Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua Nugini sedang mencari berbagai cara, untuk meningkatkan kerja sama dengan Israel. Hal ini terjadi setelah Duta Besar Henry Mokono menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Israel Isaac Herzog di Yerusalem pada 1 Oktober 2024. Demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Kamis (10/10/2024).
Ia adalah utusan Papua Nugini pertama untuk Israel dan satu-satunya, selain Australia, yang mewakili Pasifik.
Papua Nugini membuka Kedutaan Besar di Yerusalem tahun lalu, menjadi negara kelima yang melakukannya, sebuah tindakan yang melanggar hukum internasional.
Post -Courier melaporkan bahwa Mokono meyakinkan dukungan Papua Nugini kepada rakyat dan negara Israel.
Sementara itu, Otoritas Palestina menyebut pembukaan Kedutaan Besar di Yerusalem untuk Papua Nugini sebagai “agresi” dan “pelanggaran” hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyebut pembukaan kedutaan tersebut sebagai “agresi terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka” dan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, meresmikan Kedutaan Besar di Yerusalem Barat. Pada 2018, AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang diikuti oleh Honduras, Guatemala, dan Kosovo.
Kementerian Palestina mengatakan pihaknya akan menggunakan semua cara politik, diplomatik, dan hukum untuk “mengejar negara-negara tersebut atas agresi mereka yang tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka.” (*)
Discussion about this post