Proklamasi 1 Juli 1971 dan gerakan militer Papua Barat

Disusun oleh: Biro Agitasi dan Propaganda Komite Pusat-Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Pendahuluan

Sejarah perjuangan rakyat Papua Barat tidak terlepas dari pergerakan militer Papua Barat, yang telah menjadi fondasi mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yang telah direbut atau dianeksasi oleh bangsa kolonial Indonesia. Sejak kemerdekaan direbut secara paksa perjuangan oleh rakyat Papua Barat pada 1 Desember 1961 merupakan revolusi demokratik bagi rakyat Papua Barat.

Namun, tahapan itu merujuk pada dekolonisasi sepihak antara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB tanpa melibatkan satu pun rakyat Papua Barat atau pun tidak pernah dipertanyakan tentang penentuan nasib sendiri–apakah ingin merdeka atau bergabung sama Indonesia.

Seketika, terjadinya dekolonisasi West Papua atau aneksasi bangsa Papua Barat secara sepihak itu, menghadirkan banyak gejolak  dan konfrontasi yang mengancam rakyat asli Papua Barat melalui militer kolonial Indonesia dari invasi militer kolonial memobilisasi di seluruh tanah air Papua Barat mengadakan operasi militer. Sehingga, lahirnya proses militer rakyat Papua Barat mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua Barat. 

Pada tahapan khusus, rakyat Papua Barat masih merasakan traumatis atau memoria passionis dengan beragam operasi-operasi militer kolonial Indonesia di tanah Papua Barat, dan kekerasan militer kolonial terus melakukan praktik-praktik, yang mengenaskan secara terstruktur.

Dalam kekerasan militer kolonial Indonesia telah berlangsung sejak 19 Desember 1961 hingga sampai 2020 merupakan diktator oleh sistem kolonial negara Indonesia, yang terus melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat.

Tidak terlepas dari itu, perjuangan rakyat Papua Barat pun bertumbuh dengan sayap militer Papua Barat sebagai (sarana) mempertahankan kedaulatan Papua Barat yang seutuhnya sebagai bangsa yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 secara de facto dan de jure sebagai konstitusi negara yang berdaulat seperti negara-negara di dunia lainnya. 

Maka, konsep kenegaraan Papua Barat terus diperjuangkan oleh rakyat melalui sayap militer; pada tahun 1965 terbentuknya organisasi TEPENAL dari partai Persatuan Orang New Guinea yang dipimpin oleh Johan Ariks dan kawannya.  

Momentum 1 Juli 1971

KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger atau tentara Kerajaan Hindia Belanda) Belanda menjajah Indonesia dan  militer belanda melakukan operasi di Indonesia melalui militer KNIL, yang berkuasa selama 120 tahun di Indonesia dan dibubarkan pada  20 Juli 1950 di bawah kepemimpinan kerajaan Ratu Juliana, karena Indonesia telah memerdekakan dirinya.

Yang tergabung dalam KNIL adalah orang Belanda, Indonesia, dan orang Papua. Kemudian, setelah dibubarkan, KNIL yang orang asli Papua bergabung bersama PVK (Papoea Vrijwilligers Korps) di West Papua

Perang Dunia II berakhir dan KNIL dihentikan, dan tepat pada 11 Desember 1959 persetujuan untuk membangun PVK dan tujuan membangun PVK, adalah persiapan untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat asli Papua Barat.

Tanggal 21 Februari 1961 terbentuknya Batalion  PVK dikomandokan oleh Kolonel Marinir WA van Heuvenpara  di Arfai-Manokwari.

Dan tentara orang Papua yang sebenarnya bergabung bersama KNIL langsung melanjutkan ke PVK dengan jumlah saat itu sekitar 100–150 orang Papua Barat dan merekrut rakyat asli Papua dengan jumlah 450 sampai 2.000-an orang. 

Kemudian PVK membentuk 3 angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Laut Kerajaan, Tentara Kerajaan Belanda, Angkatan Udara Kerajaan Belanda.

PVK pada awalnya adalah unit pelatihan. Pelatihan pertama dimulai pada 1 November 1961. Para prajurit Papua sebagian besar diorganisir dalam 10 kelas pelatihan. PVK melakukan perlawanan terhadap Indonesia di beberapa wilayah di Waigeo, Fakfak dan Misool, Onin, Kaimana, Teminabuan, dan Merauke.

Dan pada Agustus 1962 Indonesia dan Belanda terus bertempur dan itu juga dilibatkan PVK. Kemudian PBB mengambil alih status Papua, tapi keamanannya ditangani oleh PVK dan polisi umum UNTEA.

