Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H menyatakan kepala suku dan wakil kepala suku delapan suku besar di wilayah adat Meepago adalah mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dalam menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan menjadi penghubung aspirasi masyarakat adat dengan pemerintah.
Delapan kepala suku dan wakil kepala suku itu berasal dari Suku Mee, Moni, Wolani, Lani, Wate, Damal, Amungme dan Kamoro.
Ini disampaikan Gubernur Nawipa saat proses pengakuan kepala suku dan wakil kepala suku sebagai mitra pemerintah mewujudkan Papua Tengah yang aman, damai dan tertib.
Proses ini berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Jumat (18/9/2026).
Gubernur Meki Nawipa mengatakan, kepala suku memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat, termasuk mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik antarsuku.
Karenanya, Gubernur Nawipa meminta kepala Suku Mee, Moni, Wolani, Lani, Wate, Damal, Amungme dan Kamoro, berperan peran menjaga komunikasi di tengah masyarakat, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat dan hukum yang berlaku.
“Kepala suku yang dipilih melalui proses masyarakat adat harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan lembaga terkait. Kepala suku harus menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” kata Gubernur Nawipa.
Katanya, apabila ada masalah yang muncul di tengah masyarakat sebaiknya segera dikomunikasikan, agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Kepala suku juga diharapkan membangun komunikasi dengan kepala suku lainnya, serta memberikan nasihat kepada generasi muda.
“Sangat dibutuhkan perhatian terhadap tanah adat, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat,” ujarnya.
Gubernur Nawipa mengatakan, kepala suku juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan maupun kebijakan Otonomi Khusus Papua.
Karenanya, pemerintah dan masyarakat adat perlu memiliki data orang asli Papua (OAP) yang akurat, agar berbagai program pembangunan dan kebijakan afirmasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Gubernur Nawipa meminta para kepala suku menjalankan perannya sebagai pemimpin masyarakat dan mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Tengah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii dalam laporan panitia menjelaskan bahwa pengakuan terhadap kepala suku dilakukan berdasarkan proses musyawarah besar masyarakat adat dari masing-masing suku.
Ia menegaskan, pengakuan pemerintah tersebut tidak dimaksudkan untuk memilih atau menunjuk kepala suku maupun mengambil alih mekanisme kepemimpinan adat.
Akan tetapi, Pemprov Papua Tengah memberikan pengakuan terhadap hasil proses tersebut, dalam rangka kemitraan dengan tetap menghormati kewenangan, nilai, dan keputusan masyarakat adat.
Adii mengatakan, Papua Tengah memiliki keragaman masyarakat adat, bahasa, budaya, wilayah adat, nilai kearifan lokal dan sistem kepemimpinan tradisional.
“Dalam kehidupan masyarakat, kepala suku memiliki posisi strategis sebagai simpul komunikasi, penyampai aspirasi dan mediator dalam berbagai persoalan sosial,” kata Albertus Adii.
Katanya, kemitraan tersebut diharapkan dapat memperkuat deteksi dini dan pencegahan konflik, menjaga ketertiban dan ketenteraman, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurut Adii, para kepala suku dan wakil kepala suku itu bukan pejabat struktural maupun aparatur pemerintah. Pengakuan tersebut tidak mengubah fungsi perangkat daerah maupun mengambil alih kewenangan pemerintahan.
Akan tetapi, melalui kemitraan tersebut, pemerintah berharap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat disampaikan dan ditangani sejak dini.
“Perbedaan pendapat diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, serta mekanisme adat dan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Adapun kepala suku dan wakil kepala suku yang mendapat pengakuan Pemprov Papua Tengah sebagai mitra adalah, Suku Mee diwakili Kepala Suku Melkias Muyapa dan Wakil Kepala Suku Yopi Degei.
Suku Damal diwakili Geradus Kouwamba dan Yohan Damberek, Suku Lani diwakili Yulianus Enumbi dan Abisor Kogoya.
Suku Wate diwakili Otis Monei. Suku Moni diwakili Musa Kobogau dan Marten Zonggonau. Suku Wolani diwakili Harun Agimbau dan Zetharius Mindigipa.
Suku Amungme diwakili Piter Jan Magal. Suku Kamoro diwakili Yohanes Boyau. (*)
Discussion about this post