Sentani, Jubi – Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melalui Komisi C yang membawahi bidang pendidikan dan kesehatan, banyak menyoroti soal penggunaan Dana Otsus pada kedua bidang ini.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan mengatakan RDP yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Jayapura pada akhir pekan kemarin di ruang Komisi C, selain menyoroti anggaran Otsus yang dipergunakan, juga memberikan masukan serta bobot terhadap pelayanan di tengah masyarakat berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat selama ini.
“Jadi, mekanisme anggaran Otsus pada bidang pendidikan akan ditambah, termasuk dana bantuan operasional sekolah,” ujar Hariyanto di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (27/11/2023).
Dikatakan, dalam RDP kali ini juga dibahas terkait sumber-sumber anggaran yang masuk dan diperuntukkan bagi pelayanan pendidikan di daerah. Termasuk sekolah murah, sekolah kecil, dan biaya-biaya tambahan yang selalu dibebankan kepada siswa serta orang tua siswa.
“Sebenarnya, sumber anggaran yang masuk ini bisa dipergunakan untuk meringankan beban pelayanan pendidikan kita di daerah,” katanya.
Dari sistem pelayanan atau administrasi, kata dia, ada penegasan juga bagi Dinas Pendidikan untuk memperhatikan fasilitas infrstruktur sekolah yang hingga saat ini tidak diperhatikan dengan baik. Dari kunjungan kerja di berbagai tempat di Kabupaten Jayapura, banyak ditemui fasilitas gedung sekolah yang ditinggalkan terlantar tanpa perawatan atau renovasi. Di Kampung Kameyakha, Distrik Ebungfa, awalnya ada sekolah satu atap (SD dan SMP) yang sedang dalam proses pembangunan, saat ini sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan persoalan hak ulayat.
“Ada bangunan sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat belajar, bahkan ada kampung-kampung yang membutuhkan sekolah kecil,” katanya.
RDP kali ini juga lebih kepada pelayanan publik yang dikoordinasikan dengan sejumlah temuan di lapangan, serta laporan warga yang masih mengeluhkan soal pelayanan kesehatan. “Misalnya temuan kita kemarin di Kampung Nimboton, Distrik Unurumguuay dan Kampung Lapua, Distrik Kaureh,” ujarnya.
Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi tidak mampu, lanjut Soyan, diminta agar diperhatikan oleh Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Yowari bisa menggratiskan seluruh proses pelayanannya. Karena ada Dana Otsus yang bisa dimanfaatkan untuk menangani hal-hal yang tidak tertanggulangi oleh BPJS dan jaminan kesehatan lainnya.
“Saran kami kepada Dinas Kesehatan untuk merancang sebuah program layanan kesehatan dari Otsus, yang digunakan sepenuhnya kepada orang asli Papua khsusunya dari Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Soyan mencotohkan, Kartu Indonesia (KIS) dan Kartu Papua Sehat (KPS) adalah contoh lain yang bisa digunakan di Kabupaten Jayapura.
“Sehingga masyarakat kita merasa punya jaminan dalam pelayanan kesehatan. Program asli Kabupaten Jayapura yang menjadi trademark bagi masyarakat kita. Misalnya laka tunggal saat bekerja, atau kecelakaan lalu lintas, atau ada pasien yang menderita penyakit langka dan baru di daerah ini, kekerasan dalam rumah tangga yang ekstrem, serta sejumlah penyakit lainnya. Hal ini yang diharapkan menjadi keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya,” katanya. (*)
