Jayapura, Jubi – Pemimpin oposisi parlemen Kepulauan Solomon, Hon Matthew Wale, sangat prihatin dengan rencana Australia untuk mempercepat rencana persenjataan kedua. Australia dan Tiongkok akan mengubah Kepulauan Solomon menjadi negara polisi jika kedua negara ini terus bersaing dalam memenuhi keinginan Perdana Menteri Manasseh Sogavare.
Mengutip https://www.solomonstarnews.com/why-the-rush menyebutkan bahwa Hon Mattew Wale membuat pernyataan ini menyusul informasi baru dari Canberra bahwa Australia akan menggelontorkan dana sebesar $45,7 juta untuk membantu mendanai pengerahan polisi dan pasukan Australia di Kepulauan Solomon hingga Pesta Olahraga Pasifik pada 2023.
Dikatakan Kantor Oposisi memperoleh rekaman dari sidang perkiraan Senat pagi, 8 November 2022, bahwa di Canberra, dimana Chief Operating Officer Polisi Federal Australia, mengatakan pada sidang bahwa uang itu sebenarnya akan mencakup berbagai kegiatan lain.
Pemimpin Oposisi telah menyuarakan keprihatinan bahwa selain dari Pasifik Games, Australia juga akan ‘mendirikan pusat pelatihan penggunaan kekuatan multiguna untuk pelatihan manajemen ketertiban umum, mendirikan unit perlindungan bergerak, mempercepat persenjataan tahap dua, meningkatkan manajemen ketertiban umum, dan beberapa kendaraan operasional juga.
Hon Wale mempertanyakan motif di balik rencana untuk ‘mempercepat tahap dua program persenjataan kembali RSIPF’.
“Kenapa terburu-buru?” dia bertanya.
“Australia adalah jin yang mengabulkan semua keinginan Sogavare dan tampaknya mereka ketakutan dan wajib melakukannya karena mengetahui bahwa jika tidak, Tiongkok akan melakukannya,” katanya.
Hon Wale mengatakan hal itu mengkhawatirkan, karena tampaknya strategi langsung Australia sekarang adalah mencoba memiliterisasi Angkatan Polisi Kepulauan Kerajaan Solomon (RSIPF).
Dia mengatakan Australia sebaiknya meningkatkan investasinya di bidang pendidikan sebagai kunci untuk membangun keamanan jangka panjang di Kepulauan Solomon.
“Memiliterisasi RSIPF untuk mengalahkan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan keamanan pribadi Sogavare akan mengakibatkan penindasan hak-hak politik. Pemerintah yang korup dilindungi oleh Australia dari pertanggungjawaban kepada rakyat,” katanya. (*)
