Jayapura, Jubi – Setelah mosi tidak percaya yang menggulingkan Jeremiah Manele dari kursi Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon dengan hasil 26 berbanding 22 suara, Pemimpin Oposisi, Matthew Wale memberi sinyal era transformatif bagi Kepulauan Solomon.
Ia dengan tegas, menyerukan pemerintahan yang melayani rakyat, bukan kepentingan elite yang sudah mengakar dalam kepemimpinan di Kepulauan Solomon.
Dalam sebuah wawancara setelah disahkannya mosi tersebut, Wale menguraikan visinya tentang pembebasan ekonomi dan stabilitas politik bagi negara itu, sebagimana dikutip jubi.id dari laman internet, indepthsolomons.com.sb, Kamis (14/5/2026).
Wale mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk membongkar “belenggu penguasaan elit” yang menurutnya telah menghambat kemajuan nasional.
“Kami selalu berupaya membentuk pemerintahan yang baik… pemerintahan yang membebaskan negara ini dari belenggu penguasaan elit,” kata Wale.
Katanya, bangsa ini telah “dibelenggu dan diperbudak” oleh kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan kebaikan dan kepentingan nasional bangsa Solomon.
Menurutnya, mematahkan kekuatan-kekuatan besar ini akan sulit dan mungkin melibatkan rasa sakit dan perubahan signifikan.
Ia pun mendesak koalisi baru tersebut, untuk bergerak maju dengan keberanian dan ketegasan untuk memperbaiki perekonomian.
Menanggapi seringnya terjadi “perebutan kekuasaan” dan ketidakstabilan politik yang secara historis melanda Kepulauan Solomon, Wale menganjurkan kerangka legislatif yang lebih disiplin.
Ia menyarankan, agar pemerintah selanjutnya harus berani dalam memperbaiki undang-undang untuk mencegah individu berpindah-pindah partai.
Wale berkomitmen membentuk pemerintahan yang “mengesankan dan inklusif” yang memprioritaskan kebutuhan rumah tangga dan keluarga secara individu.
Ia memberikan penilaian blak-blakan tentang keadaan ekonomi negara saat ini. Menggambarkannya sebagai sebuah sistem di mana segelintir orang sangat kaya sementara sebagian besar tetap miskin.
Anggota parlemen Aoke-Langalanga itu juga mengklarifikasi bahwa ketidakhadiran anggota parlemen North New Georgia, John Dean Kuku, selama pemungutan suara disebabkan oleh kondisi medis, dan mencatat bahwa koalisi mengizinkannya menjalani perawatan karena mereka yakin akan mayoritas absolut mereka.
Wale menyimpulkan dengan menggambarkan iklim politik saat ini sebagai masa yang menggembirakan bagi negara, menandai kesempatan untuk menetapkan arah baru.
Kemudian, ia menggambarkan periode “lobi” politik yang akan datang sebagai proses penting di mana para pemimpin harus terlibat dalam dialog untuk menemukan calon yang disepakati bersama.
Ia menegaskan bahwa kelompoknya tetap sangat berkomitmen satu sama lain dan pada tujuan bersama untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar merangkul warga Kepulauan Solomon.
Sembilan Provinsi di Kepulauan Solomon adalah negara kesatuan dengan dua tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah nasional dan pemerintah provinsi.
Pemerintah provinsi diatur oleh Konstitusi Kepulauan Solomon dan diimplementasikan oleh Undang-Undang Pemerintah Provinsi tahun 1981 (PGA). PGA telah digantikan oleh versi terbaru dari Undang-Undang tersebut, termasuk Undang-Undang Pemerintah Provinsi yang berlaku saat ini.
Inilah sembilan provinsi di Kepulauan Solomon, dengan ibukota negara, Honiara yang diatur secara terpisah sebagai wilayah ibu kota.
(1) Daerah Pusat dengan ibu kota Tulagi. (2) Provinsi Choiseul, ibu kota pulau Taro. (3) Provinsi Guadalkanal, ibu kota Honiara, (4) Provinsi Isabel, ibu kota Buala
(5) Makira dan Ulawa, ibu kota Kirakira.
(6) Provinsi Malaita, ibu kota Auki.
(7) Porvinsi Rennell dan Bellona, ibu kota Tigoa.
(8) Provinsi Temotu, ibu kota Lata.
(9) provinsi Barat, ibu kota Gizo. (*)
Discussion about this post