Sorong, Jubi – Mahasiswa asal Pulau Gag menuding program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya hanya sebatas janji tanpa bukti. Mereka menilai perusahaan tambang nikel itu gagal meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat, khususnya di sektor pendidikan, dan mendesak pemerintah daerah turun tangan memastikan transparansi penggunaan dana PPM.
“Kami minta Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat Daya lihat kami dan Jangan hanya percaya laporan PT Gag Nikel di atas kertas. Lihat kondisi nyata mahasiswa Pulau Gag yang hampir berhenti kuliah,” ujar Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pulau Gag, Faisal J. Umsero di Sorong Sabtu (25/10/2025).
Ia menegaskan bahwa mahasiswa dari lingkar tambang sama sekali tidak merasakan manfaat dari program PPM yang selama ini diagungkan perusahaan itu. “Kami sudah kirim proposal beasiswa sejak akhir semester kemarin. Tapi sampai hari jadi semua itu tidak ada jawaban. Tidak ada kepedulian sedikit pun,” ujar Faisal.
Menurut Faisal janji perusahaan sebagai pemberdayaan” hanyalah slogan kosong. Perusahaan selalu bicara soal tanggung jawab sosial, tapi kenyataannya tidak. “Tanah kami rusak dan hutan dibuka, laut kami tercemar, dan kami mahasiswa dari Pulau Gag tidak pernah diperhatikan baik oleh PT Gak Nikel,” katanya.
Ironis ketika hasil bumi Pulau Gag dikirim keluar daerah hingga keluar negeri, sementara anak anak asli pemilik tanah hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Faisal mengatakan juga bahwa mahasiswa Pulau Gag tidak menuntut lebih, hanya meminta perusahaan menjalankan janji dan kewajiban yang sudah mereka ucapkan sendiri.
“Kami tidak minta emas, kami minta Pendidikan, karena itu jalan untuk mengubah masa depan kami. Tapi sampai sekarang, PT Gag Nikel tidak pernah serius, dan dia hanya fokus mengeruk nikel kami hutan kami rusak laut kami nantinya akan tercemar,” katanya.
Mahasiswa tidak tahu ke mana bantuan itu pergi, sebab tidak ada transparansi dan komunikasi kepada Masyarakat asli. Mereka hanya mengetahui dari berita di media kalau PT Gag Nikel membantu pendidikan.
“Mereka datang kasih komputer ke sekolah dasar, foto foto, lalu pulang. Sementara kami di perguruan tinggi ditinggalkan begitu saja,” katanya.
Ia mengaku sudah mengajukan proposal akhir semester, karena banyak diantara mahasiswa yang hampir tidak bisa membayar SPP, tapi tidak ada jawaban dari perusahaan. Mahasiswa menilai itu Adalah bentuk pengabaian sistematis terhadap generasi muda dari tanah tambang oleh perusahaan.
“Kami ini generasi Pulau Gag Kalau kami tidak disekolahkan, siapa yang nanti mengelola tanah ini? Jangan biarkan kami terus jadi buruh di atas tanah sendiri,” katanya.
Faisal juga mengkritik kebiasaan perusahaan menyelenggarakan rapat dan musyawarah perencanaan PPM di luar Papua, seperti di Jakarta. “Bagaimana mungkin bicara pemberdayaan masyarakat Gag di Jakarta? Masyarakat adat dan mahasiswa tidak mungkin ke sana,” ujarnya.
Tokoh masyarakat adat Pulau Gag, Yafet Rumadas, ia mengamini kekecewaan itu. Ia mengatakan perusahaan telah banyak mengambil, tapi sangat sedikit memberi.
“Kami hanya lihat kapal besar keluar masuk bawa nikel. Tapi jalan kami rusak, anak anak kami berhenti sekolah, tanah adat kami kering,” katanya.
Menurutnya Yafet, PPM seharusnya menjadi jembatan untuk memastikan masyarakat lokal bisa hidup layak dan punya masa depan setelah tambang berhenti beroperasi. “Sekarang tanah rusak dan manusia tidak dibangun, setelah tambang tutup nanti kami mau hidup dari apa?” tanya Yafet.
Menurutnya saat program PPM tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, dapat diartikan gagal. Akhirnya PPM PT Gag Nikel hanya berfungsi sebagai dokumen administratif yang dilaporkan ke kementerian, bukan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
“Semua perusahaan tambang diwajibkan membangun manusia dan bukan sekadar membangun citra,” katanya.(*)
Discussion about this post