Jayapura,Jubi- Seorang akademisi telah memperingatkan, bahaya lokasi Penempatan Tailing Laut Dalam atau Deep Sea Tailings Placement (DSTP). Saat ini untuk proyek penambangan Wafi-Golpu K18,5 miliar menimbulkan risiko besar bagi garis pantai Teluk Huon di Morobe.
Hal ini dikatakan Profesor Ralph Mana dari University of PNG mengatakan DSTP harus digeser ke tempat lain. Sebagaimana dilansir dari The National.
Dia juga menyarankan, seluruh studi dasar digambar ulang untuk menangkap apa yang ada di bawah laut, yang merupakan persyaratan mendasar dari DSTP.
Izin lingkungan untuk proyek tersebut telah dikeluarkan oleh Conservation Environment Protection Authority (Cepa).
“(DSTP) adalah sistem pembuangan di mana mereka membuang semua tailing ke laut untuk membuang limbah,” kata Mana.
“Laut dalam didefinisikan sebagai 200 meter di bawah dan untuk memiliki DSTP, Anda harus mempelajari apa yang akan Anda hancurkan. Ini adalah bagian dari DSTP untuk pemantauan yang efektif.Anda harus memantau apa yang terjadi ketika limbah beracun itu masuk ke laut.”tambahnya.
Dia mengatakan aspek lain adalah di mana DSTP akan berada.
“Anda harus meletakkan DSTP di tempat yang tepat di mana semua persyaratan harus dipenuhi. Kami berurusan dengan limbah beracun dan tailing harus mencapai 1000 meter dengan cepat, artinya harus jauh dari garis pantai,”katanya.
Sementara itu aktivis lingkungan dari Fiji Maureen Penjaueli mengatakan kepala negara pertama yang menyerukan larangan langsung penambangan laut dalam. Dia mengomentari pendapat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada KTT Iklim COP 27 di di Sharm El-Sheikh, Mesir, bahwa Prancis menyerukan larangan penuh penambangan laut dalam.
“Memanggil kepala negara lain terutama dari Samudra Pasifik untuk bergabung dalam panggilan tersebut. Berada di sisi kanan sejarah!,”kata Penjaueli Koordinator PANG di Suva Fiji.
Mengutip mongabay.com, menyebutkan pada 7 November, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada KTT iklim COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Prancis menyerukan larangan penuh penambangan laut dalam. Ini menandai pertama kalinya seorang kepala negara secara langsung menyerukan larangan langsung pada kegiatan ini yang akan mengekstraksi mineral dalam jumlah industri dari dasar laut di perairan internasional.
Pernyataan Macron datang pada saat pengawasan yang meningkat terhadap penambangan laut dalam. Delegasi International Seabed Authority (ISA), organisasi multinasional yang bertugas mengawasi penambangan laut dalam, saat ini sedang bertemu di Kingston, Jamaika, untuk membahas peraturan pertambangan, dan banyak negara anggota menggunakan forum ini untuk menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka .
Kosta Rika, Chili, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Panama semuanya menyerukan “jeda pencegahan” pada penambangan laut dalam karena kurangnya data ilmiah tentang dampak potensial dan peraturan yang tidak memadai untuk melindungi lingkungan.
Bulan lalu, Selandia Baru juga mengumumkan bahwa mereka akan mendukung “moratorium bersyarat” sampai ISA menerapkan aturan lingkungan yang didukung oleh “sains yang kuat.” Pada Konferensi Laut P.B.B. awal tahun ini di Lisbon, Palau juga meluncurkan aliansi negara-negara yang menyerukan moratorium terhadap penambangan laut dalam, yang kemudian diikuti oleh Fiji, Samoa, dan Mikronesia.(*)
