Nabire, Jubi – Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua (AM-OAP) kembali menggelar aksi demontrasi damai di kantor MRP Papua Tengah, Senin, (18/3/2024).
Aksi tersebut dengan tuntutan yang sama pada Selasa, (12/3/2024) terkait hasil kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 terutama di enam kabupaten yang sistem Pemilu menggunakan noken yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak namun diakui bahwa suara akar rumput tak memberikan hak pilih kepada calon legislatif terutama buat calon DPR RI.
Yonas Degei, koordinator aksi mengatakan, pihaknya telah mendatangi KPU dan Bawaslu Papua Tengah namun jalannya buntu. Bawaslu Papua Tengah bahkan tak pernah merespons atas aspirasi ataupun laporan yang disampaikan.
“Satu-satunya jalan adalah temui pihak MRP sebagai lembaga kultural yang melindungi dan mengayomi masyarakat adat di Papua Tengah,” katanya.
Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak usai menerima aspirasi menegaskan, negara Indonesia mempunyai niat yang baik terhadap orang Papua sehingga memberikan Otsus agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri.
Namun, kata dia, dalam hak berpolitik praktis pada pemilu 2024 niat negara tersebut diperkosa oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
“Dari Pemilu ini, niat baik negara ini dihancurkan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan, itu yang saya sampaikan bahwa negara sudah memberikan Otsus supaya orang asli Papua bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Orang asli Papua harus bangkit dari semua sektor, salah satunya soal politik. Politik harus orang asli Papua bangkit sehingga orang Papua itu bisa bangun daerah sendiri,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia mengatakan, terkait aspirasi tersebut pihaknya bakal menyampaikan secara langsung kepada KPU RI dan Bawaslu RI.
“Tentu hari ini kami akan langsung rapat dengan seluruh anggota, kita lihat dan pelajari aspirasi yang telah disampaikan tadi oleh masyarakat. Dan hal ini kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat maupun penyelenggara KPU RI maupun Bawaslu RI,” katanya.
Kedepan pihaknya berharap tidak boleh terjadi hal-hal yang negatif bertentangan dengan negara yang ujungnya merugikan warga negara khususnya orang asli Papua. (*)
Discussion about this post