Kemudian, PVK dibubarkan pada 1 Mei 1963 ketika aneksasi berlangsung. Selanjutnya para mantan PVK yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom merangkul beberapa orang untuk melakukan perlawanan mulai 1 Mei 1963 sampai 28 Juli 1965 dan mendirikan lagi yang lebih besar, yaitu Organisasi Pembebasan Papua Merdeka.

Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM)

Pada 28 Juli 1965, tepatnya di Sanggeng pada rumah keluarga Watofa Manokwari, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di kota Manokwari seperti kepala suku Arfak, Lodwik Mandacan, Barent Mandacan, Kepala Kepolisian Papua Mr. John Jambuani, Komandan PVK Mr. Permenas Ferry Awom dan beberapa anggota PVK-Polisi Papua dan Angkatan Laut Papoea, seperti, Benyamin Anari, Terianus Aronggear, Mr. Marani, Fred Ajoi, Jimmy Wambrau, dan lain-lain.

Organ ini didirikan dengan nama Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM). Namun, hingga saat ini sengaja dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa itu adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Organisasi ini berjalan dari 28 Juli 1965 sampai 1 Juli 1971.

Alasan OPM-TPN 1 Juli 1971

OPPM diganti dengan OPM-TPN sehingga proklamasi 1 juli 1971 adalah perwujudan sikap protes rakyat Papua Barat terhadap dunia internasional atas AFC yang tidak jujur. Lewat perjanjian dan konfrontasi senjata ini, Indonesia dengan licik mengelabui PBB Melaksanakan AFC (Act of free Choice) dari one man one vote tahun 1969, menjadi one district one vote.

Kaum terdidik rakyat Papua  Barat yang sedikit sudah berpengalaman politik, sehingga, tidak puas dengan keputusan PBB, Belanda dan Indonesia, maka tidak puas dengan perlakuan itu melakukan protes dengan tercetusnya pemberontakan Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) pada 28 Juli 1965. Organisasi ini bekerja hingga 1 Juli  1971. 

Demikian juga para politisi dari partai politik berhimpun di Jayapura pada Juni 1968, memutuskan memberikan pendapat kepada OPM dengan menunjuk Tuan Yakob Prai tetap melanjutkan perjuangan agar dunia internasional dapat mengembalikan hak dan kedaulatan bagi Rakyat Papua Barat.

Dengan mandat inilah Yakob Prai, Zeth Yefet Rumkorem bersama rekan-rekannya pemimpin TPN-OPM lainnya di markas besar Victoria secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan di Waris pada 1 Juli 1971, sebagai protes kepada PBB, dan dunia internasional atas keputusan New York Agreement, pelaksanaan AFC dan resolusi PBB, No. 2504 (XXIV) tanggal 19 September 1969 yang tidak jujur dan adil bagi rakyat Papua Barat.

OPM-TPN sejak saat itu hingga sekarang dan ke depan akan tetap mempertahankan [menuntut] pengembalian hak dan kedaulatan rakyat Papua Barat yang sudah pernah ada. Sejak itu pula OPM membentuk pemerintahan sementara (The revolutionary Provincial Government) menegakkan 1 Juli 1971 di pengasingan.

Mempertahankan posisi OPM-TPN sebagai wadah induk perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Menyelamatkan, mempertahankan dan mengangkat 1 Juli 1971 sebagai hari kemerdekaan Papua Barat yang sah, baik di tingkat nasional, maupun tingkat internasional.

Mempertahankan tuntutan OPM-TPN kepada PBB, Belanda, Indonesia dan dunia internasional, untuk mengembalikan hak kedaulatan penuh bagi bangsa Papua Barat.

Mengupayakan dan melaksanakan suatu pertemuan persatuan nasional untuk membentuk kembali The Revolutionary Provincial Government Of west Papua sesuai isi UUDS 1971. Sehingga, sejarah mencatat bahwa tepat pada 1 Juli 1971 adalah hari bersejarah bagi bangsa Papua Barat, awal mulai di Victoria  tahun 1971 oleh Presiden Seth Jafet Rumkorem (Brigadir-Jenderal). bersama anggotanya di  Victoria, desa Waris, dekat lerbatasan PNG. Tepat pada 1 Juli 1971 membacakan bunyi teks proklamasi kemerdekaan Rakyat Papua  Barat yaitu:

“Rakyat Papua  Barat sekalian, dari Numbay sampai Merauke, dari Sorong sampai Baliem Pegunungan Bintang,  dan dari Biak sampai pulau Adi, dengan berkat dan pertolongan Tuhan kami mendapat kesempatan hari ini. Menyampaikan kepada kami sekalian, berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua Barat bahwa bangsa dan tanah air yang  merdeka berdaulat penuh. Kiranya Tuhan menyertai kita dan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua Barat menjadi nyata Victoria: 1 Juli 1971 atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat (Presiden Zeth Javet Rumkorem Brig Jendral.”

