Sentani, Jubi – Kondisi banyak sekolah di Kabupaten Jayapura, Provinis Papua, memprihatinkan. Sejumlah sekolah tidak lagi memiliki bangku, meja, dan kursi yang layak. Banyak sekolah juga tidak memiliki perpustakaan dan laboratorium yang memadai. Mutu pendidikan di Kabupaten Jayapura kian terancam buruknya fasilitas belajar mengajar.
Rabu (29/7/2026) pagi itu, di ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Negeri 1 Kemtukgresi di Kampung Ibub, Distrik Kemtukgresi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tampak para murid yang tengah mengikuti pelajaran. Mereka menyimak penjelasan Navalia, guru mata pelajaran IPA di sekolah itu.
Alih-alih duduk di kursi dan menulis catatan dalam buku di atas meja, kebanyakan murid justru duduk di atas meja cor beton berubin keramik putih yang menyatu dengan struktur dinding. Beberapa dari mereka memegang buku catatannya di tangan, membagi konsentrasi antara menyimak penjelasan Navalia dan mencatatnya di buku catatan, tanpa menggunakan meja.
Memang tidak ada cukup meja di ruang laboratorium itu. Juga tak ada cukup kursi. Meja cor beton itu juga kosong, karena tidak ada peralatan uji laboratorium atau alat peraga yang lazimnya ada di laboratorium sekolah. Jadi, ketika meja dan kursi di ruang laboratorium itu tak cukup untuk menampung semua murid, meja cor beton berkeramik putih itu pun jadi “kursi” para siswa.
Navalia, yang mengajar di SMP Negeri 1 Kemtukgresi sejak dua tahun lalu menyebut para muridnya sudah terbiasa dengan situasi itu. Menurutnya, proses belajar mengajar tetap berjalan lancar, meski sebagian murid duduk di atas meja cor beton, atau bahkan duduk di lantai. “Saya sebelumnya mengajar di salah satu sekolah di Distrik Kaureh, situasi jauh lebih buruk,” kata Navalia yang ditemui di sela kegiatannya mengajar.
Di tengah segala keterbatasan itu, Navalia terus mengajari murid-muridnya di sana. “Ini bukan baru dan sudah berlangsung sangat lama. Anak-anak harus mengikuti setiap mata pelajaran di sekolah, sesuai jadwal pelajaran. Intinya mereka masuk sekolah dan belajar,” ujar Navalia.
Meskipun yakin para muridnya tekun menyimak pelajaran, dan materi pelajaran tetap tersampaikan, Navalia mengakui kondisi laboratorium di sekolahnya tidaklah ideal. “Dampaknya bisa kita, ketahui, [pelajaran yang tersampaikan] hanya teori atau sebatas lisan. Siswa perlu fasilitas pendukung seperti alat peraga dan juga fasilitas ajar yang lainnya, apalagi ini laboratorium,” katanya.
Kondisi laboratorium SMP Negeri 1 Kemtukgresi jadi potret kecil kondisi umum sekolah itu. Sejumlah ruang kelas di sana juga kekurangan meja dan kursi. Di kelas IX misalnya, Rabu pagi itu ada dua siswa yang menyimak pelajaran dengan duduk di lantai sambil bersandar di dinding kelas bercat hijau yang penuh coretan. Beberapa siswa lain duduk dengan saling berbagi kursi, yang lainnya duduk di meja.
Langit-langit hampir seluruh ruang kelas maupun koridor kelas telah rusak berat, plafonnya berlubang atau hilang. Beberapa ruang kelas tak bisa ditutup, karena daun pintunya hilang. Di kelas VII, tak ada kegiatan belajar mengajar, karena guru belum tiba di sekolah.
Hanya kondisi laboratorium komputer SMP Negeri 1 Kemtukgresi yang terbilang layak. Ruang laboratorium yang bisa biasa digunakan para siswa untuk mengikuti Ujian Nasional itu bisa dikunci dan relatif aman, setiap jendela juga dilengkapi jeruji besi. Meja, kursi, dan bangku di ruangan itu juga lengkap, dengan komputer yang masih berfungsi dan sering dipakai dalam kegiatan belajar mengajar.
