Save the Children inginkan hukuman yang lebih keras atas kejahatan seks terhadap anak-anak Fiji

Jayapura, Jubi – Belum ada penurunan tingkat pelanggaran seksual terhadap anak-anak di Fiji. Desember 2023, Statistik Pemerkosaan dan Pelanggaran Seksual yang dirilis oleh Kantor Direktur Penuntut Umum menunjukkan sembilan orang menghadapi 44 dakwaan terkait pelanggaran seksual.

“Hukuman yang lebih keras atas kejahatan seks terhadap anak-anak di Fiji,” kata Shairana Ali, Kepala Eksekutif organisasi non-pemerintah Save the Children Fiji, kepada rnz.co.nz sebagaimana dikutip Jubi pada Jumat (19/1/2024).

Dikatakan lebih lanjut, 33 orang tercatat sebagai pemerkosaan, empat sebagai penyerangan tidak senonoh, dan tiga sebagai penyerangan seksual. Separuh dari insiden tersebut melibatkan korban yang dikenal atau mempunyai hubungan dengan pelaku.

Laporan itu mengatakan dua dari sembilan orang yang didakwa adalah remaja.

Kepala Eksekutif Save the Children Fiji, Shairana Ali, mengatakan statistik yang dirilis bulanan menunjukkan tidak ada perbaikan.

“Tidak dapat diterima jika kejahatan keji terhadap anak-anak menjadi hal yang biasa,” kata Ali.

“Statistiknya dirilis setiap bulan dan sepertinya itu adalah berita hari ini dan kemudian orang-orang melanjutkan rutinitas harian mereka dan melupakannya.”

“Kami tidak melihat banyak kemarahan masyarakat atau kemarahan dari berbagai mitra yang terlibat dalam pekerjaan ini termasuk pemerintah. Namun ini bukanlah sesuatu yang harus diterima.”

“Jika kita terus berpuas diri sebagai pengemban tugas, tidak akan ada yang bereaksi dan tindakan untuk mengatasi masalah ini tidak akan terwujud.”

Ali menyerukan hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman seumur hidup, untuk pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

“Kami pikir hukuman yang lebih keras akan membantu memberikan efek jera bagi calon pelaku.”

Ia mengatakan Fiji telah menetapkan undang-undang perlindungan anak dengan baik dibandingkan dengan negara-negara Pasifik lainnya. Namun terdapat peluang bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan.

“Kesenjangan ini terutama terletak pada penerapan undang-undang dan kebijakan tersebut,” katanya.

Ali juga mengatakan lebih banyak dana harus dikerahkan untuk upaya pencegahan. (*)