mengoptimalkan program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus (Tugsus).
Namun ia menegaskan, kuota Tugsus ini harus dialokasikan khusus bagi putra-putri asli Papua yang berdomisili di kabupatennya masing-masing. Ini dinilai solusi nyata untuk menjamin keamanan dan tempat tinggal di wilayah penugasan.
Selain itu, penyusunan formasi ini juga harus mengamankan afirmasi bagi rekan-rekan tenaga kesehatan non-ASN (honorer) yang selama ini sudah mengabdi di fasilitas kesehatan Papua Tengah, agar mereka mendapatkan prioritas dalam pengangkatan CPNS atau PPPK sesuai
regulasi.
“Kita mendorong agar kesejahteraan seluruh nakes dijamin terpusat melalui APBN. Kesejahteraan seorang nakes harus diukur dari nilai kompetensi profesinya, Inilah solusi permanen untuk memutus eksodus nakes dari wilayah pedalaman,” ucapnya. (*)
Discussion about this post