Wamena, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Lapago bersama organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung menggelar aksi damai, Sabtu (15/8/2026). Massa aksi direncanakan akan menyampaikan aspirasi mereka ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan.
Ini disampaikan Ketua KNPB Balim, Mardi Hiluka di sekretariat KNPB Balim usai mediasi dengan Kapolres Jayawijaya, Jumat (14/8/2026).
Aksi nasional yang diisiniasi KNPB dengan tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” itu digelar rangka memperingati 64 tahun Perjanjian New York pada 15 Agustus 2026.
Perjanjian New York adalah kesepakatan yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 1962.
Perjanjian ini menyepakati peralihan Irian Barat (Papua) dari Pemerintah Belanda kepada badan PBB, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diserahkan ke Pemerintah Indonesia.
Mardi Hiluka mengatakan, KNPB telah melakukan pertemuan dengan Polres Jayawijaya dan berbagai pihak menjelang aksi pada 15 Agustus 2026.
“Besok [massa aksi] akan turun seperti biasa, apa pun konsekuensinya, KNPB sebagai media rakyat akan turun,” kata Mardi Hiluka.
Mardi Hiluka juga menjelaskan Perjanjian New York yang sepakati Indonesia dan Belanda 64 tahun silam, tanpa melibatkan orang Papua. Orang Papua pun menjadi korban dari perjanjian politik tersebut.
Karenanya lanjut Hiluka aksi yang akan digelar pihaknya bersama OKP Cipayung dan rakyat Papua merupakan bentuk protes terhadap perjanjian tersebut, dan meminta mempertanggung jawabkan negara Indonesia terhadap perjanjian politik internasional yang dinilai cacat hukum itu.
“Besok KNPB akan menurunkan massa ke Kantor DPR Papua Pegunungan,” ucapnya.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok yang mewakili OKP Cipayung Jayawijaya mengatakan, rencana aksi damai itu telah disampaikan beberapa bulan.
“Sehingga kami semua akan menjadi keamanan mengakomodir massa mengawal aspirasi masyarakat. OKP Cipayung Jayawijaya akan bertanggung jawab dan menjaga keamanan, ketertiban dalam mengawal masyarakat membawa aspirasi ke kantor DPR Papua Pegunungan,” kata Hengky Hilapok.
Hilapok mengatakan, aksi itu untuk menyuarakan masalah kemanusiaan secara damai. Bagi siapapun warga asli Papua dan non Papua boleg bergabung menyampaikan aspirasi ke kantor DPR Papua Pegunungan.
Sementara itu, Ketua KNPB Pusat, Agus Kossay mengatakan ini merupakan momentum untuk memperingati dan memprotes dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap bangsa Papua.
Menurut Kossay, masalah ini bermula dari proses politik yang terkesan adanya praktik diskriminasi karena tidak melibatkan bangsa Papua dalam Perjanjian New York 64 tahun silam.
Kossay pun mengajak warga asli Papua maupun non Papua yang ada di Kabupaten Jayawijaya bergabung bersama pihaknya dan OKP Cipayung, untuk menyuarakan masalah kemanusiaan tanpa memandang ras, suku maupun bangsa
“Aksi besok dilakukan secara damai dan bermartabat. Rakyat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang disebar pihak tidak bertanggung jawab. Rakyat bangsa Papua dan non Papua yang ada di atas tanah ini jangan takut, jangan panik. Kami akan melakukan aksi secara damai, bermartabat,” kata Agus Kossay.
Agus Kossay mengimbau warga yang ingin bergabung dalam aksi itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Tetap bersikap sopan ketika ada pihak mendokumentasikan aksi, maupun masyarakat yang melintas di lokasi.
“Kita orang Baliem, kita orang Nduga, kita orang Lani, kita orang Yali, kita orang Yahukimo, kita orang Pegunungan Bintang, kita punya harga diri dan wibawah. Kita tetap tunjukkan nilai-nilai adat kita sebagaimana yang ada di tempat ini. Kita sampaikan dengan terhormat” ujar kossay. (*)
Discussion about this post