Nabire, Jubi – Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah (PKPD) bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Paniai telah mengadakan workshop mediasi yang bertujuan untuk membahas penataan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) dan menjajaki peluang bisnis yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) di 216 kampung yang berada di Paniai.
Pelaksanaan itu dilangsungkan di Nabire selama empat hari dengan melibatkan tenaga operasional PKPD wilayah Papua Jafar syukur, tenaga ahli PKPD La Mimi Adam, kepala DLMK Paniai Yonatan Mote, tenaga ahli pendamping kabupaten Paniai Andres Degei, para pendamping distrik, perangkat kampung hingga pengurus BUMKam.
Tenaga Ahli PKPD La Mimi Adam mengatakan, kegiatan itu diprakarsai oleh tim koordinator Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam upaya menyesuaikan administrasi legalitas hukum BUMKAM dengan regulasi yang berlaku saat ini.
Kesempatan itu ia mengajak kepada orang asli Papua terutama di wilayah adat Meepago dilarang menjual tanah namun disarankan alangkah baiknya dilakukan kontrak tanah.
“Orang tambah banyak tapi tanah semakin sedikit, mau ke mana anak cucu. Saya ajak dilarang jual tanah,” kata La Mimi Adam pada acara penutupan di aula Katolik KSK Bukit Meriam Nabire, Kamis, (19/10/2023).
Workshop ini diinisiasi sebagai tindak lanjut dari perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam percepatan peningkatan ekonomi nasional hingga ke tingkat desa.
Upaya ini, menurut dia, pihaknya telah mewujudkan melalui kebijakan penyaluran dana desa yang signifikan dan penyusunan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa pembangunan merata dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terlaksana melalui BUMKam.
Tenaga ahli pendamping kabupaten Paniai, Andreas Degei mengatakan, peserta yang dilibatkan yakni seluruh perangkat kampung dari 216 kampung.
Degei mengharapkan dapat memberikan dorongan penting bagi perkembangan Bumkam di seluruh Paniai.
“Supaya masyarakat di kampung lebih aktif terlibat dalam pembangunan ekonomi,” katanya.
Dengan dukungan terus-menerus dari pemerintah pusat dan daerah, ia yakin BUMKam diharapkan akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung yang signifikan.
Kepala DPMK Paniai, Yonatan Amoye Mote mengatakan, BUMKam merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang difungsikan untuk mengelola unit usaha seperti kopi, kolam ikan, penyewaan kursi, sayur mayur dan lainnya di Paniai.
“Saya harap dengan workshop ini sudah menambah wawasan dan skill, sehingga para pengurus BUMKam akan mewujudkan lebih tertib dalam administrasi masing-masing unit usaha,” kata Mote. (*)
