Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H mengajak seluruh pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat, memperkuat kolaborasi dalam menjaga kerukunan dan menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, serta harmonis.
Pesan ajakan Gubernur Nawipa itu disampaikan Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Alantino Wiyai, S.STP, M.Si saat mewakili gubernur membuka Temu Kerukunan Pemimpin Agama di Guest House Nabire, Kabupaten Nabire, Kamis (3/9/2026).
Alantino Wiyai yang menyampaikan sambutan Gubernur Nawipa menegaskan pembangunan Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Akan tetapi, pembangunan di provinsi itu juga harus mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, dan saling menghargai.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun Papua Tengah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” kata Alantino Wiyai.
Ia mengingatkan, agar agama tidak digunakan sebagai sarana menyebarkan kebencian, permusuhan, maupun tindakan yang dapat memecah persatuan masyarakat.
Sebab menurutnya, rumah ibadah harus menjadi tempat yang menghadirkan kesejukan, kasih, persaudaraan, serta nilai-nilai kemanusiaan.
“Jangan sampai agama digunakan untuk membangun kebencian ataupun memecah masyarakat. Perbedaan agama, suku, maupun pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan,” ucapnya.
Alantino Wiyai mengatakan, Gubernur Nawipa berharap para pemimpin agama turut membimbing generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terverifikasi.
Peran pemuka agama dinilai sangat penting, karena pesan-pesan keagamaan dari mereka dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang tua hingga anak-anak dan generasi muda.
“Boleh berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar Papua Tengah dan satu bangsa Indonesia,” ujarnya.
Masyarakat Provinsi Papua Tengah pun diajak mengedepankan komunikasi dan dialog ketika menghadapi persoalan.
“Ketika ada perbedaan, mari kita duduk bersama. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kita hadir untuk saling membantu tanpa melihat latar belakang agama maupun suku,” katanya.
Selain itu, pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pemuka agama dalam membangun kehidupan masyarakat dinilai sangat penting.
Katanya, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sementara pemuka agama memiliki peran strategis dalam pembinaan rohani, iman, moral, dan karakter umat.
“Pemerintah dan tokoh agama tidak dapat berjalan sendiri. Kita harus saling mendukung, saling membutuhkan, saling mengingatkan, dan saling menopang,” kata Alantino Wiyai.
Karenanya, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dipandang menjadi salah satu wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarumat beragama di Papua Tengah.
Keberadaan FKUB juga diharapkan mampu menjadi ruang bersama bagi seluruh pemeluk agama untuk menjaga kebebasan menjalankan ibadah, mencegah diskriminasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan secara damai.
Alantino Wiyai mengatakan, ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang menempatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai tanggung jawab bersama.
“Setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan hendaknya terlebih dahulu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku,” kata Alantino Wiyai. (*)
Discussion about this post