Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Tolikara, Papua Pegunungan mengesahkan Tata Tertib atau tatib dewan dan alat kelengkapan dewan atau AKD dalam penutupan paripurna non anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Penutupan paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Tolikara, Meinus Y. Wenda didampingi Wakil Ketua I, Wes Kogoya berlangsung di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (13/5/2025).
Ketua DPRK Tolikara, Meinus Yanengga mengatakan, dalam paripurna itu ditetapkan tata tertib, AKD, dan penutupan semua rangkaian kegiatan dewan. AKD adalah badan yang akan membantu dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Alat kelengkapan dewan ini terdiri dari komisi, fraksi, badan musyawarah (Bamus) , badan anggaran (Banggar) , badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) , dan badan kehormatan (BK).
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Meinus Yanengga mengatakan, pihaknya menggelar rapat paripurna sejak 23 April 2025. Namun diskorsing, karena terjadi perbedaan pendapat dalam internal anggota dewan.
“[Dalam] rapat paripurna itu, kami menetapkan suatu peraturan DPRK, tata tertib, alat kelengkapan dewan, serta mengusungkan empat fraksi dan komisi [yang terbagi menjadi komisi] A, B dan C. Bamus, Bapemperda serta beberapa alat kelengkapan kedewanan lainnya, semua berhasil [ditetapkan],” kata Meinus Wenda.
Ia berharap seluruh anggota DPRK Tolikara membangun relasi dengan masyarakat, maupun mahasiswa Tolikara, dan beberapa pihak lain untuk memajukan Tolikara menjadi kota yang religius berbudaya mandiri dan adil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Tolikara, Wes Kogoya bersykur kepada Tuhan sebab proses paripurna, penetapan alat kelengkapan dewan dan tata tertib dewan semua berjalan baik, meski pada awalnya sempat terjadi perbedaan pendapat.
“Semua kegiatan berjalan baik tanpa hambatan. Itu menandai bahwa kami DPRK [Tolikara] akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk membangun di Tolikara yang merupakan kota Injil,” kata Kogoya.
Katanya, DPRK yang miliki tugas pengawasan, akan mengontrol, dan mengawasi visi dan misi Bupati Tolikara, Wilem Wandik dan Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda periode 2025-2030. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post