Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Raperdasi ini akan menjadi landasan hukum untuk memperluas akses, meningkatkan pemerataan layanan, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Konsultasi Publik Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan di Merauke, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Pemprov Papua Selatan, dan Sinergi dan Kolaborasi untuk Aklerasi Layanan Dasar (SKALA), sebuah program Kemitraan Australia – Indonesia
Asisten III Setda Papua Selatan, Alberth Rapami, mengatakan pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, keberadaan raperdasi nantinya dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan berbagai kebijakan pendidikan.
“Pendidikan adalah layanan dasar yang harus menjadi prioritas. Kalau kita ingin daerah ini maju, maka pendidikan harus kita majukan,” kata Rapami.
Menurutnya, selama ini Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih menghadapi keterbatasan kewenangan dalam melakukan berbagai intervensi di sektor pendidikan.
Akibatnya, sejumlah program yang dinilai penting belum dapat dilaksanakan secara optimal meski pemerintah memiliki anggaran pendidikan yang cukup besar.
Karena itu menurutnya, penyusunan raperdasi tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Papua Selatan membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah otonom baru.
Regulasi itu diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan.
Raperdasi itu disebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program pendidikan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas layanan, pemerataan sarana pendidikan, hingga dukungan terhadap sekolah dan lembaga pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rapami juga menekankan pentingnya pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Menurutnya, kemajuan teknologi yang telah diterapkan di sekolah-sekolah perkotaan juga harus mulai dinikmati sekolah-sekolah di kampung.
“Kalau sekolah di kota sudah menggunakan pembelajaran berbasis digital, maka sekolah di kampung juga harus memperoleh layanan yang sama agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah membangun sinergi dalam mendukung pembangunan pendidikan.
Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga memerlukan dukungan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Rapami mengajak seluruh peserta konsultasi publik menyampaikan gagasan dan masukan untuk menyempurnakan substansi Ranperdasi sehingga regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Selatan.
Katanya, keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi penting agar setiap program pendidikan yang dijalankan pemerintah memiliki kepastian hukum dan dapat menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Mulai dari pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
Sementara itu, Senior Provincial Manager Program SKALA Kemitraan Australian Indonesia Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, Septer Manufandu mengatakan penyusunan Ranperdasi merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Menurutnya, Program SKALA mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam penyusunan regulasi yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar, termasuk sektor pendidikan.
Septer Manufandu mengatakan raperdasi tersebut diarahkan menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan sehingga seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama mengakses pendidikan.
“Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Papua Selatan yang tidak bisa membaca, tidak ada anak yang tidak bisa bersekolah, dan tidak ada warga yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan,” kata Septer Manufandu.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Marthen Rummar, mengatakan penyusunan Ranperdasi merupakan bagian dari pelaksanaan misi pertama RPJMD Papua Selatan 2025–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, terutama bagi orang asli Papua dan kelompok rentan.
Menurutnya, konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan substansi Ranperdasi sebelum memasuki tahapan harmonisasi dan pembahasan bersama DPR Papua Selatan.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mengembangkan kurikulum yang selaras dengan kearifan lokal, serta memperluas pemerataan fasilitas pendidikan hingga wilayah terpencil.
Melalui konsultasi publik itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap seluruh masukan dari pemerintah kabupaten, DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan, perguruan tinggi, yayasan pendidikan, organisasi profesi guru, lembaga masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkaya substansi Ranperdasi sehingga mampu menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di Papua Selatan. (*)
