Jayapura, Jubi – Keluarga meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengawal penembakan yang menewaskan dua warga dan melukai satu lainnya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan pada 23 Oktober 2026.
Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Imanus Komba mengatakan, pihaknya pun mendesak penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan itu.
“Kami telah menerima kuasa dari keluarga korban untuk mendampingi dan mengawal kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini,” kata Imanus Komba.
Pernyataan ini disampaikan Imanus Komba dalam konferensi pers yang menghadirkan keluarga korban, mahasiswa, dan perwakilan aktivis kemanusiaan di Kantor LBH Papua di Kampkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (2/11/2026).
Penembakan terhadap tiga warga Nduga terjadi di Kampung Yosoma, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Penembakan diduga dilakukan oleh Satgas Rajawali VI Den 1 Koops Habema.
Dua korban meninggal dunia dalam peristiwa itu adalah Masut Serera (27 tahun). Ia merupakan aparat Kampung Giliga, Distrik Gearek, dan seorang pelajar bernama Kelikia Kerebea (14 tahun).
Satu korban lainnya adalah Kabera Kerebea (20 tahun), kini sedang menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, berdasarkan kronologi yang disampaikan keluarga korban kepada LBH Papua, penembakan terjadi sekitar pukul 07.00 Waktu Papua (WP) di kawasan Jalan Trans Batas Batu-Kenyam, Kabupaten Nduga.
Sebelum penembakan, aparat militer dilaporkan menerbangkan drone sejak sekitar pukul 06.00 WP. Sekira 15 menit kemudian, sejumlah anggota Koops Habema tiba menggunakan tiga mobil lapis baja dan satu kendaraan lainnya.
“Dua kendaraan tambahan dilaporkan masuk ke area rumah warga,” ujarnya.
Komba mengatakan, keluarga korban menyebut ketiga orang yang menjadi sasaran penembakan merupakan warga sipil dari Kampung Giliga, Distrik Gearek, bukan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) seperti yang dituduhkan aparat keamanan.
Ia mengatakan, Masut Serera meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian dada dan perut. Ia terkena empat butir peluru.
Kelikia Kerebea, meninggal dunia dengan luka tembak di bagian dada dan perut juga. Kabera Kerebea mengalami luka tembak di lengan kanan.
“[Dari keterangan pihak keluarga] saat tiga mobil TNI datang ke rumah para korban, ketiga orang tersebut hendak melarikan diri. Tetapi TNI/Polri kemudian melakukan serangan dan penembakan. Di dalam rumah, ada seorang mama yang sedang menggendong bayinya. Mereka kemudian menyerah dan dibawa ke pos TNI. Tapi pada malam mereka dibebaskan,” ujarnya.
Katanya, LBH Papua menilai telah terjadi dugaan pelanggaran HAM oleh negara melalui aparat TNI/Polri dalam peristiwa itu.
“Aparat menyebut adanya kontak tembak dengan kelompok bersenjata dalam peristiwa ini. Tapi keluarga korban menyatakan bahwa para korban merupakan warga sipil yang tidak bersenjata dan sedang berada di rumah,” ucapnya.
Perwakilan keluarga korban, Yunius Serera, mengatakan ketiga korban merupakan masyarakat sipil yang tidak memiliki keterlibatan dalam kelompok bersenjata.
Menurutnya saat aparat datang, para korban berusaha menyelamatkan diri tapi langsung ditembak.
“Harapan kami dari keluarga korban, anggota yang melakukan penembakan harus dituntut, diproses sampai tuntas, dan harus dicopot dari jabatannya,” kata Yunius Serera.
Ia pun mempertanyakan informasi mengenai adanya kontak tembak dan dugaan keterlibatan kelompok bersenjata dalam peristiwa tersebut.
Katanya, barang milik korban juga dirampas saat peristiwa itu. Pihak keluarga pun meminta seluruh tindakan aparat dalam peristiwa tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto pun diminta memerintahkan penarikan pasukan TNI non-organik dari Kabupaten Nduga.
Keberadaan aparat keamanan dalam jumlah banyak di wilayah Nduga, dinilai telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat. Situasi itu pun mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga, termasuk mencari makan.
“Prabowo adalah penjahat besar yang memimpin negara ini sehingga banyak pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah ini,” ujarnya.
Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan kalangan intelektual pun diminta memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat Nduga.
“Saya juga meminta aparat keamanan kalau mau cari orang memastikan identitas dan status orang sebelum melakukan tindakan operasi di lapangan. Jangan asal tembak,” katanya.
Sementara itu, Mahasiswa Nduga Kota Studi Jayapura, Papua, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah lembaga negara segera mengusut tuntas kasus penembakan itu. Sebab pelaku mesti diproses hukum.
Perwakilan mahasiswa, Amanus Heluka mengatakan, pihaknya juga menyampaikan tuntutan serupa kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kami menuntut kepada Bapak Prabowo agar kasus ini segera diusut tuntas dan ditindaklanjuti ke pengadilan. Keluarga korban harus mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya,” ujar Amanus Heluka.
Mahasiswa pun menyampaikan 11 tuntutan, di antaranya meminta penarikan aparat militer organik maupun anorganik dari Kabupaten Nduga, khususnya pasukan non-organik yang ditempatkan di wilayah tersebut.
Mendesak komandan yang memimpin operasi saat penembakan terhadap warga sipil mengungkap kasus tersebut secara terbuka dan tuntas.
Meminta Bupati Nduga dan Ketua DPRD Kabupaten Nduga bertanggung jawab serta mengawal penyelesaian kasus penembakan itu.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Nduga bersama 25 anggota DPRK Nduga menghadirkan Komnas HAM untuk melakukan investigasi.
Meminta Komnas HAM RI segera membentuk tim investigasi dan menindaklanjuti kasus yang diduga pelanggaran HAM berat itu.
Menegaskan bahwa Distrik Wanda hingga Distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga merupakan tempat pengungsian, sehingga aparat TNI-Polri diminta tidak melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Mendesak Menteri Hukum dan HAM agar menangani kasus itu secara serius. Apabila pemerintahan Kabupaten Nduga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah, dan Komnas HAM tidak segera menyelesaikan kasus tersebut mahasiswa akan menghentikan aktivitas pemerintahan di Nduga.
Meminta aparar keamanan yang bertugas di Pos Yosoma segera mencabut pernyataan yang menyebut para korban adalah anggota TPNPB, dan mengakui ketig korban merupakan warga sipil.
Perwakilan Perempuan Nduga Urijanti Wasiangge mengatakan, ia tida ingin anak-anak yang dilahirkan kelak mewarisi ketakutan akibat konflik dan kekerasan.
Ia meminta seluruh pihak segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga maupun sejumlah kabupaten lainnya di Tanah Papua.
Katanya, penderitaan masyarakat, pertumpahan darah, dan tangisan keluarga korban tidak boleh berhenti tanpa adanya pertanggungjawaban dari orang-orang yang melakukan hal keji itu terhadap warga sipil.
“Saya tidak mau pertumpahan darah dan tangisan kami hanya berakhir di sini saja. Saya meminta adanya pertanggungjawaban, pertanyaan atas peristiwa ini,” kata Urijanti Wasiangge.
Wasiangge meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan penambahan dan pengerahan pasukan militer di Provinsi Papua, terutama di Kabupaten Nduga.
“Kepada Bapak Prabowo Subianto, tolong hentikan penambahan dan pengiriman militer di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Nduga,” ujarnya. (*)
