Isu Papua menjadi salah satu prioritas Komnas HAM RI

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menyatakan isu Papua merupakan satu prioritas pihaknya.  Pernyataan itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro usai bertemu DPR Papua, di Kantor DPR Papua pada Kamis (22/06/2023).

“Persoalan Papua, salah satu isu prioritas yang kami sudah lakukan dan akan terus lanjutkan. Karenanya kami tentu harus terus berkoordinasi dengan DPR Papua, dengan pemprov, TNI, Polri, kelompok masyarakat adat dan masyarakat sipil di Papua,” kata Atnike.

More Read

Lagi, pejabat PUPR Papua Barat jadi tersangka korupsi jalan di Teluk Bintuni

Hari HAM Sedunia, umat Kristiani di Tanah Papua serukan doa dan ratapan

Front rakyat Papua harap negara segera selesaikan pelanggaran HAM di Papua

Yunus Wonda – Haris Yocku memenangi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura

Befa Yigibalom – Natan Pahabol sementara unggul di Pilkada Papua Pegunungan

Atnike Nova Sigiro mengatakan, pertemuan dengan DPR Papua merupakan bagian dari kunjungan pihaknya untum bertemua para pemangku kepentingan di Papua, baik pemerintah, maupun warga sipil.

Dengan begitu, Komnas HAM RI dapat memperoleh gambaran situasi di Papua, harapan masyarakat dan kendala dalam mendorong pemajuan HAM di Provinsi tertidur Indonesia itu selama ini.

“Kami hadir di DPR Papua untuk berkenalan dengan Ketua dan para anggota lainnya, serta memperkenalkan komisioner Komnas HAM dan isu-isu yang menjadi prioritas dan mendapat perhatian kami,” ucapnya.

Katanya, dalam pertemuan dengan DPR Papua, ada beberapa hal yang didiskusikan kedua pihak. Topik diskusi itu, di antaranya antisipasi terhadap Pemilu 2024.

Bagaimana, agar seluruh masyarakat di Papua tidak ada yang tertinggal berpartisipasi, menggunakan haknya memilih dan dipilih.

“Kami akan tindaklanjuti itu sehingga kita berharap proses pesta demokrasi di Papua dapat berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin-pemimpin, perwakilan-perwakilan rakyat yang memang mewakili aspirasi masyarakat Papua,” ujar Atnike.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan hal yang sama. Katanya, ada berbagai isu di Papua yang menjadi pembahasan pihaknya dengan Komnas HAM RI.

“[Kami] membicarakan beberapa isu-isu di Papua dan [Komnas HAM RI] menyatakan komitmen, tetap mengawal semua proses penegakan HAM di Tanah Papua,” kata Jhony Banua Rouw.

Menurutnya, pelanggaran HAM itu tidam hanya berupa kekerasan fisik. Ada juga pelanggaran HAM dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga hak menggunakan suara pada Pemilu 2024.

“Itu menjadi diskusi kita tadi. Dari diskusi itu mungkin baiknya ada penyamaan persepsi, sehingga dalam melihat konteks masalah itu, bisa punya persepsi yang sama soal pelanggaran HAM,” ucapnya. (*)