Sentani, Jubi – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengatakan terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat saat ini, katanya, membutuhkan komitmen dan ketulusan hati untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
“Kita setiap saat juga mendapat masukan dan kritikan. Ada banyak sungutan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit,” ujar Khairul kepada Jubi di Sentani, Jumat (14/6/2024).
Pelayanan terbaik, kata Khairul, didukung oleh fasilitas, prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompoten. Kemudian saling bersinergi satu dengan lainnya.
Ia mengatakan untuk peningkatan kapasitas bagi para petugas yang bekerja di setiap puskesmas, pustu (puskesmas pembantu) dan polindes di Kabupaten Jayapura, ada pelatihan-pelatihan dan praktik kerja lapangan yang diberikan oleh instruktur serta para pemateri yang ahli di bidang kesehatan.
“Beberapa hari lalu ada pelatihan bagi kader malaria, 25 kader malaria dibekali khusus penggunaan alat mikroskop agar mampu mengetahui jenis-jenis penyakit malaria secara detail,” katanya.
Menurutnya secara umum, tugas dan fungsi pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura diberikan tanggung jawab penuh kepada kepala puskesmas yang berada pada 19 distrik di Kabupaten Jayapura. Sebagai jabatan fungsional di tingkat distrik, puskesmas adalah pusat terdekat layanan kesehatan bagi masyarakat.
BERITATERKAIT
Yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, katanya, ada 22 puskesmas, 92 pustu-polindes di kampung-kampung, 23 dokter spesialis, 62 dokter umum, 9 dokter gigi, 273 bidan, dan 473 perawat.
Tenaga medis di Puskesmas Waibhu, Grace Wasanggai mengatakan semua masyarakat menginginkan pelayanan terbaik dari bidang kesehatan, khususnya pada sisi administrasi.
“Pelayanan awal di puskesmas adalah nomor antrean. Ini hal sepele yang jarang diperhatikan secara serius,” katanya.
Selain nomor antrean, menurut Grace, ada banyak hal tidak terbuka antara pimpinan puskesmas dan tenaga kesehatan di puskesmas. Saling tidak percaya satu dengan lain sehingga banyak berdampak kepada pelayanan di puskesmas hingga turun ke lapangan.
“Hampir sebagian besar puskesmas di daerah ini mengalami hal yang sama, padahal jabatan kepala puskesmas ini bukan jabatan struktural, tetapi fungsional,” katanya.
Ia mencontohkan ada fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional (ambulance), kendaraan puskesmas keliling, dan fasilitas lainnya. Saat mau dipergunakan untuk turun ke lapangan malah kendaraannya tidak di tempat dan digunakan secara pribadi oleh kepala puskesmas.
“Hal-hal seperti ini sangat berdampak kepada pelayanan petugas di puskesmas maupun di lapangan. Sebagai tenaga kesehatan yang selalu berhadapan dengan masyarakat, kita turut merasakan bagaimana kekecewaan masyarakat.Kita yang senang bekerja saja jadi tidak bersemangat untuk bekerja,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah puskesmas di Kabupaten Jayapura 21 unit (6 unit di antaranya bisa rawat inap), pustu 77 unit, dan Rumah Sakit Umum Daerah 2 unit. Kemudian tenaga medis 281 orang, tenaga kesehatan masyarakat 45 orang, kesehatan lingkungan 48 orang, farmasi 35 orang, bidan 66 orang, perawat 39 orang, dan psikologis klinik 210 orang.
Dia berharap Dinas Kesehatan dapat memperhatikan hal-hal seperti ini dengan baik.
“Untuk peningkatan kapasitas dan lain sebagainya, pihak dinas sangat perhatian kepada kami tenaga kesehatan dan justru kami didorong untuk salin berkompetisi menjadi yang terbaik. Hanya, hal-hal teknis secara internal di puskesmas ini yang perlu ada pembenahan,” katanya.
Anggota DPR Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mengatakan ada Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan. Dari Rp210 miliar Dana Otsus, katanya, Rp19 miliar diperuntukan bagi bidang kesehatan. Pelayanan, fasilitas, dan manajemen setiap pusat kesehatan bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik.
“Jangan ada lagi sungutan masyarakat soal kesehatan, negara memberikan jaminan yang sangat besar untuk pelayanan kesehatan dan seharusnya kita semua sebagai pemangku kepentingan dapat melihat dan menyeriusinya dengan baik dalam bentuk kebijakan untuk pelayanan kepada masyarakat kita,” ujar mantan ketua DPR Kabupaten Jayapura ini.
Hamo mengatakan sudah sering melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dan ada banyak masukan serta saran yang telah disampaikan kepada dinas terkait yang diperoleh dari masyarakat.
“Sama-sama kita mencari solusi terbaik untuk pelayanan kesehatan di sini. Sering banyak sungutan dari masyarakat, kita juga sadar dengan keterbatasan kita sebagai manusia, semua pasti berjalan dengan bertahap,” ujarnya. (*)