Sejarah perjuangan singkat Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang bermarkas di Victoria di sebela timur Papua Barat –di sanalah Markas Besar (Mabes) Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional (OPM-TPNL) didirikan markas besar Victoria pada 1 Juli 1970 di bawah pimpinan Brig Zeth Rumkorem.

Setelah berbasis di Victoria menyatakan kegiatan kekuatannya di Waris dan Bapak Zeth Almarhum dibacakan bunyi teks proklamasi kemerdekaan Papua Barat yang pertama kali. Selanjutnya pembagian wilayah perluasan de facto di Papua Barat pada 28 Oktober 1979 di Victoria pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Tujuan proklamasi Papua Barat 1 Juli 1971

1. Menyatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia, bahwa rakyat Papua Barat tidak setuju dan secara tegas menolak hasil pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, yang tercatat dalam agenda resolusi PBB Nomor 2504 /VI/ tanggal 19 November 1969 yang menyatakan bahwa Papua Barat adalah bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menyatakan kepada dunia internasional dan Pemerintah Republik Indonesia bahwa terhitung tanggal 1 Juli 1971 rakyat Papua Barat kembali mengibarkan nendera Negara Republik Papua Barat, yaitu Sang Bintang Fajar di bumi Papua Barat yang pernah dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961 dan diturunkan tanpa hormat dari pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.
3. Menyatakan kepada dunia internasional, bahwa rakyat Papua Barat memohon dengan hormat kepada Pemerintah Republik Indonesia, untuk mengembalikan dan mengakui kemerdekaan Republik Papua Barat pada 1 Desember 1961 sesuai UUD 1945 pembukaan alinea pertama yang mengatakan;

    “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di  atas   dunia harus dihapuskan tidak sesuai dengan pri kemanusian dan pri keadilan”.

4. Menyatakan kepada dunia internasional dan Pemerintah Republik Indonesia bahwa rakyat Papua Barat menolak dengan tegas pelaksanaan pemilihan (umum) di Tanah Papua pertama kali pada tanggal 15 Juli 1971.
5. Menyatakan kepada dunia internasional bahwa terhitung pada tanggal 1 Juli 1971 rakyat Papua Barat (bertekad) menghidupkan kembali induk organisasi kemerdekaan rakyat Papua Barat yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka yang disingkat OPM.
6. Menyatakan kepada dunia internasional dan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa terhitung pada tanggal 1 Juli 1971 UUD/konstitusi sementara Republik West Papua disahkan dan mulai berlaku sebagai dasar hukum, untuk membentuk dan mengatur Pemerintah Republik Papua Barat di tanah air Papua.

OPM juga membentuk satu kekuatan besar sayap militer yang diberi nama :TEPENAL  atau disingkat TPN Papua Barat.

“Tentara Pembebasan Nasional” didirikan berdasarkan: Resolusi Sidang Umum PBB/UN 2711-XXV,MENGUTIP pada tanggal:14 Oktober 1970, termasuk penggunaan kekuatan senjata yang dipakai oleh rakyat tertindas, guna memperoleh hak penentuan nasib sendiri.

Dan melepaskan diri dari kekuasaan bangsa kolonial asing itulah dasar hukum OPM dalam membentuk angkatan perang bangsa Papua Barat yang disebut Tentara Pembebasan Nasional (TPN).

Jadi OPM/TPN tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun .

OPM-TPN dan perjuangannya

Organisasi Papua Merdeka atau OPM membentuk satu kekuatan perang yang diberi nama TEPENAL atau disingkat TPN “Tentara Pembebasan Nasional”–didirikan berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB/UN 2711-XXV,MENGUTIP pada tanggal: 14 Oktober 1970, termasuk penggunaan kekuatan senjata yang dipakai oleh rakyat tertindas, guna memperoleh hak penentuan nasib diri sendiri. Dan melepaskan diri dari dominasi kekuasaan bangsa kolonial asing itulah dasar hukum OPM dalam membentuk angkatan perang bangsa Papua Barat yang disebut Tentara Pembebasan Nasional (TPN). Jadi OPM/TPN tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun .

