Buku Memoria Passionis seri ke-44 diluncurkan

Jayapura, Jubi — Justice, Peace and Integrity of Creation atau JPIC Ordo Fratrum Minorum atau OFM Papua meluncurkan buku Memoria Passionis seri ke-44.

Buku ini memuat catatan kronologis berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

Peluncuran buku tersebut berlangsung di Aula Sang Surya, Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (16/5/2026).

Akademisi dan penulis Memoria Passionis, Ignatius Ngari mengatakan fokus tulisan dalam buku itu menyoroti masalah lingkungan hidup, terutama terkait Proyek Strategis Nasional atau PSN serta aktivitas pertambangan nikel di Tanah Papua.

Menurut Ngari, berbagai kebijakan pembangunan kerap tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat adat, dan lebih banyak melayani kepentingan kelompok tertentu.

“Seringkali apa yang terjadi ini adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dari oligarki. Karena itu masyarakat harus terus bersuara agar ada perubahan pendekatan dan pemerintah mau berdialog dengan masyarakat,” kata Ignatius Ngari.

Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua seharusnya dilakukan secara partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebab, pola pembangunan yang bersifat top-down justru membuat masyarakat merasa asing dengan pembangunan yang hadir di wilayah mereka.

“Pembangunan untuk siapa, itu menjadi pertanyaan kita di Tanah Papua ini,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sejumlah proyek seperti pengembangan sawah, bioetanol, dan biofuel yang disebut untuk mendukung ketahanan energi nasional. Manfaat langsung program tersebut bagi masyarakat di Tanah Papua dianggap masih perlu dipertanyakan.

Ngari mengatakan, pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tidak selalu menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, ia mendorong adanya moratorium pembangunan, guna memberi ruang bagi kesadaran ekologis yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

“Kita perlu memikirkan bahwa yang paling penting itu membangun kesadaran ekologis yang lebih relasional, lebih solidar, dan lebih partisipatif,” ucapnya.

Ngari menjelaskan buku Memoria Passionis pertama kali diterbitkan pada 1998, bertepatan dengan peristiwa Peristiwa Mapenduma, ketika gereja mulai secara terbuka menyuarakan krisis kemanusiaan di Papua.

Menurutnya, buku tersebut mendokumentasikan berbagai peristiwa kemanusiaan di Tanah Papua dari tahun ke tahun, dan telah menjadi rujukan penelitian akademik hingga tingkat magister dan doktoral.

“Orang bicara Papua tanah damai dan Papua bukan tanah kosong, itu hasil dari perjalanan panjang buku ini. Buku ini direkomendasikan bagi pembaca yang ingin memahami situasi riil di Tanah Papua sejak 1998, hingga sekarang,” katanya.

Ngari mengatakan, banyak akademisi Papua telah berkontribusi melalui penelitian terkait isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, meski hasil penelitian mereka sering tidak mendapat ruang publik yang memadai.

“Kita sudah banyak buat penelitian dan sebagian juga dituangkan dalam buku Memoria Passionis ini sebagai kontribusi akademisi Papua,” ucapnya.

Selain aktif menulis, Ngari saat ini mengajar filsafat di STFT Fajar Timur Jayapura. Keterlibatannya dalam penulisan Memoria Passionis tahun ini merupakan kali kedua, dengan fokus utama pada isu lingkungan hidup di Papua.

Sementara itu, dosen STFT GKI I.S. Kijne Jayapura, Fransina Yoteni menilai buku yang ditulis tim JPIC OFM tersebut menjadi dokumen penting untuk merekam berbagai peristiwa kekerasan dan penderitaan yang terjadi di Tanah Papua.

“Saya pikir buku ini sangat baik sekali sebagai bahan refleksi, karena yang ditulis dalam buku ini memang kronologi dari peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di Papua,” kata Fransina Yoteni.

Menurut Yoteni, buku tersebut merupakan bentuk memoria passionis atau upaya mengingat penderitaan dan melawan lupa terhadap berbagai situasi yang pernah terjadi di Tanah Papua.

Ia mengatakan, pengalaman penderitaan juga menjadi bagian dari proses penyembuhan trauma masyarakat. Namun, masyarakat tidak boleh terus terjebak dalam trauma. Harus bergerak menuju pemulihan dan keadilan.

“Supaya kita jangan lupa bahwa ada keadaan-keadaan seperti ini, dan itu salah satu cara untuk healing daripada trauma-trauma. Tapi kita tidak tinggal di dalam trauma itu, kita terus keluar ketika mengalami pemulihan dan tahu jalan yang benar dan adil itu seperti apa,” ucapnya.

Yoteni mengapresiasi JPIC OFM yang telah mendedikasikan waktu dan program untuk menyusun buku tersebut.

Katanya, buku itu dapat menjadi dokumen akademik penting dan dipakai sebagai bahan edukasi di berbagai lembaga pendidikan. Bukan hanya di Papua tetapi juga di daerah lain di seluruh dunia.