SMP Negeri 1 Kemtukgresi adalah sekolah yang dituju anak usia sekolah dari berbagai kampung. Salah satu siswa kelas VII, Martince Hamongkwarong berasal dari Kampung Braso yang berjarak sekitar 10 kilometer. Jika ditempuh menggunakan ojek, Hamongkwarong harus merogoh ongkos Rp50 ribu per hari. Biaya transportasi yang harus dikeluarkan siswa seperti Hamongkwarong tidak sebanding dengan fasilitas yang dimiliki sekolah itu, namun para siswa di Kemtukgresi tidak punya banyak pilihan.
“Seperti tadi, kami tidak ada guru kelas. Di dalam kelas hanya ada lima bangku, sementara kami di kelas itu ada 17 orang. Kalau belajar, sebagian kami duduk di atas meja, dan yang lain duduk di lantai,” ujarnya.
Lebih mengenaskan lagi jika tiba musim hujan. Seng atap kelas bocor di sana-sini, dan kegiatan belajar mengajar bisa terhenti karena air hujan mengucur di ruang kelas. “Di kelas IX, Kakak kelas itu yang paling hancur karena sudah tidak ada plafon dan seng nya sudah bocor jadi air hujan tembus langsung kedalam,” kata Hamongkwarong.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kemtukgresi, Yesaya Nero menjelaskan bahwa sebagian besar kursi, bangku, dan meja di sekolah yang dipimpinnya rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Hal itu membuat murid-muridnya mengikuti pelajaran dengan duduk di lantai, di atas meja, atau duduk di kursi tanpa meja.
Menurut Yesaya, awalnya sarana dan fasilitas pendukung di SMP Negeri 1 Kemtukgresi dalam kondisi baik dan lengkap. Seiring waktu, banyak sarana dan prasarana pengajaran di sana rusak atau hilang. Sejumlah kursi atau bangku yang kakinya patah harus dikeluarkan dari ruang kelas, namun tidak kunjung diganti. Kaca jendela kelas ada yang pecah, bahkan pintu kelas pun ada yang hilang.
Di sejumlah ruang kelas, guru pun harus mengalah dan memberikan meja atau kursi mereka untuk digunakan para siswa. “Guru didalam kelas mengajar sambil berdiri hingga jam pelajarannya selesai,” ujar Yesaya saat ditemui di sekolahnya.
SMP Negeri 1 Kemtukgresi memang menerima Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS. Akan tetapi, besaran BOS itu tidak cukup untuk membiayai perbaikan sekolah itu. Padahal menjadi tumpuan bagi ratusan anak usia sekolah di sana.
“Ada 13 rombongan belajar, dan 11 ruangan yang digunakan oleh 384 siswa dari kelas VII hingga kelas IX. Dana Bantuan Operasional Sekolah [yang kami terima hanya] Rp300 juta lebih sedikit,” ujarnya.
Sudah lapor ke mana-mana
Kondisi SMP Negeri 1 Kemtukgresi yang kekurangan sarana dan prasarana pengajaran itu sudah berlangsung 10 tahun lebih, sejak Yesaya pertama kali menjabat sebagai kelapa sekolah di sana. Menurutnya, sekolah sudah mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana itu. Kondisi itu telah dilaporkan melalui laporan situasi sekolah dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dimutakhirkan setiap tahun.
Pengadaan meja, kursi, dan peralatan pengajaran lainnya juga telah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dari tingkat kampung hingga distrik. Yesaya juga selalu melaporkan kondisi sekolahnya saat menerima kunjungan kerja Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, ataupun Bupati Jayapura.
Yesaya juga sudah pernah mengusulkan perbaikan kondisi SMP Negeri 1 Kemtukgresi lewat program revitalisasi infrastruktur, fasilitas dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun, berbagai upaya itu belum membuahkan hasil.
SMP Negeri 1 Kemtukgresi bukanlah satu-satunya sekolah di Kabupaten Jayapura yang kesulitan memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, atau tidak mampu membeli meja dan kursinya pengganti. Kondisi serupa namun beragam terjadi di banyak sekolah—entah itu berupa bangunan sekolah yang rusak, kekurangan meja dan kursi, perpustaaan yang tidak layak, atau laboratorium dengan alat yang tak bisa digunakan lagi. Kondisi seperti itu makin jamak ditemukan di distrik yang jauh dari pusat pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jayapura, seperti Unurumguai, Airu, Kaureh, dan Ravenirara.