Ada  dua hal yang menjadi kekuatan hukum dan politik OPM-TPN  dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yaitu:

1. Bangsa Papua Barat pertama memiliki sebuah negara itu dibuktikan dengan adanya bendera negara BIntang Kejora, lambang negara Burung Mambruk dan lagu kebangsaan Hai Tanah Ku Papua, dan telah memiliki wadah legislatif yaitu Dewan Guinea Raat. Namun, Pemerintah Indonesia lewat Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama, membubarkan negara Papua Barat itu secara paksa di bawah komando Trikora  (Tiga Komando Rakyat). Bagi OPM itu adalah sebuah pelanggaran hukum HAM dan demokrasi.
2. Mekanisme pelaksanaan Pepera 1960 Itu tidak demokratis, tidak sesuai dengan aturan Hukum Internasional. Hasil keputusan Pepera yang cacat hukum itu telah dibenarkan dan disahkan oleh: PBB/UN dengan Resolusi No.2504-XXIV tanggal 19 November 1969. Itulah letak kesalahan PBB/UN.

Jadi, OPM melihat bahwa pemasukan Papua Barat ke dalam NKRI adalah tidak sah (ilegal). Hal inilah yang menjadi dasar hukum OPM-TPN dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

PNPB-OPM 

Terusan sejarah dari OPM-TPN menjadi TPNPB-OPM saat ini. Maka Pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berdasarkan hasil KTT TPN OPM di Biak 1–5 Mei 2012 adalah menetapkan sebagai berikut:

• Panglima Tinggi TPNPB adalah Jenderal Goliath Tabuni
• Wakil Panglima TPNPB adalah Letnan Jenderal Gabriel Melkizedek Awom
• Kepala Staf Umum TPNPB adalah Walikota Jenderal Terryanus Satto
• Juru Bicara TPNPB adalah Tuan Sebby Sambom
• Komandan Operasi Markas Pusat adalah Walikota Jenderal Lekagak Telenggen
• Dan TPNPB juga memiliki Tiga Kepala Staf Angkatan Perang yaitu: Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).

Catatan:

Untuk kebutuhan Revolusi Pembebasan Nasional Papua Barat, maka Komnas TPNPB mengaktifkan satu angkatan perang hanya untuk Angkatan Darat sesuai dengan kondisi perjuangan.

• Dalam struktur Komnas TPNPB memiliki 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di seluruh Papua Barat, baik dari Sorong sampai Samarai, termasuk Markas Besar Victoria di Lembah Bewani PNG. Dan 33 Kodap TPNPB adalah hasil kerja Komnas TPNPB selama 7 tahun setelah KTT TPN-OPM di Markas Perwomi Biak, Papua, Mei 2012. 

Karena perang yang dilakukan oleh TPNPB tidak terlepas dari organisasi OPM. Hal ini sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua pihak, baik itu nasional, maupun internasional. Posisi TPNPB dan OPM sudah jelas, dimana berdiri berdasarkan proklamasi Konstitusi 1 Juli 1971.  

Dan persatuan militer OPM yang pernah dimediasi oleh KNPB di Biak pada Mei 2012 adalah sah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Oleh karena itu, TPNPB Komando Nasional telah dan sedang bekerja untuk menyelamatkan diri guna revolusi total meraih kemerdekaan Papua Barat. (Silakan unduh video tentang KTT TPN-OPM di Markas Perwomi Biak pada Mei 2012 di tautan sini, KTT WPNLA 2012).

Kesimpulan

Dasar dari perjuangan bangsa Papua Barat dalam melihat gerakan militer, sebagai salah satu perjuangan revolusi untuk merebut pembebasan nasional Papua Barat, sebagai kedaulatan bangsa Papua Barat, sebagai konstitusional yang sah.

Sejarah lahirnya militer Papua Barat merupakan kondisi yang sangat membutuhkan sebagai pegangan kondisi rakyat Papua Barat terus mempertahankan, merebut kembali juga melalui sayap militer Papua Barat.

Tanggal 1 Juli 1971 merupakan hari proklamasi OPM-TPN atau TEPENAL sebagai konstitusi bangsa Papua Barat. Dan itu sebagai momentum sejarah yang terus memperingati atau memperingatkan kepada Indonesia, dan PBB, bahwa bangsa Papua Barat terus memperjuangkan untuk bebas dari kolonialisme Indonesia. atau bangsa Papua Barat ingin merdeka sama seperti kemerdekaan bangsa lainnya. (*)