Ia berharap, kehadiran buku itu dapat membuka cara pandang publik di Tanah Papua terhadap situasi yang selama ini dianggap biasa, padahal banyak kondisi yang sebenarnya tidak normal.

“Buku ini membuka wacana berpikir dan mendidik kita untuk melihat bahwa hal yang normal menurut pandangan kita sebenarnya tidak normal,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Animasi dan Advokasi JPIC OFM Papua, Goklian Lumbanggaul mengatakan Memoria Passionis seri ke-44 disusun dengan model penulisan kronikalia, yang merekam berbagai peristiwa yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan urutan-urutan kejadian yang terjadi di atas Tanah Papua, terkait ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan refleksinya selalu berkaitan dengan HAM.

Menurutnya, buku itu lahir dari keprihatinan terhadap situasi Papua yang masih diwarnai berbagai persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM.

Dalam semangat Justice, Peace and Integrity of Creation atau JPIC, buku tersebut tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga ruang refleksi untuk memahami realitas Papua secara lebih utuh.

Katanya, salah satu fokus utama dalam edisi kali ini ialah meningkatnya militerisasi di ruang-ruang sipil, termasuk di sektor pendidikan. Kehadiran aparat militer di lingkungan pendidikan memunculkan rasa takut di tengah masyarakat.

“Misalnya mereka masuk di dunia pendidikan. Apakah memang seorang militer harus mengajar pada anak-anak? Apa yang diajar dengan cara begitu? Ini yang diangkat di edisi kali ini,” kata Goklian Lumbanggaul.

Menurutnya, peluncuran buku tersebut juga bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai situasi HAM di Papua, serta mendorong lahirnya pernyataan bersama terkait kondisi kemanusiaan di Tanah Papua.

“Harapannya banyak pihak mulai mengambil sikap untuk menjadi pelaku-pelaku terciptanya keadilan, kebenaran, terutama hak asasi manusia di Papua,” ucapnya.

Dalam pengantar buku tersebut, JPIC OFM Papua menegaskan bahwa persoalan Papua menyentuh inti kemanusiaan, yakni martabat manusia, keadilan, dan hak untuk hidup damai.

Buku itu juga menyoroti keterkaitan antara keadilan sosial, perdamaian, dan keutuhan ciptaan yang dinilai tidak dapat dipisahkan.

Selain mendokumentasikan situasi di Tanah Papua, buku tersebut diharapkan memperkaya ruang dialog publik agar berbagai persoalan Papua dapat dibahas secara jujur dan bermartabat.

JPIC OFM Papua menilai tanpa dialog yang tulus dan penghormatan terhadap martabat manusia, penyelesaian persoalan Papua akan sulit menyentuh akar masalah.

Peluncuran buku itu menghadirkan sejumlah panelis dari kalangan akademisi, mahasiswa, penulis, orang muda, serta lembaga keagamaan.

Buku Memoria Passionis seri ke-44 ditulis oleh tujuh penulis dari berbagai bidang keahlian seperti lingkungan, hukum, dan kesehatan. Dua di antaranya merupakan perempuan yang berprofesi sebagai dosen dan advokat.

Peserta diskusi dari Papua Voices Nasional, Niel Wenda, menilai buku tersebut penting sebagai bagian dari catatan sejarah masyarakat Papua.

“Ini bagian dari catatan sejarah untuk orang Papua itu sendiri. Karena kita mau berharap dari pemerintah sangat sulit, karena mereka mengabaikan setiap peristiwa dan situasi yang terjadi di tanah Papua,” ujar Niel Wenda.

Menurutnya, Memoria Passionis dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa dan akademisi karena memuat data, analisis, dan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap buku tersebut dapat disebarluaskan agar menjadi bahan literasi bagi generasi muda Papua.

“Penting juga membaca data-data dan hasil-hasil riset supaya kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di tanah Papua,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, peserta dan penyelenggara juga menyampaikan pernyataan sikap yang berisi keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di Papua.

Mereka menolak segala bentuk kekerasan dan pendekatan keamanan represif di Tanah Papua, serta mendesak evaluasi pasukan non-organik dan pembentukan mekanisme HAM independen untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Mereka juga menolak kebijakan pembangunan yang dinilai merampas dan merusak alam Papua, serta meminta pemerintah meninjau ulang Proyek Strategis Nasional (PSN), menerapkan mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), dan mengakui hak ulayat masyarakat adat.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah menjamin layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan pengungsi, termasuk menghadirkan layanan pemulihan trauma dan menjadikan sekolah sebagai zona aman bagi anak-anak Papua.

Menyoroti pentingnya transparansi dana o
Otonomi Khusus dan reformasi birokrasi untuk menjamin pemenuhan hak dasar orang Papua di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka turut meminta adanya jaminan kebebasan pers dan ruang aman bagi jurnalis serta aktivis yang bekerja di Papua.

Mendorong terwujudnya dialog damai yang setara antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua demi terciptanya keadilan serta penghormatan terhadap manusia dan alam Papua. (*)