Jayapura, Jubi – Menjelang Yubileum Emas Papua Nugini, para akademisi, hakim, pegawai negeri, diplomat, dan mahasiswa minggu ini menengok 50 tahun terakhir, masa kini, dan masa depan. Tinggal menghitung hari, tepatnya 16 September 2025, Papua Nugini memperingati 50 tahun kemerdekaan negara tetangga itu dari penjajahan Australia, sebelumnya Inggris dan Jerman yang pernah menguasai wilayah Timur Nugini. Demikian dikutip jubi.id dari laman internet RNZ Pasifik, Rabu (20/8/2025).
Jelang 50 tahun kemerdekaan PNG, jurnalis RNZ di Port Moresby, Papua Nugini, Scott Waide melakukan wawancara dengan mantan Presiden Bougainville John Momis. Tokoh asal Bougainville ini adalah orang terakhir yang bertahan dari kelompok yang menyiapkan konstitusi negara tersebut pada awal tahun 1970-an. Dua rekannya saat membangun politik dan ekonomi di PNG, Sir Michael Somare dan Sir Julius Chan, sudah mendahuluinya belum lama ini. Kini John Momis merupakan tokoh dan saksi sejarah kemerdekaan PNG, sekaligus tokoh sentral bagi kemerdekaan Bougainville.
RNZ Pasifik bertanya kepada korespondennya di PNG, Scott Waide, apa yang dapat ditunjukkan PNG sebagai pencapaian paling signifikan selama 50 tahun terakhir, dan apa prospeknya untuk 50 tahun berikutnya.
Berikut hasil wawancara jurnalis Scott Waide dengan John Momis, dirangkum kembali dalam wawancara Don Wiseman, jurnalis senior RNZ Pasifik.
Scott Waide (SW): Saya pikir salah satu hal terpenting adalah bisa hidup sebagai negara dengan banyak suku dan 800 bahasa. Saya rasa itu adalah suatu prestasi tersendiri—bisa hidup di satu negara tanpa terpecah belah, seperti yang Anda lihat di tempat lain.
Dan meskipun hal ini disertai banyak tantangan, dan kita telah menyaksikannya berulang kali: konflik suku yang terus terjadi, kekerasan yang terus terjadi. Bagi saya, ini adalah masalah awal dari sebuah negara yang sangat, sangat kompleks yang sedang berjuang untuk tetap bersatu.
Don Wiseman (DW): Menurut Anda, apakah keadaannya makin memburuk, atau sama saja seperti 20 atau 30 tahun terakhir?
SW: Situasinya justru semakin memburuk, dan ini adalah masalah yang bisa diperbaiki jika ada kemauan politik. Dua masalah terbesar yang perlu kita selesaikan: masalah tanah dan masalah hukum serta ketertiban yang terus kita hadapi karena negara ini kompleks.
Kita tidak bisa benar-benar menerapkan satu pendekatan dalam menangani masalah pertanahan dan hukum serta ketertiban. Pendekatan ini tidak cocok untuk semua. Oleh karena itu, tantangan bagi para politisi dan komandan polisi provinsi adalah menemukan titik temu untuk memperbaiki masalah hukum dan ketertiban.
Kita baru saja meloloskan beberapa undang-undang penting tentang pertanahan di parlemen terakhir, dan undang-undang tersebut ditujukan pada isu-isu yang saya bicarakan dalam hal pengelolaan tanah dan kepemilikan tanah adat, perlindungan tanah adat.
DW: Pada umumnya, sudah ada undang-undang, sudah ada lembaga, tetapi apakah undang-undang tersebut sedang ditegakkan?
SW: Siklus keadilan telah terputus. Hal itu perlu diperbaiki dan merupakan prioritas besar yang telah diabaikan selama 30 tahun. Kita telah membiarkan hal itu terus berlanjut. Penjara kita penuh sesak. Kepolisian kesulitan menangani masuknya orang-orang yang mengungsi akibat konflik pribadi, populasinya terus meningkat. Semua itu bersama-sama telah memberikan tekanan yang sangat besar pada layanan dan kemampuan sistem pemerintahan untuk mengatasinya.
Hal penting lainnya yang perlu dicatat adalah, meskipun undang-undang sedang ditetapkan, implementasi dan penegakan hukum tersebut masih sangat lemah, dan ini merupakan kelemahan sistematis yang perlu ditangani.
DW: Seperti yang Anda katakan, situasi yang dihadapi Papua Nugini sangat, sangat kompleks. Apakah menurut Anda negara ini mampu mengatasinya? Seperti apa 50 tahun ke depan?
SW: Kita membutuhkan kepemimpinan politik yang sangat kuat. Saat ini, kepemimpinannya lemah karena Perdana Menteri harus mengelola politik internalnya sendiri dan menjaga angka-angkanya. Itulah kegagalan terbesar kita, dan itu telah terjadi sejak kemerdekaan.
Setiap pemerintahan yang berkuasa harus menjaga stabilitas politik di dalam jajarannya sebelum dapat keluar dan mencoba menjalankan tugasnya. Jadi, ke depannya, jika aspek tata kelola dan stabilitas politik tersebut dapat diperbaiki, Papua Nugini akan sejahtera.
John Momis lepas jubah pastor, jadi politisi
John Momis, politisi senior Bougainville di PNG, lahir di Salamua, Provinsi Morobe, PNG, pada 3 Maret 1942. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Daerah Otonomi Bougainville di Papua Nugini antara 2010 dan 2020.
Momis awalnya seorang pastor Katolik dari 1970 hingga 1993. Ia aktif dalam politik dan terpilih menjadi anggota majelis di Parlemen PNG pada 1970-an.
John Momis adalah salah satu penyusun Konstitusi Papua Nugini dan bekerja untuk mendirikan organisasi separatis di Provinsi Solomon Utara saat itu. Setelah provinsi tersebut dikukuhkan, ia kembali ke politik nasional. Setelah berakhirnya perang saudara, ia diangkat sebagai Gubernur Bougainville dari 1999 hingga 2005. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Papua Nugini untuk Tiongkok dari 2007 hingga 2010.
Momis bersekolah di Buin Primary School di Bougainville dan St. Brendan’s College yang terletak di Yeppoon, Queensland, Australia. Pada tahun 1963, Momis masuk ke Holy Spirit Seminary, sebuah seminari Katolik Roma di Madang.
Ia ditahbiskan menjadi pastor Katolik Roma pada tahun 1970. Ia tetap menjadi pastor Katolik hingga 1993, ketika ia diberikan dispensasi resmi untuk meninggalkan imamatnya. Momis menikah dengan Elizabeth, dan tetap menjadi seorang Katolik Roma yang taat hingga saat ini.
“Momis dianggap sebagai penduduk asli Bougainville Selatan, yang terus mengalami ketidakstabilan politik pada abad ke-21.” Demikian dikutip dari en.wikipedia.org. (*)
Discussion about this post