Sorong, Jubi — Forum Pencari Kerja (Pencaker) Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan kekecewaan mereka terhadap hasil mediasi dengan Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, , Ketua BKSDM, Gamar Malabar,dan PJ Sekda. Jhony Way pada Senin, 9 Desember 2024 kemarin
Ketua Forum Pencaker, Jollvv Kareth, menilai proses mediasi tidak transparan dan tidak memberikan solusi yang memadai terhadap aspirasi mereka.”Kami dibatasi, tidak transparan,” katanya,
Menurut Jollvv Kareth, selama mediasi, pihaknya merasa dibatasi oleh larangan untuk merekam, mengambil gambar, atau membuat dokumentasi.
“Saya sendiri sempat diancam oleh PJ gubernur, kata- katanya begini ‘Ade ketua bapa lihat ko muka terakhir kali ini suda’, ini jadi pertanyaan ancaman apa yang sedang dibuat, Kami dipersulit, dilarang merekam atau mengambil gambar. Kalau begini, bagaimana kami bisa menjelaskan hasil mediasi kepada anggota forum? Ini seperti ada sesuatu yang disembunyikan. publik harus tahu,” ujar Kareth.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pembahasan dalam mediasi tidak mencapai target yang diharapkan. “Kami berharap ada sinkronisasi data dengan BKSDM, terutama terkait temuan pelanggaran atau rekomendasi yang tidak sesuai. Namun, hingga kini belum ada hasil konkret yang memuaskan,” katanya.
Forum Pencaker berencana mengajukan pengaduan hukum dan melibatkan pengacara untuk memproses masalah ini. Mereka juga mempertimbangkan aksi lanjutan hingga ke tingkat nasional, termasuk bertemu presiden, wakil presiden dan Menteri RB. “Kami akan meminta pemerintah pusat untuk turun tangan dan memberikan solusi adil. Kita tidak bisa membiarkan 870 kuota untuk Orang Asli Papua (OAP) hilang begitu saja,” tegas Kareth.
Anggota forum lainnya, Marten Kareth, menyoroti ketidakadilan dalam hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dianggap merugikan banyak peserta, khususnya OAP. “Ada dinas yang meminta tiga orang, tapi hanya satu yang lolos. Ada juga yang nilainya tinggi tapi tidak masuk. Ini merugikan anak-anak Papua,” ujar Marten.
BERITATERKAIT
Namun ia menegaskan, perjuangan forum tidak akan membatalkan hak peserta yang lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). “Kami memastikan hak mereka tetap terjaga. Tapi kami juga berjuang untuk teman-teman yang merasa dirugikan di tahap SKD,” tambahnya.
Forum Pencaker meminta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar lebih transparan dan adil dalam proses seleksi CPNS. Mereka berharap ada solusi yang memastikan hak OAP dalam kuota formasi CPNS tetap terlindungi.
“Perjuangan kami bukan untuk menghancurkan hak orang lain, tapi untuk memastikan keadilan bagi anak-anak Papua. Kami akan terus mengawal proses ini,” tutupnya.
Jubi sebelumnya telah berusaha mengkofirmasi pihak pemerintah usai mediasi. Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, Ketua BKSDM, Gamar Malabar,dan PJ Sekda. Jhony Way, yang dicegat Jubi untuk dikonfirmasi, menolak diwawancarai. (*)
