Nabire, Jubi – Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2025. Paparan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Tengah yang berlangsung di Nabire, Papua Tengah, pada Senin (29/9/2025).
Deinas Geley mengatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyusunan rancangan perubahan APBD Provinsi Papua Tengah itu juga berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
“Secara umum, Nota Keuangan Perubahan APBD semula direncanakan sebesar Rp3,8 triliun mengalami penambahan sebesar Rp 185, 1 Milyar, sehingga menjadi Rp4 triliun,” katanya.
Geley mengatakan bahwa belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang semula dianggarkan senilai Rp 3,8 triliun bertambah. Menurutnya, pemerintah pusat selama beberapa tahun belakangan selalu mengambil kebijakan untuk tidak mentransfer semua Dana Perimbangan yang seharusnya diterima pemerintah daerah.
“Konsekuensinya tentu berakibat pada penundaan atau bahkan pembatalan pelaksanaan sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dari awal. Hal itu tentu perlu mendapat perhatian kita bersama, dan perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Menurut Geley, pemerintah daerah tidak hanya berpangku tangan dengan keadaan itu. Selain melakukan pengetatan belanja, pemerintah daerah juga berupaya memaksimalkan pembangunan daerah, menjaga stabilitas perekonomian dan kondisi sosial masyarakat, serta menjamin tetap berlangsungnya pembangunan sebagaimana mestinya.
“Untuk itu, melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan dapat tetap berjalan semaksimal mungkin, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian,” ujarnya. (*)
Discussion about this post