Jayapura, Jubi – Mahasiswa asal Simapitowa di Kota Merauke menolak rencana proyek pembangunan jalan Menou-Mapiha di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Menurut mereka, pembangunan ruas jalan Trans-Nabire tersebut mengancam sumber daya alam dan tatanan sosial masyarakat setempat.
Yosep Tigi, salah seorang mahasiswa Simapitowa di Merauke mengatakan kehidupan masyarakat setempat sangat bergantung terhadap pengelolaan sumber daya alam sebagai mata pencarian. Karena itu, mereka memastikan pembangunan jalan Menou-Mapiha akan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat tersebut.
“Pembangunan jalan Menou-Mapiha mengancam [keberlangsungan] sistem mata pencarian dan tatanan budaya masyarakat adat. Karena itu, kami menolak rencana pembukaan jalan Trans Nabire tersebut,” kata Tigi, saat dihubungi Jubi pada Rabu (5/6/2024).
Tigi bersama sejumlah mahasiswa Simapitowa di Merauke menggalang aksi penolakan terhadap rencana pembangunan jalan Menou-Mapiha pada Selasa kemarin. Dia menjadi penanggung jawab aksi tersebut.
“Kami pastikan [akan terjadi] deforestasi besar-besaran, pendulangan emas ilegal, dan praktik perusakan alam lain jika jalan itu dibangun. [Pembangunannya] juga akan merusak tanah lelulur dan tempat keramat yang semestinya dilindungi [pemerintah]. Kami telah banyak belajar dari daerah lain [mengenai hal itu],” kata Tigi.
Mahasiswa Simapitowa juga menetang rencana pembentukkan Kabupaten Mapiha Raya sebagai pemekaran dari Dogiyai. Menurut Tigi, rencana pembangunan jalan Menou-Mapiha, dan pemekaran kabupaten tersebut telah menjadi isu publik di daerah mereka.
“Pemekaran kabupaten juga akan berdampak buruk terhadap eksistensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Simapitowa. Dengan mengamati dinamika [kebijakan] Otonomi Khusus Papua, kami menolak wacana pembentukkan Kabupaten Mapiha Raya,” kata Tigi. (*)
Discussion about this post