Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan website dan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP), sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses perizinan, dan mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pemerintahan di wilayah itu.
Peluncuran berlangsung di Kota Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu (14/10/2026).
Penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos, M.KP, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan penting dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang cepat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.
Katanya, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Meninggalkan sistem pelayanan konvensional yang selama ini dinilai birokratis, lambat, dan kurang efisien.
“Saat ini kita berada di era digitalisasi, di mana kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses informasi menjadi kebutuhan mutlak. Pemerintah daerah dituntut terus berinovasi dan meninggalkan pola pelayanan lama yang birokratis, lambat, serta tidak efisien,” kata Ukkas saat membacakan sambutan Gubernur Nawipa.
Menurutnya, kehadiran website dan aplikasi SIAP merupakan langkah nyata DPMPTSP Papua Tengah mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan mendorong terwujudnya konsep kota cerdas.
Melalui sistem itu, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi masyarakat maupun investor yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di Papua Tengah.
Ukkas mengatakan, aplikasi SIAP dirancang untuk melayani proses perizinan yang belum tercakup dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), yakni sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko.
Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat mengakses pelayanan perizinan secara lebih mudah tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan.
Dalam sambutannya, Gubernur Nawipa menyampaikan tiga manfaat utama penerapan sistem perizinan berbasis elektronik tersebut, yakni transparansi pelayanan, pencegahan pungutan liar, serta efisiensi waktu dan biaya.
Sistem digital itu disebut memungkinkan masyarakat mengetahui secara terbuka persyaratan, biaya, tahapan, dan waktu penyelesaian perizinan.
“Transparansi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah,” ujar Ukkas.
Ia mengatakan, digitalisasi perizinan juga dapat mempersempit peluang terjadinya praktik pungutan liar, karena mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas pelayanan.
Katanya, melalui aplikasi SIAP, masyarakat diharapkan tidak lagi harus mengantre berjam-jam atau datang berkali-kali ke kantor dinas hanya untuk menyelesaikan proses administrasi.
“Semua bisa diakses dari rumah atau tempat usaha,” ucapnya.
Namun lajut Ukksa, keberhasilan penerapan aplikasi SIAP tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, juga kesiapan dan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan pelayanan.
Karenanya, DPMPTSP Papua Tengah bersama instansi terkait diinstruksikan memastikan sistem itu dapat digunakan berkelanjutan.
Pentingnya pemeliharaan sistem secara berkala, termasuk penyediaan layanan penanganan gangguan teknis yang cepat dan responsif. Selain itu, perlu sosialisasi secara luas agar masyarakat memahami manfaat serta tata cara penggunaan aplikasi SIAP.
Sosialisasi pun dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan inovasi digital tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
“Inovasi ini tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya komitmen dari para Aparatur Sipil Negara sebagai operator penggerak,” kata Ukkas.
Ukkas mengatakan, Gubernur Nawipa berharap kehadiran aplikasi SIAP dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kemudahan pelayanan perizinan dipandang menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di Papua Tengah.
Karenanya, masyarakat dan pelaku usaha diajak memanfaatkan fasilitas digital yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah.
Katanya, Gubernur Nawipa berharap aplikasi SIAP tidak sekadar menjadi inovasi teknologi pemerintahan. Akan tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta mendukung kemajuan pembangunan di delapan kabupaten di Papua Tengah. (*)
Discussion about this post