Jayapura, Jubi – Konsultasi publik yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Papua Tengah periode 2025–2029, di Kabupaten Nabire, Rabu (26/8/2026), menjadi ruang menghimpun masukan, untuk pembangunan di wilayah pemerintahannya.
Konsultasi publik ini juga untuk menghimpun saran, data, serta rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan, guna menyempurnakan dokumen RAD SDGs Papua Tengah.
Kegiatan ini melibatkan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H dalam sambutannya yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos, M.Si mengatakan, konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk membangun kesepahaman dan menyatukan komitmen seluruh pihak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Melalui forum ini kita dapat membangun kesepahaman, menghimpun masukan, dan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah,” kata Victor Fun mewakili Gubernur Nawipa.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Namun harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Katanya, Provinsi Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Akan tetapi masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Tantangan itu, antara lain kesenjangan antarwilayah, akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Karenanya, penyusunan RAD SDGs Papua Tengah diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Akan tetapi menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Dokumen yang kita susun harus konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif, dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai rencana aksi daerah ini hanya menjadi dokumen administratif,” ujarnya.
Victor Fun mengatakan, Gubernur Nawipa menekankan pentingnya keterpaduan antara RAD SDGs dengan perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
Setiap target SDGs diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator target, perangkat daerah penanggung jawab, serta dukungan pembiayaan yang jelas.
Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan terpercaya menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kebijakan, untuk menetapkan target, melakukan pemantauan, serta mengukur keberhasilan pembangunan.
Seluruh peserta diajak mengikuti konsultasi publik secara aktif dengan menyampaikan gagasan dan rekomendasi yang objektif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua Tengah. Sebab, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri.
Diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh komponen masyarakat.
“Marilah kita membangun semangat kolaborasi dan gotong royong. Kita satukan data, program, sumber daya, dan kemampuan untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” ucapnya.
Melalui forum itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap penyusunan RAD SDGs 2025–2029 dapat menghasilkan dokumen yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
“RAD diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Victor Fun. (*)
Discussion about this post