Fransiska Bairas, seorang guru kontrak di SD Inpres Sawesuma, Distrik Unurumguai, menuturkan bangunan sekolahnya kini tak lagi punya meja dan kursi. Bangunan sekolah itu bahkan hanya menyisakan lantai, dinding pemisah ruang kelas, dan atap—karena seluruh plafon, daun pintu, dan daun jendelanya telah hilang atau rusak.
Meskipun begitu, Fransiska Bairas menyatakan kegiatan belajar mengajar di SD Inpres Sawesuma tetap berjalan. Di tengah kondisi bangunan dan fasilitas sekolah yang buruk itu, para murid datang dari berbagai kampung yang jauh dari sekolah, dan mereka rajin belajar.
Seperti kesaksian Yesaya Nero, Fransiska juga menyatakan bahwa kondisi SD Inpres Sawesuma sudah dilaporkan berulang kali. “Laporan soal kondisi sekolah sudah dilaporkan juga ke Dinas Pendidikan di Gunung Merah [komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura]. Selain itu, [kondisi sekolah] juga [sudah dilaporkan] melalui Dapodik, karena selain guru kelas saya juga sebagai admin [Dapodik]. Setiap tahun laporannya kami masukan,” ujarnya.
Samuel Bayani, warga Kampung Braso, Distrik Kemtukgresi, menuturkan sejak lama orangtua dan para murid mengeluhkan kondisi sekolah mereka yang buruk. Ia pun khawatir kualitas pendidikan di berbagai kampung juga buruk, karena proses belajar mengajar melulu berupa penyampaikan teori oleh guru, tanpa aktivitas praktikum karena peralatan praktikum tidak ada.
Menurut Samuel, kondisi itu sangat berdampak bagi perkembangan pendidikan anak. Ia khawatir anak-anak Papua akan terus tertinggal, sementara anak-anak di daerah lain terus maju dan berkembang. “Bagaimana mau menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan terus berkembang, jika kondisi seperti itu sulit diatasi,” ujar Bayani.
Runyamnya, masalah pendidikan di bagian kampung pelosok itu bukan hanya soal sarana penunjang di ruang kelas sekolah. Bayani mencontohkan banyaknya murid yang harus berjalan kali jauh-jauh untuk bersekolah, karena lokasi sekolah yang jauh tidak ditunjang alat transportasi yang memadai. “Pemerintah daerah terlihat sangat lambat dan seperti ada pembiaran, karena masalah itu bukan baru,” ucapnya.
Ketua Pace Mace Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi ( PemanTIK) Kabupaten Jayapura, Obed Kromsiang menjelaskan pihaknya juga kerap menemukan sekolah yang tidak layak karena kondisi bangunan atau fasilitas penunjangnya. Kromsiang menyebut ketika teknologi telah berkembang pesat, cara dan kebiasaan pengguna layanan pendidikan tidak berubah, dan cenderung abai.
“Kursi, meja dan bangku secara fisik itu adalah benda mati dan terbuat dari kayu yang sangat kuat. Jadi pertanyaan besar ketika prasarana ini tidak ada dalam ruang kelas, pintu serta jendelanya lepas,” kata Kromsiang.
Ironisnya, standar pelayanan pendidikan sudah berkembang jauh, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Secara nasional, ujian sekolah maupun Ujian Nasional dilakukan secara daring, di mana para siswa menggunakan komputer untuk mengerjakan soal ujian. Akan tetapi, para siswa di Kabupaten Jayapura masih menghadapi masalah seperti ketiadaan meja, kursi, perpustakaan, peralatan laboratorium, dan gedung sekolah yang tidak layak.
Kromsiang memaparkan ironi itu, dengan menyebut fasilitas pendukung seperti komputer sudah pasti tidak aman ditaruh di sekolah jika kondisi ruangan atau bangunannya tinggal terbuka. “Di bagian pinggiran kota, paling banyak satuan pendidikan yang sarana dan prasarananya hancur dan kesannya ada pembiaran dari pemerintah daerah terhadap kondisi di lapangan,” kata Kromsiang.
Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan harus diikuti komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Kromsiang menyatakan sekolah tidak cukup hanya mengajarkan kurikulum dan program nasional, namun juga mengajarkan etika, sopan santun, adat istiadat, dan bagaimana menjaga setiap fasilitas publik yang telah ada.
Dana Otsus Papua?
Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) menyatakan bahwa 30 persen Dana Otonomi Khusus Papua harus dialokasikan untuk belanja pendidikan.
Besaran Dana Otsus Papua yang diterima Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 2026 turun menjadi Rp164 miliar, lebih kecil dibandingkan penerimaan pada tahun 2025 yang mencapai Rp217 miliar. Jika mengacu kepada aturan UU Otsus Papua, nilai besaran belanja pendidikan dari Dana Otsus Papua mencapai setidaknya Rp55 miliar. Akan tetapi, antrean sekolah rusak yang harus diperbaiki masih berderet panjang.
Yesaya mengaku pihaknya nyaris tidak pernah merasakan bantuan dana otsus yang diperuntukan bagi perbaikan kondisi sekolahnya. “Kalau dana BOS baru diusulkan dalam RKA kami untuk tahun depan, secara khusus untuk pengadaan kursi dan meja. Yang lalu sudah diusulkan juga tetapi untuk operasional sangat terbatas dan tidak rutin. Hanya untuk operasional kegiatan dan program serta pengadaan fasilitas pendukung lainnya yang secara fisiknya sudah diatur oleh Dinas,” kata Yesaya.
Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Akbar turut menyoroti kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Jayapura yang rusak. Ia mengaku sangat iba saat melihat para siswa yang mengikuti pelajaran dengan duduk di atas meja, berbagi kursi, atau bahkan harus duduk di lantai. “Kondisi ini menandakan bahwa laporan kerja pemerintah daerah tahun 2025 tidak mencapai 100 persen, lebih khusus di bidang pendidikan,” ujar Akbar
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya di satu sekolah saja, tetapi terjadi di hampir sebagian besar satuan pendidikan yang berada di daerah yang jauh dari perkotaan Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura. “Ilmu apa yang diperoleh dari setiap hari ke sekolah jika kondisi ruang kelasnya seperti itu. Belum lagi jarak sekolah dan tempat tinggal yang sangat jauh,” jelasnya
Akbar juga mengakui bahwa persoalan pendidikan di Kabupaten Jayapura bukan hanya soal sarana dan prasarana saja, tetapi juga ketersediaan guru—berikut fasilitas dasar bagi guru seperti rumah tempat tinggal maupun remunerasi tenaga guru yang sebagian besar belum terbayarkan. Akbar bahkan menilai Pemerintah Kabupaten Jayapura belum memiliki data dasar mutakhir yang merinci jumlah guru yang bekerja setiap satuan pendidikan, dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan kebutuhan guru di setiap sekolah juga tidak jelas.
“Satu atau dua tahun lalu sudah kami koordinasi melalui rapat dengar pendapat bersama dinas teknis, dan meminta untuk semua persoalan ini diinventarisir. [Kami juga meminta dinas terkait] mengusulkan program revitalisasi atau renovasi satuan kelas dalam program dinas. Ada proses pembiaran yang terjadi karena kondisi yang terlihat itu sudah berlangsung lama. Namun kondisi keuangan saat ini juga sangat menentukan apa yang harus dikerjakan,” ucapnya
Ia menyatakan dinas semestinya memiliki strategi yang baik dalam melaksanakan seluruh proses pelayanan pendidikan melalui satuan – satuan pendidikan di setiap tingkatan. Menurutnya, berbagai masalah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan akan berdampak kepada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia.
Pemerintah Kabupaten Jayapura pada awal tahun 2026 telah mencanangkan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan Nasional. Prioritas revitalisasi pada satuan pendidikan meliputi rehab dan bangun baru ruang kelas, ruang guru dan administrasi, toilet sekolah, perpustakaan, laboratorium dan UKS.
Roh Otsus Papua?
