Sentani, Jubi — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Baliem Barat, Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, ke Indonesia mesti menjadi momentum membuka masalah dekolonisasi Papua Barat.
Antonio Guterres tiba di Indonesia dalam rangka kunjung kerja resmi pada Sabtu malam (17/10/2026).
Ketua KNPB Sektor Pitano, Baliem Barat, Awani Wanimbo, menyatakan kunjungan Antonio Guterres ke Indonesia pada 17 hingga 19 Oktober 2026, tidak boleh hanya dipahami sebagai agenda hubungan bilateral antara PBB dan Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, momentum ini harus digunakan untuk kembali mengangkat pertanyaan mendasar dan selama ini belum memperoleh penyelesaian politik yang dapat diterima oleh seluruh pihak berkepentingan.
Wanimbo menyatakan bahwa persoalan Papua Barat tidak boleh direduksi semata-mata menjadi persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus segera ditangani.
“Upaya perlindungan dan penegakan HAM dinilai tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan status politik Papua Barat maupun hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata Awani Wanimbo dalam pesan tertulisnya, Senin (19/10/2026).
KNPB Baliem Barat menyatakan, penyelesaian akar masalah Papua yang hanya berorientasi pada bantuan pembangunan, dialog keamanan, atau perbaikan hubungan bilateral tanpa membahas akar persoalan politik, berisiko membuat eskalasi konflik terus berulang dan meningkat.
Karenanya, KNPB Baliem Barat mendesak agar masalah West Papua ditempatkan dalam pembahasan yang lebih menyeluruh, dengan memperhatikan prinsip dekolonisasi, hak menentukan nasib sendiri, perlindungan masyarakat adat, serta kewajiban internasional bidang HAM.
Pihaknya pun meminta Sekjen PBB tidak hanya mendengarkan penjelasan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi melihat langsung situasi terkini di Papua Barat (West Papua).
KNPB Baliem Barat menegaskan bahwa masyarakat adat, korban kekerasan, pengungsi internal, keluarga korban, pembela HAM, tokoh gereja, serta perwakilan masyarakat sipil Papua perlu diberikan ruang yang bermakna untuk menyampaikan pengalaman, aspirasi, dan pandangan mereka.
“[Kami juga] mendorong Dewan HAM PBB dan Sekjen PBB untuk membuka saluran komunikasi yang kredibel dengan berbagai representasi rakyat West Papua, membuka ruang dialog terhadap kesaksian korban, serta mendukung akses kemanusiaan dan pemantauan pelanggaran HAM secara independen di Papua,” ucap Wanimbo.
Ia menegaskan bahwa rakyat Papua bukan sekadar objek kebijakan pembangunan atau objek pembicaraan diplomatik. Mereka adalah manusia yang memiliki martabat, hak, sejarah, identitas, dan aspirasi politik yang harus didengar.
KNPB Baliem Barat mengingatkan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB, Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang pemberian kemerdekaan kepada negeri-negeri dan bangsa-bangsa terjajah.
Karenanya, KNPB Baliem Barat menyerukan agar PBB memberi perhatian pada dimensi historis dan hukum internasional dari persoalan West Papua, termasuk penentuan hak nasib sendiri Bangsa Papua Barat.
Mendorong kajian dan dialog internasional yang terbuka berdasarkan bukti sejarah, dokumen hukum serta prinsip-prinsip PBB yang relevan.
“Pembangunan dan perlindungan HAM tidak boleh digunakan untuk menutup ruang pembahasan mengenai aspirasi politik rakyat Papua,” ujarnya.
KNPB Baliem Barat mengajak seluruh rakyat Papua Barat, organisasi masyarakat sipil, gereja, mahasiswa, pemuda, perempuan, akademisi, dan jaringan solidaritas internasional memanfaatkan momentum ini melalui aksi damai, penyampaian aspirasi secara tertulis, dokumentasi yang dapat diverifikasi, serta komunikasi dengan lembaga-lembaga internasional.
Katanya, perjuangan politik harus terus dibangun melalui pengorganisasian rakyat, penguatan pengetahuan, dokumentasi fakta, dan diplomasi yang konsisten.
“Setiap langkah harus menjaga keselamatan masyarakat sipil dan menghindari tindakan yang membahayakan warga.”
KNPB Baliem Barat menegaskan bahwa perhatian internasional tidak boleh berhenti pada pengakuan bahwa terdapat persoalan di West Papua.
Perhatian tersebut harus membuka jalan bagi penanganan akar konflik dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Papua.
“PBB harus mendengar suara hati rakyat West Papua, HAM harus dilindungi. Akar konflik harus dibahas di forum-forum internasional, hak menentukan nasib sendiri harus memperoleh ruang yang nyata dalam proses politik yang damai dan demokratis,” kata Wanimbo.
KNPB Baliem Barat pun meminta dan menyerukan kepada Sekjen PBB untuk memberikan perhatian khusus terhadap situasi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan di West Papua.
Mendorong akses kemanusiaan yang aman bagi masyarakat terdampak konflik, termasuk pengungsi internal di West Papua.
Mendukung pemantauan HAM yang independen serta akses bagi mekanisme HAM PBB yang relevan.
Membuka ruang dialog dengan representasi masyarakat sipil dan masyarakat adat West Papua.
Mendorong pembahasan yang serius mengenai akar historis dan politik konflik West Papua, termasuk prinsip hak menentukan nasib sendiri.
Memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat Papua tidak diabaikan dalam setiap pembahasan internasional yang menyangkut masa depan mereka. Rakyat West Papua bukan penonton diplomasi internasional.
Rakyat Bangsa Papua menolak dengan tegas atas definisi orang asli Papua yang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kepentingan politik hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua, karena yang punya hak suara dalam proses hak penentuan nasib sendiri adalah orang pribumi Bangsa Papua bukan non-Papua.
Rakyat Bangsa Papua menuntut Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas penghilangan paksa nyawa dua orang, 1 siswa kelas 3 SMK N 1 Dekai dan 1 warga sipil oleh pasukan marinir TNI-Polri di Yahukimo, dan segera kembalikan jasadnya kepada keluarga korban agar mereka melakukan pemakaman secara terhormat dan manusiawi. (*)
Discussion about this post