Merauke, Jubi – Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengusulkan sekitar 90 dokter dari Provinsi Papua Selatan untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis. Usulan itu telah disampaikan ke pemerintah pusat dan saat ini masih dalam proses.
Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen mengatakan bahwa dokter yang diusulkan berasal dari berbagai status kepegawaian, termasuk dokter aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Realnya itu ada sekitar 90 nama. Bapak sudah kirim seminggu yang lalu. Sekarang masih diproses di Jakarta,” kata Yoseph Yolmen kepada Jubi di Merauke, Jumat (21/8/2026).
Menurut Yolmen, pengusulan dokter spesialis tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Ia berharap para dokter yang nantinya mendapat kesempatan pendidikan spesialis dapat kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, program tersebut tidak hanya ditujukan bagi dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah daerah. Yoseph juga mendorong agar dokter dari institusi TNI dan Polri dapat diusulkan mengikuti pendidikan spesialis.
“Konteks Bapak itu yang penting kau punya hati untuk melayani masyarakat kita di Papua Selatan. Mari kita sama-sama jalan,” ujarnya.
Kata Yolmen, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pangdam Mandala Trikora, Komando Armada, dan Kapolres untuk meminta nama-nama dokter yang dapat diusulkan.
Ia menyebut ada tiga nama dokter yang telah disampaikan dari unsur Komando Armada, sementara pihaknya masih menunggu usulan dari institusi lainnya.
Yolmen menegaskan pengusulan tersebut tidak dibatasi berdasarkan latar belakang suku atau daerah asal dokter. Menurutnya, dokter asal Manado, Toraja, Jawa, Batak maupun daerah lainnya tetap memiliki kesempatan selama memiliki komitmen untuk melayani masyarakat Papua Selatan.
“Yang penting mereka (para dokter) punya hati untuk melayani orang Papua di sini, tentu kita dorong, kita usulkan. Entah itu dokter dari rumah sakit umum, dokter di kesatuan TNI-Polri, bisa diusulkan. Karena dalam tugasnya, tentu juga mereka melayani masyarakat orang asli Papua,” ucapnya.
Ia berharap dalam lima tahun ke depan program pendidikan dokter spesialis tersebut dapat memberikan perubahan signifikan terhadap pelayanan kesehatan di Papua Selatan, termasuk memperkuat pelayanan hingga puskesmas dan kampung.
Yolmen mengatakan kebutuhan dokter spesialis merupakan salah satu persoalan yang harus dijawab secara bersama-sama agar masyarakat Papua Selatan tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Tujuannya satu, untuk bisa melayani masyarakat kita di Papua Selatan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post