Akademisi Papua, Agus Sumule menilai banyaknya gedung sekolah yang rusak atau tidak memiliki fasilitas dasar mencerminkan situasi pendidikan di daerah tersebut semakin buruk. Ia meminta hal itu segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah, sehingga tidak menurunkan mutu serta kualitas pendidikan.
Menurutnya, setiap proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam kondisi minim sarana dan prasarana—seperti kekurangan meja, kursi, dan bangku—akan berdampak kepada tingkat kehadiran siswa tetapi juga tenaga pengajar. “[Kondisi itu] sangat terganggu, mental dan psikis seseorang, baik itu guru maupun siswa,” ujar Agus saat dihubungi melalui layanan pesan WhatsApp pada Jumat (14/8/2026).
Agus menjelaskan program kerja pendidikan di setiap satuan pendidikan sudah ditetapkan melalui pos anggaran pemeliharaan sarana dan prasarananya. Di dalamnya termasuk kebijakan yang disepakati bersama Komite Sekolah, orangtua/wali murid, dan pihak sekolah. Ada juga dana BOS yang bisa dipergunakan untuk melengkapi kekurangan bangku, meja dan kursi di ruang kelas.
Terkait alokasi 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Agus Sumule menyatakan besaran alokasi itu sudah sangat memadai. Alokasi itu dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan program beasiswa khusus OAP. Alokasi itu juga dapat digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi sekolah atau ruang kelas, pengadaan sarana dan prasarana, serta penyediaan guru dan kesejahteraan guru.
“Dari total anggaran itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 [tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua harus digunakan] untuk belanja pendidikan sebesar 30 persen,” kata Agus Sumule.
Tokoh masyarakat adat menilai ada pembiaran dan sikap malas tahu pemerintah daerah terhadap buruknya kondisi banyak sekolah negeri di Kabupaten Jayapura. Padahal, Otonomi Khusus (Otsus) Papua diberikan dengan mandat untuk memprioritaskan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua.
Bernadus Iwong, Sekretaris Dewan Adat Suku Demutru Namblong menegaskan bahwa Dana Otsus Papua yang diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua seharusnya dimanfaatkan dengan baik, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Tokoh yang kerab disapa Nadus itu mengusulkan agar pelayanan satuan pendidikan di semua jenjang melibatkan masyarakat adat sebagai komite sekolah untuk mengawasi jalannya program pendidikan.
Menurut Nadus, buruknya kondisi sekolah negeri di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa Dana Otsus Papua belum secara maksimal dikelola untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Pasalnya, Dana Otsus Papua telah dikucurkan selama 25 tahun sejak Otsus Papua diberlakukan pada 2001.
“Kitong (kita ) semua tahu [kondisi] sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru tidak mampu berbuat banyak, karena situasi dan kondisi hari ini,” ujarnya.
Nadus menyatakan kondisi banyak sekolah di Kabupaten Jayapura memprihatinkan, padahal instansi yang bertanggung jawab mengurus sarana dan prasarana pendidikan sudah jelas. Buruknya kondisi banyak sekolah itu seharusnya dijawab pemerintah daerah dengan langkah yang jelas. “Sekali lagi, harus libatkan masyarakat adat didalam pelayanan pendidikan,” katanya.
Nadus juga mengajak semua pihak untuk mencermati dengan baik kondisi riil setiap satuan pendidikan di Kabupaten Jayapura, karena kondisi gedung sekolah yang sudah terlalu tua dan rusak terjadi di mana-mana. Menurutnya, kondisi gedung sekolah yang lebih buruk umum ditemukan di wilayah pelosok yang jauh dari pusat perkotaan.
“Kita bicara soal peningkatan sumber daya manusia, dan kita bicara soal pemanfaatan sumber daya alam. Mana yang sudah diimplementasikan berdasarkan aturan dan anggaran [Dana] Otsus itu sendiri?” katanya bertanya.
Nadus menegaskan pelayanan pendidikan adalah roh Otsus Papua. “Hari ini Dana Otsus Papua mau kurang atau lebih, mau efesiensi anggaran dari pusat juga, tidak ada alasan untuk tidak memperbaiki [pelayanan pendidikan di Kabupaten Jayapura]. Kembalikan layanan pendidikan yang bermartabat bagi generasi kita hari ini,” katanya. (*)
Discussion about this post