Manokwari, Jubi – Legislator Papua Barat, Asri meminta negara berlaku adil terhadap Tanah Papua dalam kebijakan energi, terutama penggunaan gas elpiji atau LPG (Liquefied Petroleum Gas), untuk kebutuhan rumah tangga.
Ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, berkaitan dengan kelangkaan gas elpiji di wilayah itu, terutama di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat sejak beberapa waktu terakhir.
“Sudah tidak ada LPG subsidi bagi rakyat, kemudian terjadi kelangkaan LPG bahkan harganya [mengalami kenaikan] tembus hingga Rp700 ribu,” kata Asri, Senin (25/5/2026).
Menurut Asri yang merupakan anggota DPR Papua Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni, selama bertahun-tahun, Papua Barat menjadi Wilayah penghasil gas.
Misalnya gas alam dan gas bumi cair di Kabupaten Teluk Bintuni yang dikelola BP LNG (Liquefied Natural Gas) Tangguh. Selain itu, direncanakam dilakukan pembukaan dua sumur di Kabupaten Fakfak.
Namun katanya, hingga kini tak ada subsidi gas untuk Provinsi Papua Barat. Justru terjadi kelangkaan dan kenaikan harga gas.
“Rasanya negara ini tidak adil bagi orang Papua, terutama soal keadilan energi. Bertahun-tahun kebijakan gas Subsidi tidak pernah diterapkan di Tanah Papua terutama Papua Barat. Negara hanya memberikan kebijakan subsidi gas di luar wilayah ini, dengan dalih masih ada peredaran minyak tanah,” ujarnya.
Asri pun mendorong pemerintah maupun stekholder lainnya di Papua Barat, memperjuangkan keadilan energi yang digaungkan negara agar berlaku juga di Tanah Papua, terutama Papua Barat sebagai wilayah penghasil gas.
“Kalau bukan kita siapa lagi. Sudah saatnya dan kalau bukan sekarang kapan lagi,” ucapnya.
Sebelumnya Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui rilisnya, memastikan ketersediaan stok LPG nonsubsidi (NPSO) di wilayah Papua Barat, khususnya Manokwari dan sekitarnya terus dijaga ketersediaannya.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menjelaskan bahwa Pertamina terus melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan distribusi LPG berjalan optimal.
“Pertamina memastikan stok LPG nonsubsidi untuk wilayah Manokwari terus disuplai secara berkala. Saat ini distribusi terus berjalan dan dijadwalkan guna menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat,” ujar Ispiani.
Adapun stok LPG yang tersedia di Manokwari tercatat pada Selasa (19/5) terdiri dari Bright Gas 5,5 Kg sebanyak 1.433 tabung, Bright Gas 12 Kg sebanyak 7.602 tabung, serta LPG 50 Kg sebanyak 120 tabung.
Sebagai langkah penguatan koordinasi dan distribusi, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku juga telah melaksanakan diskusi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna memberikan penjelasan mengenai upaya alih suplai distribusi LPG di Papua Barat.
Dalam forum tersebut turut dibahas upaya penguatan distribusi, termasuk rencana penggunaan Landing Craft Tank (LCT) untuk mendukung kelancaran suplai LPG ke wilayah Papua Barat ke depan.
“Upaya ini adalah untuk memperkuat jaminan ketersediaan LPG nonsubsidi juga telah dilakukan alih suplai LPG dari Surabaya ke Jayapura dalam kondisi yang masih terdampak geopolitik global. Harapannya, ini memperkuat rantai distribusi dan bisa menjaga stabilitas pasokan LPG ke Manokwari,” kata Ispiani.
Selain itu, Pertamina terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi praktik penimbunan atau penyelewengan LPG.
Pertamina juga terus mengimbau masyarakat untuk membeli LPG sesuai kebutuhan dan menggaungkan kampanye hemat energi.
Pihak Pertamina juga memastikan bahwa perubahan harga terjadi akibat alih suplai yang sebenarnya dari SPBE Surabaya kini dari SPBE Ambon ke Manokwari.
Sementara Harga disebut bahwa untuk Refill/Isi Ulang LPG Non Subsidi di Outlet Resmi Wilayah Manokwari, Bright Gas 5.5 Kg sekitar Rp 245.000 sementara Bright Gas 12 Kg : Rp 495.000.
Pengolah Data Migas Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, Frits Morin turut mendukung upaya penguatan rantai distribusi LPG yang dilakukan.
Pemerintah pun mengakui bahwa kondisi saat ini tidak dapat dihindari, sehingga upaya penguatan suplai bisa menjadi salah satu cara menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat.
“Bersama Pertamina, Pemerintah berkomitmen menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Papua Barat agar memastikan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” kata Frits Morin.
Abu Rumkel salah satu Anggota DPRD Manokwari mengeluhkan harga dan kelangkaan gas beberapa waktu terakhir.di Manokwari.
“Harga [gas LPG] kini mencapai Rp600-700 ribu untuk ukuran 12 kg [sesuai] yang kami temukan beberapa waktu lalu,” kata Abu Rumakel
Selain itu katanya, saat ini pembelian gas LPG nonsubsidi di outlet sudah menggunakan KTP atau Kartu Tanda Penduduk.
“Ada aturan bagi pengguna gas LPG nonsubsidi di distributor harus pakai KTP kalau beli gas,” ucapnya. (*)
Discussion about this post