Sentani, Jubi – Masih banyaknya warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi tantangan tercapainya cakupan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Yakoba Bagre mengatakan, petugas kesehatn sudah maksimal dalam melaksanakan pelayanan CKG.
Akan tetapi, ketika CKG dilaksanakan masih banyak warga yang tidak memiliki KTP atau NIK, sehingga datanya tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Satu Sehat.
“Kami tidak bisa menentukan target capaian CKG itu melalui (secara) manual. Salah satu syarat menginput di aplikasi Satu Sehat adalah pasien yang diperiksa (saat) CKG paling utama adalah memiliki KTP atau NIK,” kata Yakoba Bagre kepada Jubi di ruang kerjanya, Senin (2/11/2026).
Bagre mencontohkan Puskesmas Sentani melaksanakan CKG di Toladan. Ada sekitar 100 orang yang dilayani, namun hanya 30 orang saja yang dapat dimasukkan dalam aplikasi.
“Nah, itulah yang membuat kenapa cakupan kami masih rendah, karena mereka tidak memiliki KTP/NIK,” ucapnya.
Katanya, petugas di lapangan pun mencatatnya secara manual (excel). Namun kendalanya, pihaknya sulit menyelaraskan (bridging) dari excel ke sistem aplikasi Satu Sehat.
Menurutnya, sejak Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 17.576 orang sudah yang tersebar di 22 puskesmas memanfaatkan program itu.
Adapun tiga puskesmas dengan cakupan terbanyak yaitu Puskesmas Nimbokrang ada 2.653 orang, Puskesmas Lereh ada 2.434 orang, dan Puskesmas Sentani Kota ada 2.619 orang.
“Sebenarnya Puskesmas Sentani Kota ini kalau pelayanan sudah banyak, cuman salah satu contoh kemarin dari 100 orang yang dilayani hanya 30 orang mereka ambil data,” ujarnya.
Yakoba Bagre mengajak warga memanfaatkan program CKG ini, dan bisa mendaftar secara daring melalui aplikasi Satu Sehat atau datang langsung ke puskesmas, dengan syarat membawa KTP (memiliki NIK).
Ia mengatakan, program ini sangat bagus hanya saja harus ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
“Kami jujur memang kekurangan sarana-prasarana, contoh Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), (seperti) stik (pemeriksaan) gula darah, asam urat, dan lain-lain. Keterbatasan BMHP itu yang membuat teman-teman juga terkendala dalam hal CKG,” katanya.
Ia berharap ke depannya ada sarana dan prasarana yang memadai untuk menopang terlaksananya program ini.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Sentani Kota, dr. Farid Yusuf mengatakan bahwa untuk cakupan wilayah kerjanya sekitar 33 ribu jiwa.
“Pada saat ini kami baru menembus sekitar 3.000 (jiwa) untuk program CKG yang dalam antrean terinput dalam aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK),” kata Farid Yusuf.
Namun pihaknya mengalami keterbatasan logistik, misalnya untuk mendeteksi penyakit prolanis seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat yang membutuhkan stik RDT (Rapid Diagnostic Test).
Katanya, dari target 33 ribuan jiwa itu, puskesmas hanya menerima stok RDT gratis sekitar 2.000 dari Januari hingga September 2026.
Untuk mengatasi itu, masyarakat yang ingin memeriksakan diri diharapkan bisa membeli alat secara mandiri.
Selain itu, pihaknya juga memanfaatkan 10 persen JKN untuk membelanjakan BMHP.
Pihaknya terkendala penginputan ke dalam sistem ASIK yang memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit per pasien.
“Itulah kendala yang sebenarnya merepotkan kami menginput hasil pemeriksaan, karena lama loading. Harapannya bisa 10 menit. Sementara, petugas di Puskesmas Sentani melayani sekitar 150 hingga 200 kunjungan dalam sehari,” ucapnya. (*)
