Jayapura, Jubi – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres ke Indonesia pada 17 hingga 19 Oktober 2026, jangan hanya sekadar formalitas.
Ketua KNPI Jayawijaya, Hengki Hilapok mengatakan, momentum kehadiran Sekjen PBB itu, harus menjadi ujian integritas moral bagi lembaga tertinggi dunia tersebut, terutama bagaimana memberikan perhatian terhadap masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua sejak era 1960-an hingga kini.
“Jangan tutupi darah dan kekerasan di Tanah Papua dengan karpet merah diplomasi. Sekjen PBB jangan menjadikan kunjungan ini sekadar ajang formalitas politik, sementara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Tanah Papua terus memakan korban sejak era 1960-an hingga kini,” kata Hengki Hilapok melalui aplikasi pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (19/10/2026).
KNPI Jayawijaya menegaskan bahwa konflik berkepanjangan, kekerasan bersenjata, pengungsian warga sipil, hingga hilangnya hak-hak dasar masyarakat Papua adalah fakta lapangan yang tidak bisa terus disembunyikan di balik retorika diplomasi.
PBB bersama Pemerintah Indonesia didesak membuka pintu seluas-luasnya bagi investigasi independen Tim Komisioner Tinggi HAM PBB ke Tanah Papua.
“Penyelesaian kasus HAM Papua bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak jika PBB masih ingin dipercaya sebagai pengawal perdamaian dunia,” ucapnya.
Sekjem PBB, Antonio Guterres tiba di Indonesia pada 17 Oktober 2026. Ia kemudian bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Minggu (18/10/2026).
Dikutip dari laman setkab.go.id, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog dan kemitraan antara Indonesia dan PBB.
Pertemuan ini juga menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian berbagai persoalan global melalui pendekatan multilateral.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Sekjen PBB Guterres bertemu dalam pertemuan bilateral usai Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 September 2025.
Melalui pertemuan di Hambalang ini, Indonesia terus memperkuat dialog dan komunikasi dengan PBB sebagai bagian dari upaya mendorong kerja sama multilateral dalam merespons dinamika dan tantangan global. (*)
Discussion about this post