Manokwari, Jubi – Wakil Ketua DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun menyatakan pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS) milik pemerintah provinsi (pemprov) belum maksimal.
Ini menjadi temuan Syamsudin Seknun saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RS milik Pemprov Papua Barat, Jumat (22/5/2026).
Sidak ini sebagai tindak lanjut hasil sejumlah temuan Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat yang menjadi catatan terkait pelayanan publik.
“Saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan langsung kondisi di lapangan, apakah sesuai dengan laporan Pansus atau tidak,” kata Syamsudin Seknun.
“Hasilnya, temuan di lapangan justru menguatkan laporan Pansus,” ucapnya.
Katanya, sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit menjadi sorotan utama karena belum optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, bidang kesehatan tidak bisa dipandang sebagai urusan biasa. Sebab berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia. Karenanya, hal itu harus menjadi perhatian serius dan prioritas utama.
“Di balik tampilan gedung rumah sakit yang terlihat megah dari luar, kondisi di dalam justru jauh dari standar pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Seknun mengungkapkan masih banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar dan berpotensi mengganggu kualitas layanan kepada pasien.
“Secara fisik memang terlihat baik, tetapi setelah kita masuk, banyak fasilitas yang sudah tidak layak digunakan. Ini fakta yang sangat memprihatinkan,” katanya.
Berdasarkan temuan ini, DPR Papua Barat berencana segera memanggil pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Komisi II DPR Papua Barat akan mengagendakan pertemuan khusus bersama Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit, guna merumuskan langkah strategis ke depan.
Syamsudin Seknun menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan saling mengingatkan, agar tidak ada lagi ego sektoral yang justru menghambat perbaikan layanan publik.
“Saya minta direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menghilangkan ego masing-masing. Kita harus bersinergi demi kepentingan masyarakat.”
Rumah Sakit Provinsi Papua Barat ditargetkan sudah bertransformasi menjadi rumah sakit rujukan di Tanah Papua dengan standar pelayanan nasional pada 2027.
“Kita ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa sektor kesehatan benar-benar menjadi prioritas. Rumah sakit ini harus menjadi kebanggaan Papua Barat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum, Keuangan, dan Program RSU Provinsi Papua Barat, Yonece Marieke Modow menyampaikan bahwa sebagian besar anggaran kini terserap untuk kebutuhan tenaga kerja.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada minimnya alokasi dana untuk pembenahan fasilitas dan peningkatan sarana prasarana.
“Sebagian besar anggaran kami habis untuk tenaga. Sementara kebutuhan perbaikan fasilitas dan peningkatan layanan sangat mendesak, namun belum bisa terpenuhi secara maksimal karena keterbatasan dana,” kata Yonece Marieke Modow.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Padahal, sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi, RSUP tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan utama layanan kesehatan di wilayah Papua Barat.
Kata Yonece , pihak rumah sakit memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
“Kami sangat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya DPRD dan Bapak Gubernur, serta seluruh stakeholder terkait, agar bersama-sama mendorong penguatan layanan kesehatan di rumah sakit ini,” ucapnya.
Katanya, dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat, RS Provinsi Papua Barat optimistis dapat berkembang menjadi rumah sakit rujukan terbaik di daerah tersebut.
“Kami ingin rumah sakit ini benar-benar menjadi rujukan utama yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Papua Barat,” ujarnya. (*)
Discussion about this post