Jayapura, Jubi – Tokoh-tokoh senior pemerintah dan oposisi mendukung seruan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka agar para pemimpin di negara itu menjalani tes narkoba.
Meskipun ada beberapa pihak mengatakan bahwa perubahan konstitusional mungkin diperlukan untuk menjadikannya wajib di seluruh parlemen dan lembaga negara.
Wakil Ketua Parlemen Lenora Qereqeretabua mengatakan bahwa setiap upaya untuk memberlakukan tes wajib harus sejalan dengan hukum tertinggi, dan menyarankan bahwa amandemen terhadap Konstitusi Fiji mungkin diperlukan.
“Saya bersedia menjalani tes narkoba,” katanya sebagaimana dilansir jubi.id dari laman internet, www.fijitimes.com.fj, Sabtu (2/5/2026).
Pelaksana Tugas Jaksa Agung Siromi Turaga juga menyuarakan dukungan yang kuat, menekankan perlunya memprioritaskan kepentingan nasional dan menjunjung tinggi integritas dalam jabatan publik.
Ia mengatakan bahwa langkah-langkah pengamanan akan dibutuhkan bagi mereka yang mengonsumsi obat resep, dan menambahkan bahwa tujuannya adalah dukungan, bukan hukuman.
“Saya rasa jawabannya sangat jelas. Kami sepenuhnya mendukung tes narkoba wajib, pegawai negeri sipil.“Kita perlu menguji kredibilitas, integritas individu sangat penting,” kata kata Turaga.
Menteri Pertanahan Filimoni Vosarogo mengungkapkan bahwa ia telah menjalani tes narkoba sukarela untuk mendorong baik petugas polisi maupun anggota masyarakat untuk melakukan hal yang sama secara sukarela.
Mereka yang mendukung langkah tersebut termasuk menteri Sashi Kiran, Dr Ratu Atonio Lalabalavu, Agni Deo Singh dan lainnya.
Rabuka mengatakan bahwa para pemimpin nasional harus menetapkan standar dan tunduk pada langkah-langkah yang sama seperti yang diharapkan dari masyarakat umum seiring Fiji mengintensifkan penindakan terhadap narkoba ilegal.
Sementara itu, Komisioner Komisi Peninjau Konstitusi (CRC) Dr. John Fatiaki baru-baru ini menyampaikan bahwa mengharapkan karyawan untuk menyetujui tes narkoba wajib sebagai syarat pekerjaan mereka bukanlah tuntutan yang tidak masuk akal.
Ia mengatakan bahwa kekhawatiran terkait persetujuan dan hak konstitusional dapat diatasi melalui kebijakan internal, pada saat perekrutan, daripada perubahan pada Konstitusi itu sendiri.
Fiji digambarkan sebagai pusat krisis narkoba di Pasifik , dengan kartel-kartel semakin menggunakan negara kepulauan itu sebagai pintu masuk ke pasar Australia dan Selandia Baru yang menguntungkan, dan penduduk setempat semakin terjerat dalam aktivitas dunia bawah.
Investigasi ABC baru-baru ini menemukan keterkaitan antara perdagangan narkoba di Fiji dan dua sindikat kriminal terkenal yang berbasis di Sydney ,jaringan kejahatan Alameddine dan KVT.
The KVT (or Kaiviti gang) merupakan geng jalanan yang sebagian besar terdiri dari pria muda Kepulauan Pasifik, banyak diantaranya berasal dari Fiji, yang menurut polisi New South Wales (NSW) Australia juga “terkait dengan tingkat kejahatan serius dan terorganisir tertinggi”. (*)
Discussion about this post