Sorong, Jubi – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sorong Raya untuk Pembebasan Tahanan Politik se-Indonesia turun ke jalan pada Rabu (15/10/2025), menuntut aparat Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota mengusut tuntas dua kasus kekerasan yang menimpa warga Kota Soronggm Ortisan Tarage dan Maikel Welerubun.
Koordinator aksi, menegaskan bahwa masyarakat Papua sudah muak dengan kekerasan aparat yang berulang dan impunitas tanpa keadilan.
“Kami tidak akan berhenti bicara sampai pelaku penyiksaan terhadap saudara Ortisan Tarage ditetapkan sebagai tersangka. Ini soal nyawa dan martabat manusia Papua,” ujarnya di depan barikade polisi.
Menurut Jenner, kasus penyiksaan terhadap Ortisan Tarage bukan peristiwa tunggal. Ia menilai kekerasan aparat telah menjadi pola yang dibiarkan terus berlangsung.
“Sudah terlalu banyak tubuh anak muda Papua yang disiksa, dipukul, disetrum, lalu dibunuh. Pelakunya dilindungi oleh institusi. Itu bukan penegakan hukum—itu kejahatan negara,” tegasnya.
Jenner juga menuding pihak kepolisian tidak memiliki hati nurani. “Jangan cuma klarifikasi di media. Kalau Kapolda punya hati nurani, tetapkan tersangka dan buka penyidikan secara terbuka,” katanya lantang.
Ia menilai tindakan penyiksaan terhadap Ortisan Tarage mencoreng nama kepolisian di Tanah Papua. “Polisi seharusnya melindungi, bukan menyiksa. Tapi di sini mereka bertindak seperti algojo. Kalau hukum tidak bekerja, jangan salahkan rakyat kehilangan kepercayaan,” tambahnya.
Sementara itu, Rizald David Kinho, aktivis HAM di Sorong, menyoroti kasus penembakan Maikel Welerubun pada 27 Agustus 2025. Ia menyebut peristiwa itu sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup warga sipil.
“Itu bukan penembakan spontan, tapi dilakukan terang-terangan di depan publik. Sampai hari ini pelakunya belum diproses. Ini penghinaan terhadap rasa keadilan,” ujar Rizald.
Rizald menuturkan, keluarga korban, pendamping hukum, dan Komnas HAM Perwakilan Papua sudah berulang kali meminta penjelasan ke Kepolisian, namun tanpa hasil.
“Sudah hampir dua bulan, tapi tak ada kemajuan penyelidikan. Polisi hanya diam, seolah nyawa anak Papua tak berharga. Ini bukti sistem hukum lumpuh total,” katanya.
Ia menduga ada upaya sistematis untuk melindungi pelaku.“Kalau serius, pelakunya sudah ditangkap sejak lama. Tapi kalau sampai hari ini belum ada tersangka, berarti sistemnya memang sengaja dibuat untuk menutupi kebenaran,” ujarnya.
Rizald juga memperingatkan Kapolda Papua Barat Daya agar tidak mempermainkan rasa keadilan publik.
“Kalau Kapolda tak mampu, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Di hadapan massa, Jenner menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan tuntutan agar negara hadir secara benar.
“Kami turun ke jalan karena keadilan tak pernah turun ke bumi Papua. Setiap kali rakyat bicara, negara jawab dengan gas air mata. Setiap kali rakyat minta keadilan, polisi jawab dengan pentungan. Ini negara hukum atau negara kekerasan?” ujarnya.
Jenner menambahkan, masyarakat Papua Barat Daya tak akan diam.
“Kami akan terus bersuara sampai pelaku penyiksaan Ortisan Tarage dan penembak Maikel Welerubun diadili terbuka. Jangan kira rakyat tidak tahu siapa pelakunya—kami tahu, kami pantau,” katanya.
Rizald menilai tindakan brutal aparat sudah menjadi penyakit institusional yang dibiarkan.
“Kasus demi kasus terjadi di Sorong, tapi tak pernah ada satu pun polisi yang benar-benar dihukum. Kalau negara tak berani bersihkan aparatnya sendiri, berarti negara ikut bersalah,” ujarnya tajam.
Ia juga mengkritik diamnya pejabat daerah dan DPR Papua Barat Daya. “Di mana suara pejabat-pejabat daerah itu? Di mana anggota dewan yang katanya wakil rakyat? Kenapa mereka diam ketika rakyatnya disiksa dan dibunuh?” seru Rizald.
Keduanya menyebut aksi di Sorong merupakan bagian dari gerakan nasional solidaritas rakyat di berbagai daerah, mulai dari Jayapura, Manokwari, Fakfak, hingga Jakarta.
“Negara jangan anggap ini gerakan kecil. Kalau keadilan terus diabaikan, jangan salahkan kami kalau rakyat turun dengan jumlah lebih besar,” kata Jenner.
Rizald menegaskan, penyelesaian dua kasus tersebut menjadi ujian moral bagi Kapolda Papua Barat Daya.“Apakah beliau berpihak pada rakyat atau pada pelaku? Kalau Kapolda berani tetapkan tersangka, rakyat akan hormat. Tapi kalau tidak, rakyat akan terus lawan,” ujarnya.
Jenner menegaskan perjuangan rakyat ini tidak akan berhenti. “Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Tegakkan hukum bagi pelaku penyiksaan dan penembakan—itu harga mati,” ujarnya.(*)
Discussion about this post