Vanuatu berjuang menangkan pemungutan suara di Majelis Umum PBB

Vanuatu
Aktivis Kepulauan Pasifik memprotes menuntut aksi iklim dan reparasi kehilangan dan kerusakan pada COP27 di Egyp- Jubi/RNZ.com

 

Jayapura, Jubi- KTT iklim COP 27 telah berakhir di Mesir akhir pekan lalu, Republik Vanuatu dan para pendukungnya akan menyelesaikan pertanyaan hukum yang ingin mereka ajukan ke pengadilan. Mereka berjuang memenangkan pemungutan suara yang direncanakan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada pertengahan Desember 2022.

“Kami yakin bahwa jika kami ingin memiliki kejelasan tentang kewajiban hukum untuk mencegah bahaya dan lebih memahami konsekuensi hukum dari memungkinkan bahaya iklim itu, negara-negara akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk mencegah menghindari dan mengatasinya,” kata menteri adaptasi iklim, Vanuatu Ralph Regenvanu sebagaimana dilansir dari laman RNZ News

banner 400x130

“Apa yang telah kita lihat minggu ini adalah,  negosiasi tidak bekerja untuk yang paling rentan, sebagian besar karena tidak jelas apa kewajiban kita satu sama lain dan kepada orang lain,” tambahnya.

Kampanye Vanuatu untuk pengadilan  tingkat dunia,  untuk mengambil sikap melindungi warga dari perubahan iklim, mendapatkan momentum pada Jumat (18/11/2022), memenangkan dukungan dari hampir setengah dari hampir 200 negara di COP27.

Total 86 negara, termasuk negara-negara inti yang telah mendukung inisiatif tersebut, pada hari Jumat memberikan dukungan  pada resolusi, meminta Mahkamah Internasional (ICJ)  mengklarifikasi kewajiban  pemerintah, untuk melindungi populasi mereka sendiri dan orang lain.

Karena perubahan iklim telah mempercepat kenaikan permukaan laut, Vanuatu dan negara-negara pulau dataran rendah lainnya serta masyarakat pesisir menghadapi risiko khusus dari badai dan banjir.

Pendapat penasihat oleh pengadilan tidak akan mengikat di yurisdiksi mana pun, tetapi dapat mendukung negosiasi iklim di masa depan dengan mengklarifikasi kewajiban keuangan negara-negara tentang perubahan iklim, dan mendefinisikannya sebagai masalah hak asasi manusia.

Vanuatu
Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Vanuatu Ralph Regendevu- Jubi/ist

Pembicaraan di Mesir dan pada konferensi iklim sebelumnya, telah terhenti karena keengganan negara-negara kaya untuk menanggung bagian terbesar dari biaya penanganan perubahan iklim.

Inisiatif ini,merupakan puncak dari kampanye masyarakat sipil yang dipimpin oleh mahasiswa hukum Kepulauan Pasifik yang memerangi perubahan iklim.

Pada demonstrasi pada Rabu (16/11/2022) yang menggalang dukungan bagi ICJ untuk mengambil pendapat penasihat, beberapa mahasiswa hukum bergabung dengan sekutu dari berbagai negara.

“Kami datang ke sini ke COP benar-benar untuk memberikan dorongan terakhir pada kampanye,” kata Vishal Prasad, seorang mahasiswa hukum Fiji berusia 26 tahun, yang merupakan salah satu juru kampanye awal. “COP memberikan kesempatan terbaik untuk benar-benar mempresentasikan kasus kami kepada para pemimpin dunia dan semua orang di sini.”tambahnya.

Prasad telah berada di New York untuk pembukaan Majelis Umum pada September, di mana dia dan yang lainnya memimpin armada untuk meluncurkan dorongan tiga bulan untuk membuat negara-negara memberikan suara pada pendapat ICJ.

Di COP27, dia dan juru kampanye kepulauan Pasifik membuat kasus mereka di seluruh tempat KTT yang luas, dalam acara sampingan dan pertemuan dengan para menteri, bergabung dengan aktivis dari seluruh dunia.

Berkumpul di luar gerbang keamanan, tempat semua delegasi lewat, aktivis Fiji Ulaisi Tuikoro meneriakkan: “Dari Sharm el-Sheikh ke New York. Keadilan iklim adalah apa yang kita inginkan.”katanya.

Jose Rodriguez, seorang juru kampanye berusia 26 tahun dari Kosta Rika, membantu melukis perangkat  demonstrasi pada Rabu (16/11/2022).

“Ini mungkin alasan egois tetapi saya memiliki adik laki-laki yang berusia tiga tahun dan saya ingin mengamankan dunia hijau yang aman untuknya dan itulah alasan saya melakukan ini,” katanya.

Kosta Rika, Jerman, dan Sierra Leone termasuk di antara negara-negara inti yang akan menyusun pertanyaan hukum untuk ICJ minggu depan. Negara negara ini bersama Vanuatu akan mencari lebih banyak pendukung untuk pemungutan suara PBB pada Desember.

“Pendapat ICJ akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada pemerintah yang ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas pada pembicaraan iklim, “ kata Solomon Yeo dari Kepulauan Solomon, mahasiswa hukum kepulauan Pasifik lainnya.

“Artinya pemerintah tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan yang berarti,” katanya.(*)

 

 

 

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250