Dogiyai, Jubi – Pimpinan definitif DPR Papua Tengah masa jabatan 2025-2030 resmi dilantik di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kamis (6/3/2025). Pelantikan dilaksanakan dalam agenda Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Suntikno di Ruang Rapat Umum DPR Papua Tengah.
Jajaran pimpinan DPR Papua Tengah yang dilantik adalah Delius Tabuni dari Partai PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRP Papua Tengah, Diben Elabi dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua 1, Petrus Izaach Suripatty dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II, dan Bekies Kogoya dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua III.
Ketua Sementara DPR Papua Tengah, Maksimus Takimai yang memimpin sidang paripurna mengatakan pelantikan itu berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
SK tersebut menyebutkan berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Daerah Ketua dan Wakil Ketua DPR Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Takimai mengatakan, penetapan itu menjadi langkah awal bagi DPR Papua Tengah membentuk alat pelengkapan dewan yang akan menjadi fondasi kerja mereka selama periode berjalan.
“Saya menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama menjadi Ketua DPR PPT,” katanya di Nabire, Kamis (6/3/2025).
Ketua DPRP Papua Tengah, Delius Tabuni, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Ketua DPRP Papua Tengah yang kini defitif setelah pelaksanaan sumpah/janji, yang merupakan komitmen sebagai wakil rakyat untuk bekerja dengan integritas.
BERITATERKAIT
“Tanggungjawab ini, pasti akan kami dedikasikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Tabuni mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRP memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan daerah, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan rasa penuh tanggungjawab dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta kepentingan rakyat di atas segalanya,” katanya.
Tabuni mengajak seluruh elemen masyarakat, eksekutif, dan stakeholder lainnya untuk terus bersinergi dalam membanguan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
“Saya dengan penuh ketulusan memohon dukungan, kerja sama, serta sinergi dari pemerintah daerah, seluruh anggota DPR Papua Tengah, jajaran Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari semua pihak sangatlah penting untuk memastikan bahwa DPR Papua Tengah dapat menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran dengan baik, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Tabuni berjanji pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan aspirasi masyarakat demi mewujudkan Papua Tengah menjadi wilayah yang maju.
“Selain itu, kami juga menjunjung kesejahteraan rakyat serta menjaga kepercayaan dalam mengemban fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah,” ujarnya.
Tabuni dan jajarannya akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap agar kita semua utamakan kepentingan masyarakat di Papua Tengah agar benar-benar sejahtera,” lanjutnya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan selain kerja sama juga butuh kerja keras, sinergitas, dan optimisme untuk mewujudkan Papua Tengah Emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju dan berkelanjutan.
“Rakyat itu butuh sentuhan langsung kebawah. Kita harus kerja keras, dengan sinergitas yang baik, optimalkan SDM-nya, dan optimalkan investasi daerah, maka kita akan maju bersama untuk masyarakat,” kata Nawipa dalam sambutannya di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, dalam agenda pengambilan sumpah atau janji Ketua dan Wakil Ketua definitif DPR Papua Tengah oleh Pengadilan Tinggi Papua, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya pelantikan tersebut serta penetapan telah sesuai dengan SK Mendagri berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Daerah Ketua dan Wakil Ketua DPR Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
“Saya berharap kerja sama yang baik antara Pemprov dan DPR Papua Tengah bakal menciptakan kemajuan yang baik dalam pembangunan lima tahun mendatang,” kata Nawipa. (*)
